Gayus: Teori Memaafkan Koruptor Memang Ada

Kompas.com - 02/08/2011, 16:18 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Gayus Lumbuun membenarkan adanya teori pemaafan bagi para koruptor dalam dunia hukum. Gayus mengatakan,  teori tersebut bernama teori "R and D" atau Release and Discharge, dimana kesalahan para koruptor dimaafkan dan dilupakan. Pernyataannya ini menanggapi apa yang dilontarkan Ketua DPR Marzuki Alie agar dilakukan pemutihan terhadap para koruptor.

"Forgive and forget, itu ada. Atau, yang kita pilih forgive but not forget. Ini ada dua pilihan, ini semua teori-teori ketika tahun 2002 MPR melalui TAP MPR. Waktu itu, MPR masih menjadi lembaga tertinggi, memerintahkan presiden untuk mengampuni para koruptor karena situasi keuangan negara waktu itu sangat jelek," katanya di Gedung DPR RI, Selasa (2/8/2011).

Berdasarkan TAP MPR 2002, teori ini diterapkan untuk mengembalikan kondisi moneter dalam negeri. Kesalahan para koruptor diampuni, tapi diminta untuk mengembalikan uang negara. Namun, upaya ini tidak juga berhasil. Gayus mengatakan, ujung dari persoalan ini pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian ketika seseorang bernama Atang Latief datang ke Istana Negara untuk membayar. Namun, ditolak oleh Presiden.

Jika ingin diterapkan sekarang, anggota Komisi III DPR RI ini menegaskan bahwa penerapannya harus adil dan merata. Tidak bisa hanya diterapkan untuk sebagian saja. Oleh karena itu, Gayus menilai, perlu adanya klarifikasi yang lebih jelas dari Marzuki mengenai gagasannya tersebut.

"Tapi saat sekarang saya juga tidak setuju untuk memberikan pengampunan itu. Pak Marzuki itu tidak bermaksud memutuskan, dia hanya melontarkan teori atau pendapat itu kan sah-sah saja. Tetapi kalau dalam hal tindakan itu DPR bukan Pak Marzuki Alie," tandasnya.

Pekan lalu, Marzuki mengungkapkan, ada sejumlah langkah untuk memberantas korupsi. Pertama, dengan menutup transaksi tunai di atas nominal tertentu dan digantikan dengan transaksi melalui sistem perbankan sehingga menutup kemungkinan transaksi gelap.

Kedua, menyiapkan RUU pembuktian terbalik dalam upaya pemberantasan korupsi dan, yang terakhir, adalah pemutihan. Pemutihan seperti apa yang dimaksudkannya?

"Semua orang (koruptor) yang ada di luar negeri, uang-uang kotor silakan masuk ke dalam negeri dikenakan pajak. (Mereka) kita maafkan, berikan pengampunan, tapi laporkan semuanya di-clear-kan. Kita mulai dari awal dengan sesuatu hal yang baru. Kita tak usah lagi bicara hal yang di belakang supaya kita tak ada urusan lagi dengan masa lalu. Kita saling maaf-memaafkan. Seluruh bangsa Indonesia saling maaf-memaafkan. Seluruh koruptor kita panggil ke dalam. Uangnya di luar negeri kita suruh bawa pulang semua, tapi dikenakan pajak," katanya di Gedung DPR, Jumat (29/7/2011).

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

    Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

    Nasional
    Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

    Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

    Nasional
    Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

    Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

    Nasional
    Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

    Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

    Nasional
    Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

    Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

    Nasional
    Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

    Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

    Nasional
    Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita 'Tracing' Terus tetapi Tak Ada Alat

    Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita "Tracing" Terus tetapi Tak Ada Alat

    Nasional
    Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

    Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

    Nasional
    Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

    Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

    Nasional
    Belajar dari Putusan MA, Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Perlu Memuat Putusan MK Terkait

    Belajar dari Putusan MA, Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Perlu Memuat Putusan MK Terkait

    Nasional
    Jokowi Tunjuk Prabowo jadi 'Leading Sector' Lumbung Pangan Nasional

    Jokowi Tunjuk Prabowo jadi 'Leading Sector' Lumbung Pangan Nasional

    Nasional
    Pimpinan KPK Datangi Kantor Anies Baswedan, Ini yang Dibicarakan...

    Pimpinan KPK Datangi Kantor Anies Baswedan, Ini yang Dibicarakan...

    Nasional
    Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

    Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

    Nasional
    Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

    Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

    Nasional
    Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

    Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X