Partai Demokrat Perlu Evaluasi Marzuki

Kompas.com - 01/08/2011, 09:08 WIB
EditorRobert Adhi Kusumaputra

JAKARTA, KOMPAS.com — Beberapa pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie yang memunculkan polemik di masyarakat mulai memunculkan kegelisahan di kalangan anggota DPR.

Partai Demokrat tempat Marzuki bernaung diharapkan segera mengevaluasi kadernya yang, karena posisinya sebagai Ketua DPR, otomatis juga berperan sebagai juru bicara parlemen.

"Sebagai anggota DPR, terus terang kami merasa dirugikan punya juru bicara parlemen yang kelasnya seperti itu. Kami berharap Partai Demokrat mau melakukan evaluasi dan menggantikannya dengan figur lain yang lebih cerdas," minta anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, Senin (1/8/2011) di Jakarta.

Permintaan itu disampaikan, lanjut Bambang, karena pernyataan Marzuki—yang mendesak pembubaran KPK—merupakan pemikiran sesat.

KPK, lanjut Bambang, seharusnya didorong untuk menjadi semakin kuat dan independen. Caranya, penguasa dan kekuatan politik harus berhenti mengooptasi KPK.

Pernyataan Marzuki itu, menurut Bambang, juga merugikan citra DPR secara luas, khususnya dalam komitmen pemberantasan korupsi.

Berdasarkan catatan Kompas, Marzuki juga pernah menyampaikan sejumlah pernyataan kontroversial, misalnya dalam rencana pembangunan gedung baru DPR dan bencana tsunami di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Luhut Sebut Aturan Karantina Luar Negeri Diperpanjang dari 7 Hari Jadi 10 Hari

    Luhut Sebut Aturan Karantina Luar Negeri Diperpanjang dari 7 Hari Jadi 10 Hari

    Nasional
    Luhut Larang Pejabat Negara ke Luar Negeri untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

    Luhut Larang Pejabat Negara ke Luar Negeri untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

    Nasional
    Ketum PKB: 'Reshuffle' Kabinet Masih Sebatas Rumor

    Ketum PKB: "Reshuffle" Kabinet Masih Sebatas Rumor

    Nasional
    Singgung Varian Corona Omicron, Menlu Ungkap 4 Agenda RI Wujudkan Visi 2045

    Singgung Varian Corona Omicron, Menlu Ungkap 4 Agenda RI Wujudkan Visi 2045

    Nasional
    Mensos Ingatkan Guru Ajarkan Siswa Tak 'Bully' Penyandang Disabilitas

    Mensos Ingatkan Guru Ajarkan Siswa Tak "Bully" Penyandang Disabilitas

    Nasional
    Jokowi Lantik Anggota Komnas Disabilitas, Mensos: Beban Saya Turun

    Jokowi Lantik Anggota Komnas Disabilitas, Mensos: Beban Saya Turun

    Nasional
    Polisi Sebut Terduga Teroris di Luwu Timur Pernah Berlatih Pakai Senpi M16

    Polisi Sebut Terduga Teroris di Luwu Timur Pernah Berlatih Pakai Senpi M16

    Nasional
    Kunjungi Kapolri, Jenderal Dudung: Sowan sebagai Pejabat Baru KSAD

    Kunjungi Kapolri, Jenderal Dudung: Sowan sebagai Pejabat Baru KSAD

    Nasional
    Pembukaan Presidensi G20, Jokowi: Saya Undang Para Delegasi Datang ke Indonesia

    Pembukaan Presidensi G20, Jokowi: Saya Undang Para Delegasi Datang ke Indonesia

    Nasional
    Kemenkes Sebut Varian Omicron Sudah Terdeteksi di 23 Negara

    Kemenkes Sebut Varian Omicron Sudah Terdeteksi di 23 Negara

    Nasional
    Mensesneg: Untuk Pertama Kalinya Komnas Disabilitas Dibentuk

    Mensesneg: Untuk Pertama Kalinya Komnas Disabilitas Dibentuk

    Nasional
    UPDATE 1 Desember: 292.143 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate PCR 0,76 Persen

    UPDATE 1 Desember: 292.143 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate PCR 0,76 Persen

    Nasional
    Jokowi: Saya Ingin Presidensi Indonesia di G20 Tak Sebatas Seremonial

    Jokowi: Saya Ingin Presidensi Indonesia di G20 Tak Sebatas Seremonial

    Nasional
    90 Persen Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran WNI Repatriasi

    90 Persen Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran WNI Repatriasi

    Nasional
    BMKG Peringatkan Potensi Siklon Tropis Teratai di Samudera Hindia, Barat Daya Lampung

    BMKG Peringatkan Potensi Siklon Tropis Teratai di Samudera Hindia, Barat Daya Lampung

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.