Titik Balik KPK Pulihkan Kepercayaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Penangkapan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin bisa menjadi titik balik bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memulihkan kepercayaan publik. Menurut anggota Komisi III DPR Nasir Djamil, ini kesempatan KPK membuktikan diri bukan sebagai "Komisi Perlindungan Kekuasaan".

Menurut Nasir, Selasa (9/8/2011), kasus Nazaruddin harus dituntaskan sebelum masa jabatan pimpinan KPK sekarang berakhir. Bisa jadi, penuntasan kasus korupsi yang melibatkan Nazaruddin ini akan menjadi "kado terakhir" yang indah dari KPK kepemimpinan saat ini.

"Jika KPK gagal menuntaskan kasus Nazaruddin, kepercayaan publik kepada KPK akan lebih melorot lagi. Ibarat sinetron, cerita ini akan lebih seru dan mendebarkan," sebut Nasir.

Nazaruddin ditangkap di Cartagena, Kolombia, pada Minggu (7/8/2011) malam. Nazaruddin menjadi tersangka kasus suap pembangunan wisma atlet untuk SEA Games. Namun ia telanjur pergi ke Singapura pada 23 Mei 2011, sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka.

Nazaruddin dikabarkan sempat singgah di beberapa negara, seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja.

Dari lokasi persembunyiannya, Nazaruddin mencuatkan soal pembagian uang hasil proyek pembangunan wisma atlet yang melibatkan, antara lain, anggota DPR dari Partai Demokrat.

Nazaruddin juga menguak kembali kasus politik uang yang terjadi saat Kongres Partai Demokrat 2010 di Bandung dan proyek pusat olahraga di Hambalang dengan tudingan mengarah kepada Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Penanganan kasus suap wisma atlet oleh KPK pun disebut Nazaruddin telah diintervensi oleh kekuatan politik dengan kompensasi Wakil Ketua KPK Chandra Marta Hamzah dan Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja akan dijadikan sebagai pimpinan KPK periode mendatang.