Patrialis: Gayus Tak Dapat Remisi

Kompas.com - 12/08/2011, 14:10 WIB
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar meralat pernyataannya yang mengatakan bahwa Gayus H Tambunan mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman terkait HUT Ke-66 Kemerdekaan RI.

"Gayus Tambunan itu enggak dapat remisi," kata Patrialis di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Jumat (12/8/2011).

Ia mengatakan, Gayus terlibat dalam sejumlah kasus dugaan korupsi sehingga tidak mendapat remisi. Dia juga belum menjalani sepertiga masa hukumannya. "Dan, dakwaannya berlapis-lapis," ujar Patrialis.

Awal tahun ini Gayus divonis tujuh tahun penjara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait kasus mafia hukum. Pada tingkat banding, hukumannya ditambah menjadi 10 tahun, kemudian bertambah lagi menjadi 12 tahun di tingkat kasasi.

Terkait remisi, pemerintah berencana memberikan remisi kepada 33.000 narapidana. Patrialis mengaku tidak tahu siapa saja terpidana kasus korupsi yang akan menerima remisi. Yang pasti, kata Patrialis, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar dipastikan akan mendapatkan remisi.

"Kalau Antasari, kan, bukan korupsi, dia sudah menjalani hukuman di atas 9 bulan, dapat remisi," ujarnya.

Antasari divonis 18 tahun di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Direktur PT Putra Rajawali Banjara, Nasrudin Zulkarnaen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Polri Akan Jemput Paksa Edy Mulyadi jika Tak Hadiri Panggilan Kedua

    Polri Akan Jemput Paksa Edy Mulyadi jika Tak Hadiri Panggilan Kedua

    Nasional
    RI Jadi Tuan Rumah Forum PBB, Bakal Ada 4.000 Tamu dari 193 Negara

    RI Jadi Tuan Rumah Forum PBB, Bakal Ada 4.000 Tamu dari 193 Negara

    Nasional
    KPAI Minta Orang Tua dan Anak Tetap Diberi Pilihan Melakukan PTM atau Pembelajaran Jarak Jauh

    KPAI Minta Orang Tua dan Anak Tetap Diberi Pilihan Melakukan PTM atau Pembelajaran Jarak Jauh

    Nasional
    Polri Ungkap Peran Dua Tersangka Bentrokan di Sorong, Pelaku Melakukan Penganiayaan

    Polri Ungkap Peran Dua Tersangka Bentrokan di Sorong, Pelaku Melakukan Penganiayaan

    Nasional
    3 Prajurit Gugur Ditembak KKB, Panglima: Tak Ada Provokasi dari TNI

    3 Prajurit Gugur Ditembak KKB, Panglima: Tak Ada Provokasi dari TNI

    Nasional
    KPK Terima Berkas Penanganan Perkara Hakim Itong dari PN Surabaya

    KPK Terima Berkas Penanganan Perkara Hakim Itong dari PN Surabaya

    Nasional
    3 Prajurit Ditembak KKB, Panglima TNI: Para Pelaku Harus Mempertanggungjawabkan Perbuatannya

    3 Prajurit Ditembak KKB, Panglima TNI: Para Pelaku Harus Mempertanggungjawabkan Perbuatannya

    Nasional
    AHY Jawab soal 'Rompi Militer' Dipakai Olahraga: Itu Weighted Vest, Bisa Dibeli Online

    AHY Jawab soal "Rompi Militer" Dipakai Olahraga: Itu Weighted Vest, Bisa Dibeli Online

    Nasional
    Kasus Covid-19 Meningkat, Pimpinan Komisi X Minta Keputusan Evaluasi PTM Libatkan Daerah

    Kasus Covid-19 Meningkat, Pimpinan Komisi X Minta Keputusan Evaluasi PTM Libatkan Daerah

    Nasional
    UPDATE 28 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 61,20 Persen

    UPDATE 28 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 61,20 Persen

    Nasional
    Vaksinasi Booster 18 Tahun ke Atas Boleh Digelar di Seluruh Daerah

    Vaksinasi Booster 18 Tahun ke Atas Boleh Digelar di Seluruh Daerah

    Nasional
    DPR Akan Minta Klarifikasi Pemerintah karena Teken Perjanjian yang Tak Diratifikasi pada 2007

    DPR Akan Minta Klarifikasi Pemerintah karena Teken Perjanjian yang Tak Diratifikasi pada 2007

    Nasional
    Enggan Rekomendasikan Nama Calon Pemimpin IKN, Nasdem: Ketum Kami Tahu Batasan

    Enggan Rekomendasikan Nama Calon Pemimpin IKN, Nasdem: Ketum Kami Tahu Batasan

    Nasional
    PPP Ingatkan Jaksa Hati-hati saat Putuskan Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Tak Diproses Hukum

    PPP Ingatkan Jaksa Hati-hati saat Putuskan Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Tak Diproses Hukum

    Nasional
    Geledah Kantor dan Perusahaan Bupati Langkat, KPK Sita Sejumlah Dokumen

    Geledah Kantor dan Perusahaan Bupati Langkat, KPK Sita Sejumlah Dokumen

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.