Gayus dan Antasari Dapat Remisi HUT RI

Kompas.com - 11/08/2011, 15:54 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Terpidana kasus mafia hukum Gayus Tambunan dan Antasari Azhar, terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap Direktur Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen, mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman terkait HUT ke-66 Kemerdekaan RI.

Mereka adalah dua dari sekitar 33.000 narapidana yang mendapatkan remisi. Sekitar 1.900 di antaranya dibebaskan.

Demikian disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (11/8/2011). Patrialis mengatakan, pemberian remisi terhadap Gayus tak mencederai rasa keadilan.

"Gayus kan kasusnya bukan korupsi. Ya, dapat juga dong," kata Patrialis.

Ia mengaku belum memiliki rincian terkait waktu pengurangan masa tahanan kedua terpidana tersebut. Politisi Partai Amanat Nasional ini mengatakan, para terpidana kasus korupsi pun berhak memeroleh remisi sepanjang memenuhi persyaratan yang tercantum dalam PP 28/2006 tentang Remisi.

Patrialis pun menjelaskan pentingnya pemberian remisi. "Remisi penting. Sebab kalau remisi tidak diberikan, orang yang di penjara tidak memiliki harapan. Dia putus asa. Lalu, orang itu bisa bikin ribut terus karena mereka berpikir, ngapain saya di sini, toh saya tidak dapat apa-apa, enggak dapat penghargaan," kata Patrialis.

Terkait kasus mafia hukum, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Gayus tujuh tahun penjara. Gayus juga dihukum denda Rp 300 juta, subsider tiga bulan kurungan.

Sementara itu, terkait kasus keberatan pajak yang diajukan PT Surya Alam Tunggal serta upaya penyuapan pegawai negeri/penyelenggara negara, Mahkamah Agung menghukum Gayus Halomoan Tambunan selama 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan.

Hukuman ini lebih berat dua tahun dibandingkan hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan lebih berat lima tahun dari hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Antasari Azhar dihukum 18 tahun penjara. Majelis hakim PN Jakarta Selatan mengatakan, Antasari terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana dan turut serta menganjurkan pembunuhan berencana terhadap Nasrudin, sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai Lewat 'Restorative Justice'

    Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai Lewat "Restorative Justice"

    Nasional
    Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah-belah

    Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah-belah

    Nasional
    Jokowi Disebut Berpotensi Jadi 'King Maker' pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

    Jokowi Disebut Berpotensi Jadi "King Maker" pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

    Nasional
    DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode 'Omnibus Law'

    DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode "Omnibus Law"

    Nasional
    45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

    45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

    Nasional
    'Exercise' Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

    "Exercise" Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

    Nasional
    Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

    Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

    Nasional
    66 Anggota Dewan Hadir Langsung Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU PPP

    66 Anggota Dewan Hadir Langsung Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU PPP

    Nasional
    Gus Yahya Tegaskan Tak Pernah Keluarkan Pernyataan Negatif ke PKB

    Gus Yahya Tegaskan Tak Pernah Keluarkan Pernyataan Negatif ke PKB

    Nasional
    Siapkan Pengamanan Pemilu Serentak 2024, Polri Gelar Operasi Mantap Brata

    Siapkan Pengamanan Pemilu Serentak 2024, Polri Gelar Operasi Mantap Brata

    Nasional
    PPKM di Luar Jawa-Bali, Kantor Sektor Non-esensial Bisa WFO Mulai dari 50-100 Persen

    PPKM di Luar Jawa-Bali, Kantor Sektor Non-esensial Bisa WFO Mulai dari 50-100 Persen

    Nasional
    Korlantas Sebut ETLE Mobile Digunakan Petugas yang Punya Otoritas Khusus

    Korlantas Sebut ETLE Mobile Digunakan Petugas yang Punya Otoritas Khusus

    Nasional
    KPK Beri Pembekalan Antikorupsi untuk Menteri LHK dan Jajarannya

    KPK Beri Pembekalan Antikorupsi untuk Menteri LHK dan Jajarannya

    Nasional
    PPKM Luar Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Mal 50-100 Persen

    PPKM Luar Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Mal 50-100 Persen

    Nasional
    Gus Yahya Tunggu Bukti Klaim Cak Imin Didukung NU untuk Jadi Capres

    Gus Yahya Tunggu Bukti Klaim Cak Imin Didukung NU untuk Jadi Capres

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.