Intelijen Telusuri Rekam Jejak Calon Pimpinan KPK

Kompas.com - 29/07/2011, 09:14 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Panitia seleksi calon pimpinan KPK akan menggunakan jasa intelijen dalam menelusuri rekam jejak para peserta seleksi calon pimpinan KPK. Wakil Ketua Pansel MH Ritonga menyampaikan hal tersebut di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta, Kamis (27/7/2011) malam.

Jasa intelijen, kata Ritonga, akan mulai digunakan setelah para peserta calon pimpinan KPK mengikuti ujian tahap tiga berupa profile assesment atau sebelum mengikuti ujian tahap empat berupa wawancara.

"Semakin mengecil jumlah peserta, investigsi lapangan semakin intensif. Kita gunakan unsur intelijen dari aparat," ujar Ritonga.

Hingga kini terdapat 17 orang peserta capim KPK yang tersisa. Mereka adalah peserta yang lolos dalam seleksi tahap kedua berupa penulisan makalah. Sebanyak 17 orang tersebut akan mengikuti tahap selanjutnya berupa profile assesment pada 2 Agustus.

Dari lima orang internal KPK yang ikut seleksi calon pimpinan ini, hanya dua orang yang lolos ke tahap berikutnya yaitu penasihat KPK Abdullah Hehamahua dan Direktur Pengawasan Internal KPK Handoyo Sudrajat. Tiga lainnya yakni Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah, Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja, dan Juru Bicara KPK Johan Budi dinyatakan gagal.

Terkait hasil seleksi tersebut, Ritonga mengatakan, rekam jejak peserta turut memengaruhi penilaian pansel. "Seleksi kali ini tidak hanya dari segi makalah, tetapi juga dari berbagai segi, hasil penelusuran, nilai-nilai mereka," katanya.

Pemberitaan media yang menyangkut nama para peserta calon pimpinan KPK menjadi salah satu informasi bagi pansel dalam menelusuri rekam jejak peserta. "Pertama dilakukan dengan melihat pemberitaan, kita tracking, dari unsur LSM mereka juga tracking, dan yang sifatnya laporan masyarakat," katanya.

Dia juga mengakui, isu dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Chandra dan Ade terkait tudingan M Nazaruddin, tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet, turut menjadi bahan pertimbangan pansel.

Seperti diketahui, M Nazaruddin menuding Chandra dan Ade merekayasa kasusnya. Dari tempat persembunyiannya, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu mengatakan, Chandra dan Ade mengadakan pertemuan dengan Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum untuk membuat kesepakatan agar KPK tidak memeriksa Anas beserta kader Partai Demokrat lainnya seperti Angelina Sondakh dan Mirwan Amir. Sebagai gantinya, kata Nazaruddin, Chandra dan Ade akan dimudahkan dalam seleksi calon pimpinan KPK.

Menindaklanjuti tudingan itu, KPK membentuk Komite Etik untuk memeriksa unsur pimpinannya yang disebut-sebut Nazaruddin yakni Chandra dan Wakil Ketua KPK M Jasin. KPK juga menugaskan Deputi Pengawasan Internal untuk memeriksa pegawainya yang disebut-sebut Nazaruddin, yakni Ade Rahardja dan Johan Budi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KSP: Munculkan Nama-nama Calon Pemimpin IKN agar Presiden Punya Banyak Pilihan

    KSP: Munculkan Nama-nama Calon Pemimpin IKN agar Presiden Punya Banyak Pilihan

    Nasional
    Kecelakaan Maut di Rapak Balikpapan, Legislator Kaltim Harap Pemerintah Bangun Fly Over di Sana

    Kecelakaan Maut di Rapak Balikpapan, Legislator Kaltim Harap Pemerintah Bangun Fly Over di Sana

    Nasional
    Diperiksa KPK, Dino Patti Djalal Akui yang Kenalkan Formula E ke Pemda DKI

    Diperiksa KPK, Dino Patti Djalal Akui yang Kenalkan Formula E ke Pemda DKI

    Nasional
    Arteria Dahlan Bisa Dapat Diskresi Soal Pelat Khusus Polisi, tapi..

    Arteria Dahlan Bisa Dapat Diskresi Soal Pelat Khusus Polisi, tapi..

    Nasional
    Dirut BPJS Kesehatan Ungkap Rencana NIK Gantikan Nomor Kepesertaan

    Dirut BPJS Kesehatan Ungkap Rencana NIK Gantikan Nomor Kepesertaan

    Nasional
    Politikus PKS Nilai Pemindahan IKN Bukan Solusi, tetapi Masalah Baru

    Politikus PKS Nilai Pemindahan IKN Bukan Solusi, tetapi Masalah Baru

    Nasional
    87 Jemaah Umrah Positif Saat Tiba di Indonesia, Kemenag Duga Tertular Saat Pulang

    87 Jemaah Umrah Positif Saat Tiba di Indonesia, Kemenag Duga Tertular Saat Pulang

    Nasional
    PKB Persilakan Ridwan Kamil Bergabung demi Maju Pilpres 2024

    PKB Persilakan Ridwan Kamil Bergabung demi Maju Pilpres 2024

    Nasional
    Politisi PDI-P: Tugas Tak Mudah, Kepala Otorita IKN Harus Sosok Luar Biasa

    Politisi PDI-P: Tugas Tak Mudah, Kepala Otorita IKN Harus Sosok Luar Biasa

    Nasional
    Nakes Diduga Suntik Vaksin Kosong di Medan, Kemenkes Minta Vaksinator Profesional Jalankan Tugas

    Nakes Diduga Suntik Vaksin Kosong di Medan, Kemenkes Minta Vaksinator Profesional Jalankan Tugas

    Nasional
    KSP: Presiden Masih Punya Waktu Putuskan Siapa yang Pimpin IKN

    KSP: Presiden Masih Punya Waktu Putuskan Siapa yang Pimpin IKN

    Nasional
    KSAU Tekankan Instruktur dan Siswa Penerbang Utamakan Keselamatan

    KSAU Tekankan Instruktur dan Siswa Penerbang Utamakan Keselamatan

    Nasional
    PAN Sebut Ridwan Kamil Masuk Radar untuk Dicalonkan Saat Pilpres 2024

    PAN Sebut Ridwan Kamil Masuk Radar untuk Dicalonkan Saat Pilpres 2024

    Nasional
    Politikus PKS: Yang Dibutuhkan Luar Jawa Bukan Istana, tapi Infrastruktur Layak-Ekonomi Tumbuh

    Politikus PKS: Yang Dibutuhkan Luar Jawa Bukan Istana, tapi Infrastruktur Layak-Ekonomi Tumbuh

    Nasional
    Satgas Minta Pemda Jabodetabek Kompak Cegah Penularan Covid-19

    Satgas Minta Pemda Jabodetabek Kompak Cegah Penularan Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.