Arist: Keselamatan Anak Lebih Penting

Kompas.com - 27/07/2011, 11:32 WIB
EditorHertanto Soebijoto

BEKASI, KOMPAS.com — Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait mengatakan, pengurusan administrasi adopsi anak di Indonesia belum cepat. Hal itu untuk menghindari keteledoran dan masalah hukum di kemudian hari.

Namun, jangan sampai prosedur adopsi yang lama membuat anak yang seharusnya bisa mendapat kasih sayang justru menjadi telantar, bahkan meninggal dunia. Seharusnya fleksibel, kata Arist saat dihubungi dari Kota Bekasi, Rabu (27/7).

Arist dimintai komentarnya terkait kematian seorang anak bernama Mohamad Rizki (7 bulan) di Rumah Sakit Haji Jakarta, Jalan Raya Pondok Gede, Jakarta, pada 24 Juli 2011. Rizki meninggal dunia sebelum diadopsi oleh warga.

Rizki dilahirkan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta, 4 Januari 2011 dari seorang ibu bernama Dede Jumiarti. Dede kemudian meninggalkan sang bayi begitu saja setelah melahirkan.

Di RSCM ini, Rizki sempat menjalani operasi hernia, dan pada 24 Mei 2011, Rizki diserahkan untuk diasuh di Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa di Cipayung, Jakarta Timur. Dalam pengasuhan, Rizki bolak-balik masuk rumah sakit karena sakit.

Sementara itu, ada warga yang sangat menginginkan mengadopsi Rizki. Namun, warga belum bisa mengadopsi sampai proses administrasi selesai.

Terkait hal itu, Arist mengatakan, keinginan warga merawat Rizki sebaiknya dikabulkan biarpun proses administrasi adopsi masih berjalan. Panti asuhan bisa memantau dan mengecek pola perawatan yang diberikan. Dari situlah justru akan kelihatan kesungguhan warga pengadopsi.

Keinginan warga untuk mengasuh anak dari panti sosial seharusnya disyukuri. Justru hal itulah yang membantu pemerintah yang selalu terbatas dalam dana dan sumber daya mengelola panti sosial anak-anak.  

"Keselamatan anak lebih penting daripada soal prosedur administrasi hak asuh," kata Arist.

 

 

 

 

 

 

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Formappi: DPR Sibuk Revisi UU, Bikin RUU Baru, padahal Saat Ini Indonesia Hiper Regulasi

Formappi: DPR Sibuk Revisi UU, Bikin RUU Baru, padahal Saat Ini Indonesia Hiper Regulasi

Nasional
Pemerintah Siapkan Sistem Pendataan Digital untuk Kelompok Prioritas Vaksin Covid-19

Pemerintah Siapkan Sistem Pendataan Digital untuk Kelompok Prioritas Vaksin Covid-19

Nasional
Beri Klarifikasi, Firli Sebut Baca Why Nations Fail pada 2012, Bukan 2002

Beri Klarifikasi, Firli Sebut Baca Why Nations Fail pada 2012, Bukan 2002

Nasional
Ini Alasan Jokowi Undang LSM Agraria ke Istana

Ini Alasan Jokowi Undang LSM Agraria ke Istana

Nasional
Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri: Jangan Persulit Masyarakat Buat E-KTP

Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri: Jangan Persulit Masyarakat Buat E-KTP

Nasional
Formappi: Kalau Mau Perkuat Demokrasi, Ya Hapus UU ITE

Formappi: Kalau Mau Perkuat Demokrasi, Ya Hapus UU ITE

Nasional
Satgas: Libur Panjang Akhir Tahun Berpotensi Naikkan Kasus Covid-19

Satgas: Libur Panjang Akhir Tahun Berpotensi Naikkan Kasus Covid-19

Nasional
Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, KSPI Sebut Isu Investasi dan Ketenagakerjaan Tak Bisa Digabung dalam Satu UU

Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, KSPI Sebut Isu Investasi dan Ketenagakerjaan Tak Bisa Digabung dalam Satu UU

Nasional
AMAN Mengaku Tak Pernah Kirim Karangan Bunga di Markas Kodam Jaya

AMAN Mengaku Tak Pernah Kirim Karangan Bunga di Markas Kodam Jaya

Nasional
Satgas Sebut Kasus Covid-19 Meningkat 3,9 Persen Dibandingkan Pekan Sebelumnya

Satgas Sebut Kasus Covid-19 Meningkat 3,9 Persen Dibandingkan Pekan Sebelumnya

Nasional
Muncul Anggapan Perbedaan Perlakuan antara Massa Petamburan dengan Demonstrasi, Ini Jawaban Satgas

Muncul Anggapan Perbedaan Perlakuan antara Massa Petamburan dengan Demonstrasi, Ini Jawaban Satgas

Nasional
Survei Change.org Catat 5 Persoalan Daerah Menurut Anak Muda

Survei Change.org Catat 5 Persoalan Daerah Menurut Anak Muda

Nasional
Kasus Covid-19 Tak Terkendali, Satgas Ingatkan Pemda Tegas Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Kasus Covid-19 Tak Terkendali, Satgas Ingatkan Pemda Tegas Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

Nasional
Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X