KPK Telusuri Proyek Hambalang

Kompas.com - 26/07/2011, 19:10 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorI Made Asdhiana

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri indikasi dugaan korupsi dalam proyek pembangunan pusat latihan olahraga di Hambalang, Jawa Barat. Ketua KPK Busyro Muqoddas mengemukakan, pihaknya tengah mengumpulkan informasi terkait proyek tersebut. "Kami sudah melangkah, mengumpulkan informasi," kata Busyro dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Selasa (26/7/2011).

Wacana dugaan korupsi proyek Hambalang muncul setelah M Nazaruddin, tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan, mengungkapkan adanya aliran dana dari pemenang tender proyek tersebut ke Anas Urbaningrum, Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu mengatakan, ada dana Rp 50 miliar dari PT Adhi Karya ke Anas Urbaningrum dan sejumlah politikus Partai Demokrat. Uang itu digelontorkan saat Kongres Partai Demokrat pada Januari 2010 berlangsung. Diduga, uang diberikan untuk pemenangan Anas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Terkait hal itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto meminta agar KPK menelusurinya. "Apalagi korupsi itu kan ada kerugian negara, dilakukan oleh penyelenggara negara, itu tugas KPK," kata Djoko.

Proyek Hambalang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebesar Rp 1,52 triliun. Di lain pihak, Wakil Jaksa Agung Darmono mengutarakan bahwa pihaknya juga tengah menyelidiki proyek Hambalang.

Terkait hal itu, menurut Busyro, KPK akan bersinergi dengan Kejaksaan Agung dan kepolisian dalam menelusuri indikasi korupsi dalam proyek Kementerian Pemuda dan Olahraga itu. "Enggak ada masalah misalnya berdua (Kejaksaan Agung), atau nanti dengan Polri juga bagus," kata Busyro.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Tak Berubah, Iuran BPJS Kesehatan Masih Sama hingga Tahun 2024

    Tak Berubah, Iuran BPJS Kesehatan Masih Sama hingga Tahun 2024

    Nasional
    Dewas KPK Minta Pihak yang Tahu Rencana Dugaan Suap Lili Pintauli untuk Lapor

    Dewas KPK Minta Pihak yang Tahu Rencana Dugaan Suap Lili Pintauli untuk Lapor

    Nasional
    Kemenag: Pengelolaan Visa Haji Mujamalah Kewenangan Arab Saudi

    Kemenag: Pengelolaan Visa Haji Mujamalah Kewenangan Arab Saudi

    Nasional
    Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik

    Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik

    Nasional
    46 Jemaah Haji Furoda Dideportasi, Kemenag: PT Al Fatih Belum Memiliki Izin

    46 Jemaah Haji Furoda Dideportasi, Kemenag: PT Al Fatih Belum Memiliki Izin

    Nasional
    Elektabilitasnya Rendah, Susi Pudjiastuti Dinilai Sulit Masuk Radar Parpol

    Elektabilitasnya Rendah, Susi Pudjiastuti Dinilai Sulit Masuk Radar Parpol

    Nasional
    Presiden ACT: Laporan Keuangan ACT Sudah Diaudit dan Mendapat WTP

    Presiden ACT: Laporan Keuangan ACT Sudah Diaudit dan Mendapat WTP

    Nasional
    Jemaah Haji Indonesia Diberi Tips Cegah Dehidrasi saat Ibadah Puncak

    Jemaah Haji Indonesia Diberi Tips Cegah Dehidrasi saat Ibadah Puncak

    Nasional
    Gaji Presiden ACT Sempat Rp 250 Juta, tapi Diturunkan karena Donasi Berkurang

    Gaji Presiden ACT Sempat Rp 250 Juta, tapi Diturunkan karena Donasi Berkurang

    Nasional
    Soal Tiket TN Komodo Rp 3,75 Juta, Sandiaga Uno: Dampak Ekonomi Masyarakat Ikut Dipertimbangkan

    Soal Tiket TN Komodo Rp 3,75 Juta, Sandiaga Uno: Dampak Ekonomi Masyarakat Ikut Dipertimbangkan

    Nasional
    Soal Kabar Lili Pintauli Suap Dewas agar Tak Disidang Etik, Ini Kata KPK

    Soal Kabar Lili Pintauli Suap Dewas agar Tak Disidang Etik, Ini Kata KPK

    Nasional
    Wapres dan Menkes Beda Sikap soal Masker, Pemerintah Diminta Satu Suara

    Wapres dan Menkes Beda Sikap soal Masker, Pemerintah Diminta Satu Suara

    Nasional
    Memasuki Masa Liburan Sekolah, Kemenkes Minta Guru Pantau Status Vaksinasi Murid

    Memasuki Masa Liburan Sekolah, Kemenkes Minta Guru Pantau Status Vaksinasi Murid

    Nasional
    Presiden ACT Sampaikan Permohonan Maaf ke Donatur dan Masyarakat Indonesia

    Presiden ACT Sampaikan Permohonan Maaf ke Donatur dan Masyarakat Indonesia

    Nasional
    PPATK Sudah Sampaikan Dugaan Penyelewengan Dana ACT ke BNPT dan Densus 88

    PPATK Sudah Sampaikan Dugaan Penyelewengan Dana ACT ke BNPT dan Densus 88

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.