Dirjen Pemasyarakatan Langgar UU Pers - Kompas.com

Dirjen Pemasyarakatan Langgar UU Pers

Kompas.com - 12/08/2011, 13:21 WIB

SURABAYA, KOMPAS.com — Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) Surabaya menilai, surat edaran Dirjen Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM Nomor PAS.HM.01.02.16 melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Direktur LBH Surabaya Atthoillah, Jumat (12/8.2011), juga menilai surat edaran tertanggal 10 Mei 2011 itu dapat melanggar hak sipil dan politik tahanan/narapidana yang dijamin dalam konstitusi.Apa pun status hukumnya, tahanan/narapidana tetap mempunyai hak sipil dan politik untuk menyampaikan pendapat.

Surat edaran itu sendiri berisi, pertama, setiap narapidana/tahanan tidak diperkenankan untuk wawancara baik langsung maupun tidak langsung, melalui media cetak mupun elektronik antara lain berupa wawancara, talkshow, telekonferensi, dan rekaman.

Kedua, setiap lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan (lapas/rutan) tidak diperbolehkan sebagai tempat peliputan dan pembuatan film. Karena, selain mengganggu kegiatan pembinaan dan merusak ketenteraman penghuni, juga akan berdampak pada gangguan sistem keamanan lapas/rutan.

Ketiga, peliputan untuk kepentingan pembinaan dan dokumentasi negara dapat dilakukan secara selektif setelah mendapat izin dari Dirjenpas atau bila perlu dari Menteri Hukum dan HAM.

"Kami menduga keluarnya surat edaran ini terkait erat dengan banyaknya pemberitaan mengenai praktik mafia dan berbagai penyimpangan lain dalam lapas/rutan. Sayangnya, berbagai pengungkapan penyimpangan tersebut justru direspons dengan langkah mundur dengan mensterilkan lapas/rutan dari pantauan publik, khususnya media/wartawan," kata Atthoillah.

Dalam pandangan LBH Pers Surabaya, seharusnya Dirjen Pemasyarakatan mengapresiasi media yang berhasil membuktikan adanya praktik menyimpang dalam lapas/rutan.


EditorMarcus Suprihadi

Terkini Lainnya

Pagi Ini, Dua Pemimpin Korea Berjumpa dalam Pertemuan Bersejarah

Pagi Ini, Dua Pemimpin Korea Berjumpa dalam Pertemuan Bersejarah

Internasional
Terungkapnya Pencuri 14 Laptop untuk UNBK di SMP Muhammadiyah Koja...

Terungkapnya Pencuri 14 Laptop untuk UNBK di SMP Muhammadiyah Koja...

Megapolitan
KPK Supervisi Enam Kasus Dugaan Korupsi di Riau

KPK Supervisi Enam Kasus Dugaan Korupsi di Riau

Nasional
C-130 B Hercules, T-1301 beristirahat di Museum Dirgantara Yogyakarta

C-130 B Hercules, T-1301 beristirahat di Museum Dirgantara Yogyakarta

Nasional
Moeldoko: Presiden Tidak Akan Korbankan Negara untuk Tenaga Kerja Asing

Moeldoko: Presiden Tidak Akan Korbankan Negara untuk Tenaga Kerja Asing

Regional
Berita Populer: Anak Diikat di Sepeda Motor, hingga Prediksi Kiamat oleh Da Vinci

Berita Populer: Anak Diikat di Sepeda Motor, hingga Prediksi Kiamat oleh Da Vinci

Internasional
Sejumlah Wilayah di Jabodetabek Akan Diguyur Hujan Hari Ini

Sejumlah Wilayah di Jabodetabek Akan Diguyur Hujan Hari Ini

Megapolitan
Pengamat: Pertemuan Jokowi dengan Alumni 212 Luruskan yang 'Bengkok'

Pengamat: Pertemuan Jokowi dengan Alumni 212 Luruskan yang "Bengkok"

Nasional
Terjebak di Hutan Rehabilitasi, Seekor Macan Dahan Ditemukan di Pangkalan Bun

Terjebak di Hutan Rehabilitasi, Seekor Macan Dahan Ditemukan di Pangkalan Bun

Regional
'Indonesia Bisa Maju dengan Inovasi dan Kreativitas Generasi Muda dan Wanita'

"Indonesia Bisa Maju dengan Inovasi dan Kreativitas Generasi Muda dan Wanita"

Nasional
Melihat Lahan Parkir yang Akan Jadi Tempat Relokasi Pedagang Blok G

Melihat Lahan Parkir yang Akan Jadi Tempat Relokasi Pedagang Blok G

Megapolitan
Pencabutan Hak Politik Dinilai Signifikan Beri Efek Ngeri bagi Para Politisi

Pencabutan Hak Politik Dinilai Signifikan Beri Efek Ngeri bagi Para Politisi

Nasional
KPU Imbau Calon Kepala Daerah Tak Kampanyekan Capres Saat Pilkada

KPU Imbau Calon Kepala Daerah Tak Kampanyekan Capres Saat Pilkada

Nasional
Mengunjungi Taman Piknik, Oase di Tengah Hiruk Pikuk Kalimalang

Mengunjungi Taman Piknik, Oase di Tengah Hiruk Pikuk Kalimalang

Megapolitan
Bantah Fadli Zon, Sekjen PDI-P Sebut Jokowi Tak Pernah Panik

Bantah Fadli Zon, Sekjen PDI-P Sebut Jokowi Tak Pernah Panik

Nasional

Close Ads X