Marzuki: Kenapa Gagasan Pribadi Saya Diadili?

Kompas.com - 01/08/2011, 12:28 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR RI Marzuki Alie mempertanyakan kebebasan berpendapat yang dimilikinya terkait keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sikap negara terhadap para koruptor. Marzuki mengatakan gagasan mengenai KPK dan para koruptor yang dilontarkannya pada Jumat (29/7/2011) lalu merupakan gagasan pribadinya sebagai warga negara dan bukan sebagai pejabat publik.

Marzuki merasa pendapat pribadinya telah diadili beramai-ramai oleh publik. Padahal, lanjutnya, gagasan yang dilemparkan oleh setiap warga negara, baik pejabat publik maupun rakyat biasa seharusnya direspons dengan baik, misalnya dengan melalui diskusi dan bukan hujatan. Jika demikian, politisi Demokrat ini khawatir ke depannya rakyat pun tidak berani memberikan gagasan.

"Kalau rakyat biasa yang bicara, secemerlang apa pun ide gagasannya tidak ada yang merespons. Jika saya juga sebagai Marzuki Alie bukan pimpinan DPR, suara saya tidak pernah direspons dan didengar," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/8/2011).

"Lalu, sebagai pimpinan lembaga negara," lanjutnya, "karena suara saya didengar, kalau substansi saya normatif biasa-biasa saja sesuai aturan dan kondisi yang ada, itu bukan suatu yang baru dan berita. Oleh karenanya, saya punya hak warga negara lain untuk menyampaikan gagasan secara pribadi. Meski saya sebagai Ketua DPR, tapi secara pribadi saya punya gagasan di luar wewenang saya."

Marzuki mencontohkan gagasannya untuk melakukan reformasi terhadap Setjen DPR RI. Gagasan ini, lanjutnya, berada di luar kewenangannya. Tapi, dia mau melontarkannya karena sadar seorang pejabat publik harus berani memberikan gagasan yang berbeda selama ditujukan untuk kemajuan. Gagasan apa pun harus disambut dengan diskusi, bukan dengan hujatan.

Ini serupa pula dengan gagasannya pada Jumat lalu. Marzuki mengusulkan pertimbangan untuk membubarkan KPK bila memang tak ada lagi orang-orang yang kredibel, serta wacana pemaafan untuk para koruptor dan uang 'haram' yang bertebaran di luar negeri. Marzuki mencatatnya sebagai gagasan, tapi menyadari dirinya tak memiliki kewenangan sama sekali untuk menerapkannya.

"Saya prihatin penggagas demokrasi kok malah diadili. Kalau kita beda pendapat, kok langsung diadili, bukan diskusi? Apakah wacana tersebut satu-satunya solusi. Seolah-olah pejabat tidak boleh bertentangan dengan aturan. Itu, kan, boleh bertentangan dengan aturan UU," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lihat: Video Pernyataan Marzuki

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Dukung Pencapaian Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Akbar Kelautan dan Perikanan

    Dukung Pencapaian Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Akbar Kelautan dan Perikanan

    Nasional
    Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

    Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

    Nasional
    Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

    Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

    Nasional
    UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

    UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

    Nasional
    UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

    UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

    Nasional
    UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    UPDATE: 214.745 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,12 Persen

    UPDATE: 214.745 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,12 Persen

    Nasional
    UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

    UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

    Nasional
    UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

    UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

    Nasional
    UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

    UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

    Nasional
    Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

    Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

    Nasional
    UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

    UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

    Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

    Nasional
    Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

    Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

    Nasional
    Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

    Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.