Tudingan Marzuki Harus Spesifik

Kompas.com - 03/08/2011, 09:20 WIB
EditorBudiman

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo, berpendapat, boleh-boleh saja siapa pun menuduh wartawan melanggar etika jurnalistik. Realitasnya memang wartawan pun bisa saja salah dalam menjalankan profesinya.

Namun, Agus pun menekankan bahwa tudingan tersebut harus jelas dan spesifik. Misalnya, harus jelas, wartawan mana yang dituding melanggar etika, pada berita apa, dan kapan hal itu terjadi. "Harus spesifik agar tidak gebyah uyah, menggeneralkan seakan-akan semua wartawan begitu. Harus spesifik juga agar bisa dapat diverifikasi benar-tidaknya tuduhan itu," sebut Agus, Rabu (3/8/2011).

Seperti diberitakan, Ketua DPR Marzuki Alie menuding wartawan melanggar kode etik jurnalistik terkait pemuatan pernyataannya seputar pembubaran KPK dan pemaafan koruptor. Marzuki menilai, pernyataan lengkapnya dipotong sehingga maknanya tak utuh.

Menurut Agus, jika informasinya spesifik, maka tuduhan bisa dicek dan tentu dengan tetap menghargai asas praduga tak bersalah.

Pada prinsipnya, berita buruk itu memiliki dua kemungkinan, yaitu obyek yang dimaksud memang buruk atau sudut pandang wartawan yang buram sehingga obyek terlihat buruk. "Akan tetapi, jika sudah diterbitkan, maka berita itu bukan tanggung jawab wartawan lagi, melainkan tanggung jawab medianya," sebut Agus.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pemerintah Alokasikan Rp 60 Miliar untuk Santunan Tenaga Kesehatan, 34 Persen Telah Digunakan

    Pemerintah Alokasikan Rp 60 Miliar untuk Santunan Tenaga Kesehatan, 34 Persen Telah Digunakan

    Nasional
    117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

    117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

    Nasional
    Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

    Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

    [POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

    Nasional
    Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

    Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

    Nasional
    Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

    Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

    Nasional
    Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

    Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

    Nasional
    SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

    SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

    Nasional
    Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

    Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

    Nasional
    SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

    SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

    Nasional
    KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

    KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

    Nasional
    Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

    Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

    Nasional
    MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

    MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

    Nasional
    Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

    Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

    Nasional
    Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

    Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X