Bambang: Lupakan Wacana Pembubaran KPK!

Kompas.com - 02/08/2011, 18:09 WIB
EditorI Made Asdhiana

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengatakan eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sempat menjadi perhatian karena pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie bukan isu utama saat ini.

Menurut Bambang, penyelesaian dan proses hukum kasus dugaan suap wisma atlet di Palembang harus tetap menjadi fokus perhatian bersama seluruh elemen masyarakat dalam upaya menuntaskan kasus korupsi di negeri ini.

"Kendati Marzuki Alie sempat membuat wacana-wacana pembubaran KPK, saya berharap kita semua tidak berlama-lama mendiskusikan wacana itu. Sebab, memang tidak ada relevansinya terhadap kenyataannya sekarang," ujar Bambang kepada Kompas.com, Selasa (2/8/2011), di Jakarta.

Lebih lanjut, Bambang menegaskan, yang terpenting saat ini adalah kembali mendesak KPK untuk melaksanakan proses hukum kasus dugaan suap tersebut. Termasuk mendalami upaya kolusi antara oknum KPK dengan politisi untuk memperkecil jumlah tersangka dalam kasus itu.

Menurut Bambang, publik telah menerima informasi tentang nama sejumlah orang yang diindikasikan terlibat kasus dugaan suap itu. "Itulah persoalan utama saat ini, bukan eksistensi KPK. Publik juga berharap tim internal KPK segera mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap oknum KPK agar kasus ini bisa menjadi jelas," katanya.

Oleh karena itu, lanjut Bambang, dia meminta agar masyarakat luas dapat melupakan wacana-wacana pembubaran KPK maupun pemaafan koruptor seperti yang dilontarkan Marzuki Alie.

Anggota Komisi III DPR tersebut menilai, wacana-wacana itu hanyalah sebagai upaya untuk mendorong publik segera melupakan kasus dugaan suap wisma atlet yang hingga kini baru menetapkan dua orang tersangka yakni Mindo Rosalina Manulang, dan M Nazaruddin.

"Dan bisa saja mereka membuat agar masyarakat nanti tidak serta tidak lagi menanggapi 'serangan balik' yang pastinya akan terus dilancarkan Muhammad Nazaruddin. Jadi kita mesti hentikan wacana-wacana ini, dan kembali fokus terhadap kasusnya sekarang," tukas Bambang.

Seperti yang diberitakan, pada Jumat (29/7/2011) Marzuki Alie kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial. Ketua DPR itu mengusulkan pembubaran KPK, jika lembaga tersebut tak banyak memberikan manfaat dalam tugas pemberantasan korupsi. Selain itu, Marzuki Alie juga mengatakan para koruptor baiknya dimaafkan saja. Usulan yang telah dua kali dilontarkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu  mendapatkan dukungan sejumlah kader partai penguasa tersebut, namun ditentang keras oleh kader partai lain.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

    Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

    Nasional
    Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

    Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

    Nasional
    Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

    Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

    Nasional
    Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

    Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

    Nasional
    Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

    Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

    Nasional
    Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

    Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

    Nasional
    Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

    Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

    Nasional
    Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

    Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

    Nasional
    Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

    Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

    Nasional
    Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

    Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

    Nasional
    KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

    KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

    Nasional
    Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

    Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

    Nasional
    Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

    Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

    Nasional
    Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

    Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

    Nasional
    Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

    Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X