Komite Etik Idealnya dari Luar KPK

Kompas.com - 02/08/2011, 03:04 WIB
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) Mas Achmad Santosa, mengapresiasi langkah Komite Etik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang ingin merubah komposisi lebih banyak dari pihak luar lembaga tersebut. Ia dimintai pendapatnya mengenai pergantian dua orang pimpinan KPK, yakni Busyro Muqqodas dan Haryono Umar yang digantikan oleh Syafii Ma'arif dan Nono Anwar Makarim dalam komposisi Komite Etik.

"Memang idealnya komposisi itu (Komite Etik KPK) berasal dari luar lembaga antikorupsi selama ini," ujar Mas Achmad seusai menghadiri seminar bertajuk 'Launching Hasil Kerja Lapangan Uji Akses Permintaan Informasi' di Hotel Harris, Jakarta, Senin (1/8/2011).

Mas Achmad menuturkan, selama ini, Komite Etik KPK hanya memiliki dua orang dari luar lembaga yaitu Mardjono Reksodiputro dan Syahruddin Raso. Namun, dia menilai, orang dalam dalam komposisi Komite Etik tersebut juga mempunyai integritas yang cukup bagus.

"Seperti Abdullah Hehamahua itu orangnya sangat kritis terhadap kebijakan kepemimpinan KPK, walaupun dia orang dalam," katanya. Apalagi, lanjut Mas Achmad, ditambah dengan bergabungnya Syafii Maarif dan Nono Anwar Makarim.

Menurutnya, hal tersebut merupakan langkah tepat untuk memberikan kepercayaan masyarakat terhadap perbaikan di tubuh KPK. "Kedua orang itu (Buya dan Nono anwar) juga mempunyai intergritas yang luar biasa. Maka dari itu saya optimis, dengan Komite Etik KPK yang akan menjunjung tinggi kebenaran, menggali fakta, dan menyampaikan rekomendasi bagi penyempurnaan prosedur dan mekanisme KPK agar tidak ada lagi potensi penyalahgunaan wewenang," tukasnya.

Komite Etik dibentuk KPK untuk membuktikan kebenaran tudingan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin terhadap sejumlah unsur pimpinan KPK. Nazaruddin menuding dua orang Wakil Ketua KPK, yakni Chandra M Hamzah dan M Jasin, merekayasa kasusnya.

Awalnya dalam komposisi komite tersebut berasal dari unsur dalam KPK dan luar KPK. Namun, karena desakan dari berbagai pihak yang menginginkan internal komite tersebut bersih dari keterlibatan orang dalam, akhirnya dua pimpinan KPK Busyro Moqqodas, dan Haryono Umar digantikan oleh Buya Syafii Maarif dan Nono Anwar Makarim.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Ketua Komite Etik Abdullah Hehamahua, hingga saat ini total anggota komite etik terdiri dari tujuh orang. Sebagian di antaranya berasal dari jajaran KPK yakni Bibit Samad Riyanto, Said Zainal Abidin, Abdulah Hehamua. Sedangkan dari unsur eksternal yakni Ahmad Syafii Maarif, Nono Anwar Makarim, Harjono Reksodiputro, dan Syafrudin Rosul.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

    KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

    Nasional
    BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

    BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

    Nasional
    Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

    Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

    Nasional
    Polri Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data BPJS Kesehatan

    Polri Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data BPJS Kesehatan

    Nasional
    Mendagri Minta Kepala Daerah Maksimalkan Masa Jabatannya untuk Tangani Pandemi Covid-19

    Mendagri Minta Kepala Daerah Maksimalkan Masa Jabatannya untuk Tangani Pandemi Covid-19

    Nasional
    Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

    Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

    Nasional
    Tingkat Kepercayaan dan Jumlah OTT KPK Menurun, Ini Tanggapan Firli Bahuri

    Tingkat Kepercayaan dan Jumlah OTT KPK Menurun, Ini Tanggapan Firli Bahuri

    Nasional
    BIN Ungkap Satelit Mata-mata Asing Menempel di Banyak Peralatan Negara

    BIN Ungkap Satelit Mata-mata Asing Menempel di Banyak Peralatan Negara

    Nasional
    UPDATE: Sebaran 8.161 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

    UPDATE: Sebaran 8.161 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

    Nasional
    UPDATE 15 Juni: 11.699.021 Orang Sudah Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

    UPDATE 15 Juni: 11.699.021 Orang Sudah Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

    Nasional
    UPDATE 15 Juni: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia Tercatat 116.787 Orang

    UPDATE 15 Juni: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia Tercatat 116.787 Orang

    Nasional
    UPDATE 15 Juni: 108.800 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

    UPDATE 15 Juni: 108.800 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

    Nasional
    BIN: Radikalisme, Separatisme di Papua, hingga Serangan Siber Jadi Ancaman Nasional

    BIN: Radikalisme, Separatisme di Papua, hingga Serangan Siber Jadi Ancaman Nasional

    Nasional
    UPDATE 15 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 108.632 Orang

    UPDATE 15 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 108.632 Orang

    Nasional
    Kasus Covid-19 di 11 Daerah Melonjak, Satgas: Pembentukan Poskonya Rendah

    Kasus Covid-19 di 11 Daerah Melonjak, Satgas: Pembentukan Poskonya Rendah

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X