Siapa di Belakang Marzuki?

Kompas.com - 01/08/2011, 16:57 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi Masyarakat Sipil menengarai pernyataan Marzuki Alie mengenai pembubaran KPK dan pemaafan koruptor diboncengi kepentingan parlemen dan Partai Demokrat. Bukan tidak mungkin parlemen merasa terganggu dengan sepak terjang KPK selama ini.

Sementara, Partai Demokrat mafhum diketahui tengah dililit isu dugaan korupsi terhadap sejumlah kadernya pascaterungkapnya kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games yang menjadikan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, sebagai tersangka.

"Kami khawatir Marzuki bicara untuk kepentingan DPR. KPK sudah dan telah memproses sedikitnya 43 mantan dan anggota DPR dari berbagai fraksi DPR. Termasuk KPK juga melakukan pengawasan terhadap rencana penyusunan anggaran di DPR. Terganggunya kepentingan ini yang menimbulkan ketidaksukaan DPR pada KPK," ujar Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Nurkholis Hidayat, di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, Senin (1/8/2011).

Selain Nurkholis, sejumlah tokoh dan aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, antara lain Emersen Yuntho dari Indonesia Corruption Watch dan Romo Benny Susetyo dari Konferensi Waligereja Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Emerson menambahkan, pernyataan Marzuki dapat dimengerti mewakili Partai Demokrat. Selain sebagai Ketua DPR, Marzuki adalah anggota Dewan Pembina Partai Demokrat. Ia menduga, Marzuki sengaja melontarkan pernyataan tersebut dengan harapan diterima oleh publik.

"Kalau saya menduga, jangan-jangan dia membawa Partai Demokrat. Saat ini sedang diproses beberapa kasus yang melibatkan beberapa orang dari Partai Demokrat. Wisma Atlet, Kemendiknas. Nah, dengan wacana ini dimunculkan dan dia melihat respons publik, dia berharap bahwa gagasan ini diterima," tutur Emerson.

Pernyataan Marzuki, kata Emerson, dapat dimanfaatkan sejumlah pihak sebagai bentuk permisif dalam melakukan kejahatan korupsi. "Kalau pernyataan itu diterima oleh publik bisa celaka duabelas. Wacana ini (pemaafan terhadap koruptor) tidak memberikan efek jera bagi para koruptor. Jangan-jangan memang ada kepentingan tertentu, untuk mempetieskan kasus-kasus korupsi itu," tambahnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Demokrat memberikan teguran keras kepada Marzuki Alie dan mencopotnya sebagai anggota DPR. Jika tidak demikian, para tokoh ini menilai Demokrat harus siap menerima sikap ketidakpercayaan publik pada partai Presiden SBY itu.

"Ada logika politik yang kontradiktif. Demokrat menyatakan 'katakan tidak pada korupsi' tapi Marzuki justru menyatakan demikian. Kami minta tanggung jawab Demokrat untuk berani menegur Marzuki Alie. Jika tidak, publik jadi bertanya-tanya konsistensi Demokrat yang selalu katakan tidak pada koruptor," tambah Romo Benny.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Satgas Sebut Pembukaan Bertahap Harus Waspadai Perkembangan Pandemi Dunia

    Satgas Sebut Pembukaan Bertahap Harus Waspadai Perkembangan Pandemi Dunia

    Nasional
    Ini Salah Satu Kriteria Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Menurut Menteri PPPA

    Ini Salah Satu Kriteria Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Menurut Menteri PPPA

    Nasional
    Kemendagri Wajibkan Lembaga Pengguna Data Kependudukan dari Dukcapil Terapkan Zero Data Sharing Policy

    Kemendagri Wajibkan Lembaga Pengguna Data Kependudukan dari Dukcapil Terapkan Zero Data Sharing Policy

    Nasional
    Ma'ruf Nilai 2021 Momentum Kebangkitan Ekonomi Syariah, Ini Alasannya

    Ma'ruf Nilai 2021 Momentum Kebangkitan Ekonomi Syariah, Ini Alasannya

    Nasional
    Update Aturan Perjalanan Dalam Negeri Terbaru, Berlaku Mulai 21 Oktober 2021

    Update Aturan Perjalanan Dalam Negeri Terbaru, Berlaku Mulai 21 Oktober 2021

    Nasional
    Polisi yang Pacaran Pakai Mobil Patroli Didisplinkan, Propam Polri: Dimutasi Jadi Staf

    Polisi yang Pacaran Pakai Mobil Patroli Didisplinkan, Propam Polri: Dimutasi Jadi Staf

    Nasional
    Masyarakat Kembali Produktif, Pemerintah Lakukan Penyesuaian Aturan Inmendagri

    Masyarakat Kembali Produktif, Pemerintah Lakukan Penyesuaian Aturan Inmendagri

    Nasional
    Jadi Deputi BNPP, Komjen Paulus Waterpauw Sudah Pamit ke Kapolri

    Jadi Deputi BNPP, Komjen Paulus Waterpauw Sudah Pamit ke Kapolri

    Nasional
    KPI Belum Merespons, Korban Pelecehan Seksual Akhirnya Bayar Psikiater Sendiri

    KPI Belum Merespons, Korban Pelecehan Seksual Akhirnya Bayar Psikiater Sendiri

    Nasional
    Wapres Berharap Potensi Ekonomi dan Keuangan Syariah Dioptimalkan dengan Baik

    Wapres Berharap Potensi Ekonomi dan Keuangan Syariah Dioptimalkan dengan Baik

    Nasional
    Aliansi BEM UI Akan Gelar Aksi “Piknik Bersama Cabut Statuta” di Sekitar Gedung Rektorat

    Aliansi BEM UI Akan Gelar Aksi “Piknik Bersama Cabut Statuta” di Sekitar Gedung Rektorat

    Nasional
    Pelaku Perjalanan Udara Wajib PCR, Satgas: Ini Uji Coba Pelonggaran Mobilitas

    Pelaku Perjalanan Udara Wajib PCR, Satgas: Ini Uji Coba Pelonggaran Mobilitas

    Nasional
    Jokowi: Santri Seharusnya Tak Lagi Cari Kerja tapi Ciptakan Kesempatan Kerja

    Jokowi: Santri Seharusnya Tak Lagi Cari Kerja tapi Ciptakan Kesempatan Kerja

    Nasional
    Menag: Tak Ada Radikalisme di Pesantren, Catat Itu!

    Menag: Tak Ada Radikalisme di Pesantren, Catat Itu!

    Nasional
    Ketua DPR: Santri Harus Jadi Pelopor Penanggulangan Covid-19

    Ketua DPR: Santri Harus Jadi Pelopor Penanggulangan Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.