Amir Syamsuddin: Tolak Pembubaran KPK

Kompas.com - 01/08/2011, 19:28 WIB
EditorAgus Mulyadi

JAKARTA, KOMPAS.com — Publik diminta lebih adil dalam menilai pernyataan Ketua DPR sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie. Pernyataan kontroversial tentang pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilontarkan Marzuki patut ditolak. Di sisi lain, pendapat tentang pembatasan transaksi tunai yang juga dilontarkan Marzuki Alie patut didukung.

Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin di Jakarta, Senin (1/8/2011), mengemukakan, pernyataan yang dilontarkan Marzuki merupakan pendapatnya selaku pribadi. Pernyataan itu tidak mewakili DPR dan Partai Demokrat.

 "Secara pribadi, saya menolak pendapat tentang pembubaran KPK. Tetapi, untuk gagasan perlunya ada batasan bagi transaksi tunai, saya kira perlu didukung," kata Amir.

Menurut Amir, publik seharusnya lebih adil ketika menilai pernyataan Marzuki Alie. Meskipun pernyataan tentang pembubaran KPK itu kontraproduktif, ide membatasi transaksi tunai itu dapat menjadi pintu masuk dalam upaya pemberantasan korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

"Ide pembatasan transaksi tunai itu justru ujung tombak pemberantasan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Justru ide itu yang perlu didorong masuk dalam regulasi. Jangan hanya menyoroti soal wacana pembubaran KPK," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

    Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

    Nasional
    Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk 'Motoran'

    Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk "Motoran"

    Nasional
    Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

    Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

    Nasional
    Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

    Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

    Nasional
    Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

    Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

    Nasional
    Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

    Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

    Nasional
    Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

    Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

    Nasional
    Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

    Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

    Nasional
    Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

    Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

    Nasional
    UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

    UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

    Nasional
    KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

    KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

    Nasional
    Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

    Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

    Nasional
    UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

    UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

    Nasional
    'Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk'

    "Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

    Nasional
    DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

    DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.