Mas Achmad: Ide Itu Harus Ditentang!

Kompas.com - 01/08/2011, 19:06 WIB
EditorI Made Asdhiana

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Mas Achmad Santosa, mengatakan permintaan pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi tidak bisa dibenarkan dari sudut apa pun. Dengan segala kekurangannya KPK, menurut Achmad, masih dibutuhkan untuk memberantas kasus korupsi di Indonesia.

"Kalau kita mau jujur. KPK itulah yang di dalam memberantas korupsi paling tidak bisa diajak kompromi," ujar Mas Achmad seusai menghadiri seminar bertajuk 'Launching Hasil Kerja Lapangan Uji Akses Permintaan Informasi' di Hotel Harris, Jakarta, Senin (1/8/2011).

Mas Achmad diminta tanggapannya mengenai wacana pembubaran KPK yang dilontarkan Ketua DPR Marzuki Alie pada Jumat (29/7/2011) kemarin. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat saat itu mengatakan KPK lebih baik dibubarkan jika memang tak ada orang-orang yang kredibel dan pantas untuk duduk di lembaga ad hoc penegakan hukum tersebut.

Menurut Mas Achmad, berbagai kritik yang memojokkan KPK terjadi karena belakangan ini banyak beredar isu dari Nazaruddin, mantan bendahara umum Partai Demokrat yang saat ini masih belum jelas keberadaannya.

"Keterangan Nazaruddin itu perlu dibuktikan kebenarannya. Jadi saya pikir terlalu pagi jika ada orang memberikan komentar soal KPK di saat komite etik yang dibentuk juga belum bekerja. Apalagi ada permintaan untuk dibubarkan, menurut saya harus ditentang ide tersebut," kata Mas Achmad.

Lebih lanjut, Mas Achmad menilai, seorang negarawan di Indonesia tidak akan mungkin meminta pembubaran KPK. Pasalnya, dalam setiap negara di luar negeri, KPK itu menjadi salah satu etalase bangsa dalam komunitas pemberantasan korupsi di dunia.

"Jadi kalau seorang negarawan itu tidak mungkin meminta pembubaran KPK," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ketika ditanya apakah pernyataan tersebut berarti Marzuki Alie bukan seorang negarawan, Mas Achmad mengatakan, "Saya tidak ngomong seperti itu. Ini termasuk juga ke siapa pun," katanya.

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kasus Varian Baru Covid-19 di Indonesia Capai 3.032

    Kasus Varian Baru Covid-19 di Indonesia Capai 3.032

    Nasional
    Kemenhub Siapkan Transportasi PON XX Papua, Kirim 428 Bus

    Kemenhub Siapkan Transportasi PON XX Papua, Kirim 428 Bus

    Nasional
    Indonesia Catat 2.945 Kasus Varian Delta

    Indonesia Catat 2.945 Kasus Varian Delta

    Nasional
    Varian Baru Covid-19 di DKI Jakarta Tembus 1.040 Kasus

    Varian Baru Covid-19 di DKI Jakarta Tembus 1.040 Kasus

    Nasional
    Dukcapil Sebut Masih Banyak Warga Usia 27-30 Tahun Belum Punya E-KTP

    Dukcapil Sebut Masih Banyak Warga Usia 27-30 Tahun Belum Punya E-KTP

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Demokrat Harap Sidang PTUN Tak Dilanjutkan | Mengenang Salim Kancil

    [POPULER NASIONAL] Demokrat Harap Sidang PTUN Tak Dilanjutkan | Mengenang Salim Kancil

    Nasional
    Robohnya Pohon Beringin di Jumat Kelabu

    Robohnya Pohon Beringin di Jumat Kelabu

    Nasional
    Azis Syamsuddin Diduga Tak Hanya Terlibat dalam Satu Kasus, MAKI Dorong KPK Lakukan Pengembangan

    Azis Syamsuddin Diduga Tak Hanya Terlibat dalam Satu Kasus, MAKI Dorong KPK Lakukan Pengembangan

    Nasional
    Hilangnya Demokratisasi Internal Dinilai Jadi Penyebab Banyak Kader Parpol Korupsi

    Hilangnya Demokratisasi Internal Dinilai Jadi Penyebab Banyak Kader Parpol Korupsi

    Nasional
    LBH Sebut Terima 390 Aduan Tindakan Sewenang-wenang Aparat dalam Aksi #ReformasiDikorupsi 2019

    LBH Sebut Terima 390 Aduan Tindakan Sewenang-wenang Aparat dalam Aksi #ReformasiDikorupsi 2019

    Nasional
    IDAI Sebut Tak Diikutsertakan Susun Persyaratan PTM dari Sisi Kesehatan

    IDAI Sebut Tak Diikutsertakan Susun Persyaratan PTM dari Sisi Kesehatan

    Nasional
    Ketua IDAI: Kita Tak Mau Syarat Kesehatan untuk Pelaksanaan PTM Didiskon

    Ketua IDAI: Kita Tak Mau Syarat Kesehatan untuk Pelaksanaan PTM Didiskon

    Nasional
    UPDATE: Sebaran 86 Kasus Covid-19 Meninggal di Indonesia, Tertinggi di Papua dengan 10 Kasus

    UPDATE: Sebaran 86 Kasus Covid-19 Meninggal di Indonesia, Tertinggi di Papua dengan 10 Kasus

    Nasional
    UPDATE 26 September: 48,5 Juta Orang Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

    UPDATE 26 September: 48,5 Juta Orang Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

    Nasional
    UPDATE: Tambah 217.084, Total 38.076.424 Spesimen Covid-19 Sudah Diperiksa

    UPDATE: Tambah 217.084, Total 38.076.424 Spesimen Covid-19 Sudah Diperiksa

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.