Siapa di Belakang Marzuki?

JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi Masyarakat Sipil menengarai pernyataan Marzuki Alie mengenai pembubaran KPK dan pemaafan koruptor diboncengi kepentingan parlemen dan Partai Demokrat. Bukan tidak mungkin parlemen merasa terganggu dengan sepak terjang KPK selama ini.

Sementara, Partai Demokrat mafhum diketahui tengah dililit isu dugaan korupsi terhadap sejumlah kadernya pascaterungkapnya kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games yang menjadikan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, sebagai tersangka.

"Kami khawatir Marzuki bicara untuk kepentingan DPR. KPK sudah dan telah memproses sedikitnya 43 mantan dan anggota DPR dari berbagai fraksi DPR. Termasuk KPK juga melakukan pengawasan terhadap rencana penyusunan anggaran di DPR. Terganggunya kepentingan ini yang menimbulkan ketidaksukaan DPR pada KPK," ujar Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Nurkholis Hidayat, di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, Senin (1/8/2011).

Selain Nurkholis, sejumlah tokoh dan aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, antara lain Emersen Yuntho dari Indonesia Corruption Watch dan Romo Benny Susetyo dari Konferensi Waligereja Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Emerson menambahkan, pernyataan Marzuki dapat dimengerti mewakili Partai Demokrat. Selain sebagai Ketua DPR, Marzuki adalah anggota Dewan Pembina Partai Demokrat. Ia menduga, Marzuki sengaja melontarkan pernyataan tersebut dengan harapan diterima oleh publik.

"Kalau saya menduga, jangan-jangan dia membawa Partai Demokrat. Saat ini sedang diproses beberapa kasus yang melibatkan beberapa orang dari Partai Demokrat. Wisma Atlet, Kemendiknas. Nah, dengan wacana ini dimunculkan dan dia melihat respons publik, dia berharap bahwa gagasan ini diterima," tutur Emerson.

Pernyataan Marzuki, kata Emerson, dapat dimanfaatkan sejumlah pihak sebagai bentuk permisif dalam melakukan kejahatan korupsi. "Kalau pernyataan itu diterima oleh publik bisa celaka duabelas. Wacana ini (pemaafan terhadap koruptor) tidak memberikan efek jera bagi para koruptor. Jangan-jangan memang ada kepentingan tertentu, untuk mempetieskan kasus-kasus korupsi itu," tambahnya.

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Demokrat memberikan teguran keras kepada Marzuki Alie dan mencopotnya sebagai anggota DPR. Jika tidak demikian, para tokoh ini menilai Demokrat harus siap menerima sikap ketidakpercayaan publik pada partai Presiden SBY itu.

"Ada logika politik yang kontradiktif. Demokrat menyatakan 'katakan tidak pada korupsi' tapi Marzuki justru menyatakan demikian. Kami minta tanggung jawab Demokrat untuk berani menegur Marzuki Alie. Jika tidak, publik jadi bertanya-tanya konsistensi Demokrat yang selalu katakan tidak pada koruptor," tambah Romo Benny.