Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Dukung 4 BUMN Jadi BPJS

Kompas.com - 10/08/2011, 17:14 WIB
Suhartono

Penulis

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Danang Widoyoko, mendukung empat BUMN, yaitu PT Jamsostek, PT Askes, PT Taspen, dan PT Asabri, menjadi Badan Penyelenggara Sistem Jaminan (BPJS), yang melaksanakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Secara kelembagaan, dengan status bukan BUMN, bersifat nirlaba dan berbentuk wali amanat, empat lembaga itu menjadi lembaga publik yang bersifat terbuka dan bisa diakses oleh publik.

Danang mengemukakan itu saat bertemu dengan Koordinator Pembela Keadilan Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS), Surya Tjandra, dan Sekjen KAJS, Said Iqbal, serta aktivis KAJS lainnya di Kantor ICW, Jakarta, Rabu (10/8/2011) siang.

"Jika bukan BUMN, empat lembaga itu bukan lagi korporasi yang tertutup bagi publik sehingga masyarakat bisa mengakses berbagai informasi yang ada. Selama ini, karena berbentuk BUMN, empat lembaga tersebut sama sekali tidak bisa diakses oleh publik. Nantinya, jika bukan BUMN, empat lembaga itu akan mudah dipantau dan diakses ICW," ujar Danang.

Menurut Danang, dengan menjadi wali amanat dan bukan BUMN, semua investasi dan pengelolaan dana di empat lembaga itu bisa diketahui publik.

"Selama ini, kita tidak tahu apa yang dilakukan direksi, khususnya investasi yang dilakukan dengan dana-dana peserta tersebut. Dengan demikian, peluang terjadi korupsi di empat lembaga tersebut akan kecil jika bersifat terbuka dan bisa diakses publik," tambah Danang.

Dengan wali amanat, kata Danang, kepemilikan masyarakat di empat lembaga tersebut menjadi jelas dengan representasinya. "Akibatnya, masyarakat akan bisa ikut merumuskan kebijakan di empat lembaga. Selama ini, dengan bentuk BUMN, empat lembaga tersebut tak bisa dilacak menjadi sapi perahan politisi dan elite pemerintah," jelas Danang.

Dengan dukungan ICW, berarti tak hanya 68 elemen organisasi buruh dan pekerja serta mahasiswa yang telah bergabung mendukung perjuangan KAJS mewujudkan BPSJ yang akan melaksanakan SJSN. Akan tetapi juga Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), Jaringan Buruh dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), serta Badan Eksekutit Mahasiswa (BEM) Universitas Yarsi dan BEM Universitas Negeri Solo (UNS), Lembaga Bantuan Hukum Aspek Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

    Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

    Nasional
    Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

    Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

    Nasional
    Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

    Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

    Nasional
    PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

    PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

    Nasional
    Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

    Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

    Nasional
    BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

    BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

    Nasional
    Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

    Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

    Nasional
    Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

    Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

    Nasional
    Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

    Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

    Nasional
    Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

    Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

    Nasional
    KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    Nasional
    Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

    Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

    Nasional
    Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

    Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

    Nasional
    Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

    Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

    Nasional
    Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

    Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com