Marzuki Alie Pantas Dievaluasi

Kompas.com - 03/08/2011, 19:41 WIB
EditorGlori K. Wadrianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Terus berulangnya pernyataan yang kontroversial dari Ketua DPR RI Marzuki Alie menuai kegemasan para anggota Dewan. Marzuki dinilai tidak sadar akan perannya sebagai pemimpin DPR yang juga berfungsi sebagai juru bicara legislatif dan mewakili seluruh anggota Dewan.

Anggota Komisi I DPR RI, Teguh Juwarno, menegaskan, performa Marzuki Alie memang sudah patut untuk dievaluasi. "Kita selama ini tak pernah lakukan (evaluasi) itu karena kita menghormati fatsun bahwa pimpinan DPR itu diberikan ke partai pemenang pemilu. Tapi sekarang, menurut saya pribadi, evaluasi itu sudah penting untuk dilakukan," ujarnya di Gedung DPR RI, Rabu (3/8/2011).

Politisi PAN ini mengatakan, fraksi-fraksi harus menanggalkan rasa tak nyaman ketika menerobos fatsun terkait hak Demokrat sebagai partai pemenang pemilu yang mendasari pemberian kursi kepada Marzuki Alie. Sudah saatnya fraksi-fraksi mengirimkan sinyal peringatan kepada Marzuki dan empat wakilnya yang lain akan perannya sebagai juru bicara Dewan.

Oleh karena itu, lanjutnya, pimpinan seharusnya tidak bisa berbicara seenaknya sendiri dengan mengesampingkan status yang melekat padanya sebagai pimpinan Dewan.

Pimpinan harus menyadari bahwa pernyataan dan komentar-komentar yang dilontarkan bisa menjadi representasi sikap DPR yang kemudian berkembang di publik. "Saya tegaskan itu kan suara DPR. Ini jangan keliru. Pernyataan dia (Marzuki) yang kontroversial kan sudah berulang juga dalam berbagai kasus. Pernyataan-pernyataannya tidak mencerminkan bahwa dirinya adalah jubir kolektif lembaga ini. Lalu, ketika kemudian ada pernyataan yang kritis dari publik, lalu beliau salahkan media," tambahnya.

Menurut Teguh pula, ini saatnya publik melakukan penilaian meski DPR akan melakukan evaluasi terhadap pimpinannya. Teguh sendiri akan membawa keberatan ini dalam rapat Fraksi PAN dan mengusulkan untuk dibawa dalam rapat konsultasi antarfraksi.

Jika fraksi-fraksi lain bersatu, Teguh berharap Demokrat dapat mempertimbangkan kembali Marzuki atau memberikan peringatan keras kepada Marzuki sehingga pernyataan-pernyataan kontroversialnya tidak lagi terulang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Teguh juga tak menyalahkan jika memang rencana pengajuan mosi tidak percaya terhadap Marzuki terus bergulir. "Kalau sudah tidak nyaman dengan kepemimpinan Pak Marzuki, silakan saja," katanya.

Marzuki Alie menuai kontroversi seusai menyampaikan pernyataan terkait wacana pemaafan bagi para koruptor dan pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika memang Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK tak menemukan calon yang kredibel untuk memimpin KPK. Pernyataan ini tercatat sebagai pernyataan kesekian yang menuai protes publik karena dinilai tidak patut untuk disampaikan seorang pemimpin Dewan.

Baca tentang


    25th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPK Eksekusi 2 Eks Politisi PPP yang Terjerat Kasus Suap DAK Labuhanbatu Utara ke Lapas

    KPK Eksekusi 2 Eks Politisi PPP yang Terjerat Kasus Suap DAK Labuhanbatu Utara ke Lapas

    Nasional
    Kisah Sumbangan Rp 2 Triliun dari Akidi Tio dan Kecerobohan Para Pejabat...

    Kisah Sumbangan Rp 2 Triliun dari Akidi Tio dan Kecerobohan Para Pejabat...

    Nasional
    Capai Target Vaksinasi, Anggota Komisi IX Dorong Percepatan Vaksin Merah Putih

    Capai Target Vaksinasi, Anggota Komisi IX Dorong Percepatan Vaksin Merah Putih

    Nasional
    Tanggal Merah Tahun Baru Islam Digeser dari 10 Jadi 11 Agustus, Maulid Nabi dari 19 Jadi 20 Oktober

    Tanggal Merah Tahun Baru Islam Digeser dari 10 Jadi 11 Agustus, Maulid Nabi dari 19 Jadi 20 Oktober

    Nasional
    Perjalanan 100.000 Angka Kematian Covid-19 RI, 16 Hari Terakhir Bertambah 25.000

    Perjalanan 100.000 Angka Kematian Covid-19 RI, 16 Hari Terakhir Bertambah 25.000

    Nasional
    WNA Vaksin Pakai NIK Warga Bekasi, Politisi PKS: Perlu Koordinasi Kemendagri dan Kemenkes

    WNA Vaksin Pakai NIK Warga Bekasi, Politisi PKS: Perlu Koordinasi Kemendagri dan Kemenkes

    Nasional
    Pernah Tangani Kasus Bom Bali, Calon Hakim Agung Nilai Perlu Dialog Atasi Radikalisme

    Pernah Tangani Kasus Bom Bali, Calon Hakim Agung Nilai Perlu Dialog Atasi Radikalisme

    Nasional
    Sidang MK, Saksi Ahli Nilai Pembentukan UU Cipta Kerja Tak Partisipatif dan Tak Transparan

    Sidang MK, Saksi Ahli Nilai Pembentukan UU Cipta Kerja Tak Partisipatif dan Tak Transparan

    Nasional
    Seleksi Hakim Agung, Masalah Jaminan Keamanan Hakim Jadi Sorotan

    Seleksi Hakim Agung, Masalah Jaminan Keamanan Hakim Jadi Sorotan

    Nasional
    Pemerintah Diminta Cairkan Bantuan Subsidi Upah Pekan Ini

    Pemerintah Diminta Cairkan Bantuan Subsidi Upah Pekan Ini

    Nasional
    Tanggapi BKN, Ombudsman: LAHP soal TWK Bukan Dijawab dengan Dokumen, tetapi Dijalankan

    Tanggapi BKN, Ombudsman: LAHP soal TWK Bukan Dijawab dengan Dokumen, tetapi Dijalankan

    Nasional
    Kasus Kematian Akibat Covid-19 Lebih 1.000 Kasus dalam 2 Minggu, Epidemiolog: Keterlambatan Deteksi Kasus

    Kasus Kematian Akibat Covid-19 Lebih 1.000 Kasus dalam 2 Minggu, Epidemiolog: Keterlambatan Deteksi Kasus

    Nasional
    KPK Periksa 11 Saksi Kasus Suap Terkait Pengesahan RAPBD Jambi

    KPK Periksa 11 Saksi Kasus Suap Terkait Pengesahan RAPBD Jambi

    Nasional
    Kasus Suap ke Eks Penyidik Stepanus Robin, KPK Periksa Pengacara Maskur Husain

    Kasus Suap ke Eks Penyidik Stepanus Robin, KPK Periksa Pengacara Maskur Husain

    Nasional
    Anggota Komisi II Minta Penyederhanaan Surat Suara Dikaji Lebih Komprehensif

    Anggota Komisi II Minta Penyederhanaan Surat Suara Dikaji Lebih Komprehensif

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X