Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Masyarakat Sipil: Copot Marzuki!

Kompas.com - 01/08/2011, 14:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie dicopot dari jabatannya. Desakan ini diungkapkan karena pernyataan Marzuki mengenai pemaafan bagi koruptor dan wacana pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai kontroversial. Ia dianggap tidak mewakili aspirasi rakyat untuk memberantas korupsi.

"Saya enggak tahu posisinya Pak Marzuki, dalam keadaan sadar atau tidak sadar, mengungkapkan pernyataan yang kontroversial. Ia tidak pantas jadi Pimpinan DPR karena tidak mewakili aspirasi masyarakat. Lebih berpihak pada koruptor yang ingin KPK dibubarkan. Marzuki tidak pro pada rakyat," ujar Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Junto, di kantor LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (1/8/2011).

Emerson tergabung dalam Koalisi masyarakat sipil. Hadir dalam pernyataan tersebut antara lain tokoh lintas agama Romo Benny Susetyo dan Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar.

Pernyataan Marzuki, lanjutnya, bukan baru sekali menyulut kontroversi. Ia menyebut Marzuki telah beberapa kali mengeluarkan perkataan yang konyol seperti pada peristiwa tsunami di Mentawai dan masalah TKI. "Dalam catatan kita ada tujuh pernyataan yang blunder dari Marzuki Alie," tambahnya (Baca: 7 Pernyataan Marzuki yang Kontroversial).

Sementara, Romo Benny menilai, Marzuki telah kehilangan jati dirinya sebagai sosok negarawan dengan pernyataan-pernyataannya yang kontroversial. "Kita tidak hanya prihatin pernyataan itu. Tapi kita juga merasa telah kehilangan sosok negarawan yang berpikir untuk bangsa dan negara. Figur yang mengatakan itu tidak pantas dan layak menjadi Ketua DPR. Harusnya dia punya kepentingan untuk bangsa dan negara," kata Romo Benny dari Konferensi Wali Gereja.

Selanjutnya, Koalisi meminta seluruh fraksi di DPR RI untuk memberikan pernyataan resmi tentang penolakan terhadap pembubaran KPK dan pemaafan koruptor. Jika hal tersebut tidak dilakukan, menurut para tokoh ini, publik akan menilai semua anggota DPR secara tidak langsung membela Marzuki Alie dan melakukan pembenaran atas ucapannya.

Marzuki prihatin

Sementara itu, di Gedung DPR, Jakarta, Senin, Marzuki mempertanyakan kebebasan berpendapat yang dimilikinya terkait pernyataannya tersebut. Ia mengatakan, gagasan mengenai KPK dan para koruptor yang dilontarkannya pada Jumat (29/7/2011) lalu merupakan gagasan pribadinya sebagai warga negara dan bukan sebagai pejabat publik.

"Saya prihatin penggagas demokrasi kok malah diadili. Kalau kita beda pendapat, kok langsung diadili, bukan diskusi? Apakah wacana tersebut satu-satunya solusi. Seolah-olah pejabat tidak boleh bertentangan dengan aturan. Itu, kan, boleh bertentangan dengan aturan UU," ujarnya.

Lihat: Video Pernyataan Marzuki

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

    Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

    Nasional
    Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

    Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

    Nasional
    Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

    Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

    Nasional
    UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

    UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

    Nasional
    Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

    Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

    Nasional
    Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

    Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

    Nasional
    Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

    Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

    Nasional
    Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

    Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

    Nasional
    Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

    Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

    Nasional
    KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

    KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

    Nasional
    Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

    Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

    Nasional
    Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

    Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

    Nasional
    KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

    KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

    Nasional
    KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

    KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

    Nasional
    Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

    Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com