Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siapa di Belakang Marzuki?

Kompas.com - 01/08/2011, 16:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi Masyarakat Sipil menengarai pernyataan Marzuki Alie mengenai pembubaran KPK dan pemaafan koruptor diboncengi kepentingan parlemen dan Partai Demokrat. Bukan tidak mungkin parlemen merasa terganggu dengan sepak terjang KPK selama ini.

Sementara, Partai Demokrat mafhum diketahui tengah dililit isu dugaan korupsi terhadap sejumlah kadernya pascaterungkapnya kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games yang menjadikan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, sebagai tersangka.

"Kami khawatir Marzuki bicara untuk kepentingan DPR. KPK sudah dan telah memproses sedikitnya 43 mantan dan anggota DPR dari berbagai fraksi DPR. Termasuk KPK juga melakukan pengawasan terhadap rencana penyusunan anggaran di DPR. Terganggunya kepentingan ini yang menimbulkan ketidaksukaan DPR pada KPK," ujar Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Nurkholis Hidayat, di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, Senin (1/8/2011).

Selain Nurkholis, sejumlah tokoh dan aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, antara lain Emersen Yuntho dari Indonesia Corruption Watch dan Romo Benny Susetyo dari Konferensi Waligereja Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Emerson menambahkan, pernyataan Marzuki dapat dimengerti mewakili Partai Demokrat. Selain sebagai Ketua DPR, Marzuki adalah anggota Dewan Pembina Partai Demokrat. Ia menduga, Marzuki sengaja melontarkan pernyataan tersebut dengan harapan diterima oleh publik.

"Kalau saya menduga, jangan-jangan dia membawa Partai Demokrat. Saat ini sedang diproses beberapa kasus yang melibatkan beberapa orang dari Partai Demokrat. Wisma Atlet, Kemendiknas. Nah, dengan wacana ini dimunculkan dan dia melihat respons publik, dia berharap bahwa gagasan ini diterima," tutur Emerson.

Pernyataan Marzuki, kata Emerson, dapat dimanfaatkan sejumlah pihak sebagai bentuk permisif dalam melakukan kejahatan korupsi. "Kalau pernyataan itu diterima oleh publik bisa celaka duabelas. Wacana ini (pemaafan terhadap koruptor) tidak memberikan efek jera bagi para koruptor. Jangan-jangan memang ada kepentingan tertentu, untuk mempetieskan kasus-kasus korupsi itu," tambahnya.

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Demokrat memberikan teguran keras kepada Marzuki Alie dan mencopotnya sebagai anggota DPR. Jika tidak demikian, para tokoh ini menilai Demokrat harus siap menerima sikap ketidakpercayaan publik pada partai Presiden SBY itu.

"Ada logika politik yang kontradiktif. Demokrat menyatakan 'katakan tidak pada korupsi' tapi Marzuki justru menyatakan demikian. Kami minta tanggung jawab Demokrat untuk berani menegur Marzuki Alie. Jika tidak, publik jadi bertanya-tanya konsistensi Demokrat yang selalu katakan tidak pada koruptor," tambah Romo Benny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

    Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

    Nasional
    Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

    Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

    Nasional
    Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

    Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

    Nasional
    Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

    Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

    Nasional
    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Nasional
    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Nasional
    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    Nasional
    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Nasional
    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Nasional
    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Nasional
    Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Nasional
    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Nasional
    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Nasional
    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Nasional
    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com