Fasilitas Pariwisata Rawan "Trafficking"

SEMARANG, KOMPAS.com - Fasilitas pendukung pariwisata seperti restoran dan tempat hiburan, terutama yang ilegal merupakan lokasi yang sangat rawan terjadinya perdagangan manusia (trafficking). Di lokasi-lokasi tersebut sejumlah anak di bawah umur dipekerjakan, dan data usia anak tersebut dimanipulasi.

"Hal ini banyak terjadi terutama di tempat-tempat hiburan di daerah-daerah perbatasan seperti di Batam, Papua, Lombok, dan beberapa daerah lain," ujar Direktur Pemberdayaan Masyarakat Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Bakri, Kamis (28/7/2011) di Semarang, Jawa Tengah.

Menurut Bakri, selama ini agar bisa memperkerjakan anak-anak di bawah umur, sejumlah tempat hiburan memalsukan umur anak-anak yang bekerja di tempat mereka. "Ini harus diwaspadai, karena anak-anak tersebut rawan menjadi korban trafficking," paparnya.

Selain rawan trafficking, beberapa daerah yang menjadi lokasi pariwisata juga rawan gangguan keamanan seperti kejahatan konvensional seperti penipuan, pemerasan, penculikan, penganiayaan, dan eksploitasi seksual anak.

Bukan hanya itu, gangguan keamanan lain juga bisa terjadi yakni kejahatan transnasional, seperti terorisme, narkoba, dan money laundring (pencucian uang). Kejahatan yang berakibat kontijensi seperti kerusuhan dan penjarahan massal, serta konflik antarkelompok.

Di samping itu juga ada gangguan dalam bentuk bukan kejahatan dan gangguan dalam bentuk peristiswa. "Dalam Sapta Pesona, keamanan merupakan aspek utama," ujarnya.

Oleh karena itu, menurut Bakri, penerapan sistem manajemen pengamanan di destinasi pariwisata sangatlah penting. Untuk penyelenggaraan pengamanan di destinasi pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan Kepolisian Negara RI.

Kerjasama tersebut dalam rangka meningkatkan koordinasi di bidang kemaaan dan ketertiban di lingkungan pariwisata, mewujudkan sistem, metode, dan penyelenggaraan pengamanan di destinasi pariwisata, serta mencegah dan menangkal berkembangnya penyakit masyarakat terutama prostitusi/pornografi, perjudian, narkoba, dan minuman keras ilegal.

Untuk mensosialisasikan sistem pengamanan di destinasi pariwisata, Kemenbudpar melakukan Bimbingan Teknis Pengamanan di Destinasi Pariwisata di daerah-daerah yang menjadi tujuan pariwisata.

Dalam kegiatan Bintek Pengamanan di Destinasi Pariwisata yang berlangsung di Hotel Novotel, Kamis, Kasi Binsatpam Ditbinmas Baharkam Polri Ajun Komisaris Besar Dede Alamsyah SIK, memaparkan peran Polri dalam upaya pengamanan destinasi pariwisata, dan Ir Roy Urich Kusumawardhana dari PT Sucofindo menjelaskan peran keamanan dalam upaya penjaminan dan peningkatan investasi dan industri pariwisata.