Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bambang: Lupakan Wacana Pembubaran KPK!

Kompas.com - 02/08/2011, 18:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengatakan eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sempat menjadi perhatian karena pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie bukan isu utama saat ini.

Menurut Bambang, penyelesaian dan proses hukum kasus dugaan suap wisma atlet di Palembang harus tetap menjadi fokus perhatian bersama seluruh elemen masyarakat dalam upaya menuntaskan kasus korupsi di negeri ini.

"Kendati Marzuki Alie sempat membuat wacana-wacana pembubaran KPK, saya berharap kita semua tidak berlama-lama mendiskusikan wacana itu. Sebab, memang tidak ada relevansinya terhadap kenyataannya sekarang," ujar Bambang kepada Kompas.com, Selasa (2/8/2011), di Jakarta.

Lebih lanjut, Bambang menegaskan, yang terpenting saat ini adalah kembali mendesak KPK untuk melaksanakan proses hukum kasus dugaan suap tersebut. Termasuk mendalami upaya kolusi antara oknum KPK dengan politisi untuk memperkecil jumlah tersangka dalam kasus itu.

Menurut Bambang, publik telah menerima informasi tentang nama sejumlah orang yang diindikasikan terlibat kasus dugaan suap itu. "Itulah persoalan utama saat ini, bukan eksistensi KPK. Publik juga berharap tim internal KPK segera mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap oknum KPK agar kasus ini bisa menjadi jelas," katanya.

Oleh karena itu, lanjut Bambang, dia meminta agar masyarakat luas dapat melupakan wacana-wacana pembubaran KPK maupun pemaafan koruptor seperti yang dilontarkan Marzuki Alie.

Anggota Komisi III DPR tersebut menilai, wacana-wacana itu hanyalah sebagai upaya untuk mendorong publik segera melupakan kasus dugaan suap wisma atlet yang hingga kini baru menetapkan dua orang tersangka yakni Mindo Rosalina Manulang, dan M Nazaruddin.

"Dan bisa saja mereka membuat agar masyarakat nanti tidak serta tidak lagi menanggapi 'serangan balik' yang pastinya akan terus dilancarkan Muhammad Nazaruddin. Jadi kita mesti hentikan wacana-wacana ini, dan kembali fokus terhadap kasusnya sekarang," tukas Bambang.

Seperti yang diberitakan, pada Jumat (29/7/2011) Marzuki Alie kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial. Ketua DPR itu mengusulkan pembubaran KPK, jika lembaga tersebut tak banyak memberikan manfaat dalam tugas pemberantasan korupsi. Selain itu, Marzuki Alie juga mengatakan para koruptor baiknya dimaafkan saja. Usulan yang telah dua kali dilontarkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu  mendapatkan dukungan sejumlah kader partai penguasa tersebut, namun ditentang keras oleh kader partai lain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

    Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

    Nasional
    Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

    Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

    Nasional
    MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

    MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

    Nasional
    Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

    Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

    Nasional
    Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

    Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

    Nasional
    Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

    Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

    Nasional
    Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

    Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

    [POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

    Nasional
    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Nasional
    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Nasional
    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Nasional
    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Nasional
    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    Nasional
    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com