Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Parpol Enggan Laporkan Anggaran

Kompas.com - 02/08/2011, 02:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengungkapkan, partai politik saat ini menjadi salah satu badan publik yang masih sulit dimintai informasi laporan anggarannya. Koordinator Research dan Development Seknas Fitra, M Maulana, mengatakan dari sembilan parpol yang dimintai informasi keuangan periode 2010 dalam Uji Akses Permintaan Informasi yang dilakukan pihaknya, hanya dua parpol yang merespons, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Gerindra.

"Tujuh parpol lainnya hanya diam dan tidak memberikan respons permintaan informasi, meskipun sudah disampaikan keberatan permintaan informasi," ujar Maulana dalam seminar bertajuk "Launching Hasil Kerja Lapangan Uji Akses Permintaan Informasi" di Hotel Harris, Jakarta, Senin (1/8/2011).

Lebih lanjut, Maulana mengatakan, karena tidak mendapatkan respons, pihaknya mengajukan penyelesaian sengketa informasi tersebut ke Komisi Informasi Pusat (KIP) dengan termohon parpol yang tidak merespons permintaan. Namun, dari lima mediasi dengan parpol yang telah dilaksanakan, hanya satu parpol yang hadir pada mediasi pertama dan bersedia memberikan informasi, yakni Partai Keadilan Bangsa (PKB).

"Sementara empat parpol lainnya kembali tidak hadir pada undangan pertama yang disampaikan oleh KPI. Sehingga diputuskan untuk melaksanakan mediasi kedua, seperti diatur dalam peraturan KPI No 2 Tahun 2010 tentang penyelesaian sengketa informasi publik," jelasnya. Pada mediasi kedua, dua parpol yang hadir yakni Golkar dan PDI Perjuangan.

Maulana mengatakan, kedua partai tersebut akhirnya bersepakat untuk menyampaikan informasi yang diminta setelah selesai diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Satu parpol yakni Partai Amanat Nasional (PAN) juga masih tidak hadir sehingga dilaksanakan mediasi ketiga. Tapi, pada mediasi yang ketiga pun PAN masih tidak hadir. Sehingga akhirnya proses mediasi dengan partai itu gagal, dan akan dilanjutkan ke proses mediasi selanjutnya. Sedangkan Partai Demokrat masih dalam proses mediasi kedua," katanya.

Ia mengatakan, hal tersebut harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Menurutnya, setiap badan publik harus melakukan pelayanan informasi publik dengan cepat tanpa menunggu proses keberatan, ataupun proses mediasi di Kementrian Lembaga (KL), serta tidak membedakan siapa yang meminta informasi.

"Dan, partai politik sebagai badan publik juga harus konsisten melaksanakan Undang-Undang Komisi Informasi Publik (KIP) agar parpol menjadi lembaga publik yang akuntabel dan transparan dalam pengelolaan anggarannya," tukasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Koreksi Istilah Makan Siang Gratis | Golkar Kaget Bobby Masuk Gerindra

[POPULER NASIONAL] Prabowo Koreksi Istilah Makan Siang Gratis | Golkar Kaget Bobby Masuk Gerindra

Nasional
Puisi Komarudin Watubun Jelang Rakernas PDI-P: Hai Banteng yang Gagah Perkasa, Jangan Jadi Pengkhianat!

Puisi Komarudin Watubun Jelang Rakernas PDI-P: Hai Banteng yang Gagah Perkasa, Jangan Jadi Pengkhianat!

Nasional
Tanggal 27 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 26 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sudirman Said Siap Bersaing dengan Anies Rebutkan Kursi Jakarta 1

Sudirman Said Siap Bersaing dengan Anies Rebutkan Kursi Jakarta 1

Nasional
Sudirman Said: Jakarta Masuk Masa Transisi, Tak Elok Pilih Gubernur yang Bersebrangan dengan Pemerintah Pusat

Sudirman Said: Jakarta Masuk Masa Transisi, Tak Elok Pilih Gubernur yang Bersebrangan dengan Pemerintah Pusat

Nasional
Siap Maju Pilkada, Sudirman Said: Pemimpin Jakarta Sebaiknya Bukan yang Cari Tangga untuk Karier Politik

Siap Maju Pilkada, Sudirman Said: Pemimpin Jakarta Sebaiknya Bukan yang Cari Tangga untuk Karier Politik

Nasional
Kenaikan UKT Dinilai Bisa Buat Visi Indonesia Emas 2045 Gagal Terwujud

Kenaikan UKT Dinilai Bisa Buat Visi Indonesia Emas 2045 Gagal Terwujud

Nasional
Komnas HAM Minta Polda Jabar Lindungi Hak Keluarga Vina Cirebon

Komnas HAM Minta Polda Jabar Lindungi Hak Keluarga Vina Cirebon

Nasional
Komunikasi Intens dengan Nasdem, Sudirman Said Nyatakan Siap Jadi Cagub DKI

Komunikasi Intens dengan Nasdem, Sudirman Said Nyatakan Siap Jadi Cagub DKI

Nasional
Megawati Minta Api Abadi Mrapen Ditaruh di Sekolah Partai, Sekjen PDI-P Ungkap Alasannya

Megawati Minta Api Abadi Mrapen Ditaruh di Sekolah Partai, Sekjen PDI-P Ungkap Alasannya

Nasional
Pembayaran Dana Kompensasi 2023 Tuntas, Pertamina Apresiasi Dukungan Pemerintah

Pembayaran Dana Kompensasi 2023 Tuntas, Pertamina Apresiasi Dukungan Pemerintah

Nasional
Hari Ke-12 Penerbangan Haji Indonesia, 72.481 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 8 Wafat

Hari Ke-12 Penerbangan Haji Indonesia, 72.481 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 8 Wafat

Nasional
Sahroni Ungkap Anak SYL Indira Chunda Tak Pernah Aktif di DPR

Sahroni Ungkap Anak SYL Indira Chunda Tak Pernah Aktif di DPR

Nasional
Kemenag Imbau Jemaah Haji Indonesia Pakai Jasa Pendorong Kursi Roda Resmi di Masjidil Haram

Kemenag Imbau Jemaah Haji Indonesia Pakai Jasa Pendorong Kursi Roda Resmi di Masjidil Haram

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com