Muhammadiyah: Sebaiknya Marzuki Mundur

Kompas.com - 02/08/2011, 22:12 WIB
EditorRobert Adhi Kusumaputra

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay, di Jakarta, Selasa (2/8/2011), mendesak Marzuki Alie mengundurkan diri dari jabatan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Alasannya, politisi itu telah mengeluarkan pernyataan yang kontraproduktif terhadap upaya pemberantasan korpusi.

"Marzuki Alie harus legowo mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua DPR karena nyata-nyata mengeluarkan pernyataan yang mencedarai lembaga DPR yang dipimpinnya itu. Saya mendorong secara tegas agar dia mundur dari Ketua DPR. Masih banyak anggota DPR lain yang lebih pantas menduduki jabatan publik itu," katanya.

Desakan itu disampaikan sebagai tanggapan atas pernyataan Marzuki Alie, yang menengarai KPK bisa dibubarkan, jika sudah tidak ditemukan orang yang kredibel. Bahkan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu melontarkan ide pengampunan koruptor, jika sudah mengembalikan uang korupsinya.

Menurut Saleh P Daulay, pernyataan itu menunjukkan, Marzuki Alie tidak dapat membedakan antara personel pimpinan KPK dengan lembaga KPK itu sendiri. Pentolan KPK, boleh saja tersandung kasus hukum atau etika dan memang harus diberi sanksi yang setimpal. Namun, bukan berarti lembaga itu harus dibubarkan.

"Harus diingat, saat ini masih terjadi praktik korupsi secara besar-besaran. Karena itu, KPK masih sangat diperlukan. Bagaimana mau serius memberantas korupsi, kalau KPK dibubarkan. Itu sama saja memberikan peluang kepada orang untuk korupsi," katanya.

Usulan Marzuki Alie agar para pelaku korupsi masa lalu dimaafkan, juga tidak masuk akal. Menurut saya, siapa pun orang yang pernah melanggar hukum, harus diberi hukuman yang setimpal.

Pernyataan itu, lanjut Saleh, harus ditolak secara tegas karena itu sesat dan menyesatkan. Tidak pantas seorang pejabat tinggi negara mengeluarkan statement seperti itu di tengah merajalelanya praktik korupsi di tanah air. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    25th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPK Eksekusi 2 Eks Politisi PPP yang Terjerat Kasus Suap DAK Labuhanbatu Utara ke Lapas

    KPK Eksekusi 2 Eks Politisi PPP yang Terjerat Kasus Suap DAK Labuhanbatu Utara ke Lapas

    Nasional
    Kisah Sumbangan Rp 2 Triliun dari Akidi Tio dan Kecerobohan Para Pejabat...

    Kisah Sumbangan Rp 2 Triliun dari Akidi Tio dan Kecerobohan Para Pejabat...

    Nasional
    Capai Target Vaksinasi, Anggota Komisi IX Dorong Percepatan Vaksin Merah Putih

    Capai Target Vaksinasi, Anggota Komisi IX Dorong Percepatan Vaksin Merah Putih

    Nasional
    Tanggal Merah Tahun Baru Islam Digeser dari 10 Jadi 11 Agustus, Maulid Nabi dari 19 Jadi 20 Oktober

    Tanggal Merah Tahun Baru Islam Digeser dari 10 Jadi 11 Agustus, Maulid Nabi dari 19 Jadi 20 Oktober

    Nasional
    Perjalanan 100.000 Angka Kematian Covid-19 RI, 16 Hari Terakhir Bertambah 25.000

    Perjalanan 100.000 Angka Kematian Covid-19 RI, 16 Hari Terakhir Bertambah 25.000

    Nasional
    WNA Vaksin Pakai NIK Warga Bekasi, Politisi PKS: Perlu Koordinasi Kemendagri dan Kemenkes

    WNA Vaksin Pakai NIK Warga Bekasi, Politisi PKS: Perlu Koordinasi Kemendagri dan Kemenkes

    Nasional
    Pernah Tangani Kasus Bom Bali, Calon Hakim Agung Nilai Perlu Dialog Atasi Radikalisme

    Pernah Tangani Kasus Bom Bali, Calon Hakim Agung Nilai Perlu Dialog Atasi Radikalisme

    Nasional
    Sidang MK, Saksi Ahli Nilai Pembentukan UU Cipta Kerja Tak Partisipatif dan Tak Transparan

    Sidang MK, Saksi Ahli Nilai Pembentukan UU Cipta Kerja Tak Partisipatif dan Tak Transparan

    Nasional
    Seleksi Hakim Agung, Masalah Jaminan Keamanan Hakim Jadi Sorotan

    Seleksi Hakim Agung, Masalah Jaminan Keamanan Hakim Jadi Sorotan

    Nasional
    Pemerintah Diminta Cairkan Bantuan Subsidi Upah Pekan Ini

    Pemerintah Diminta Cairkan Bantuan Subsidi Upah Pekan Ini

    Nasional
    Tanggapi BKN, Ombudsman: LAHP soal TWK Bukan Dijawab dengan Dokumen, tetapi Dijalankan

    Tanggapi BKN, Ombudsman: LAHP soal TWK Bukan Dijawab dengan Dokumen, tetapi Dijalankan

    Nasional
    Kasus Kematian Akibat Covid-19 Lebih 1.000 Kasus dalam 2 Minggu, Epidemiolog: Keterlambatan Deteksi Kasus

    Kasus Kematian Akibat Covid-19 Lebih 1.000 Kasus dalam 2 Minggu, Epidemiolog: Keterlambatan Deteksi Kasus

    Nasional
    KPK Periksa 11 Saksi Kasus Suap Terkait Pengesahan RAPBD Jambi

    KPK Periksa 11 Saksi Kasus Suap Terkait Pengesahan RAPBD Jambi

    Nasional
    Kasus Suap ke Eks Penyidik Stepanus Robin, KPK Periksa Pengacara Maskur Husain

    Kasus Suap ke Eks Penyidik Stepanus Robin, KPK Periksa Pengacara Maskur Husain

    Nasional
    Anggota Komisi II Minta Penyederhanaan Surat Suara Dikaji Lebih Komprehensif

    Anggota Komisi II Minta Penyederhanaan Surat Suara Dikaji Lebih Komprehensif

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X