KPK Bentuk Komite Etik

Kompas.com - 26/07/2011, 17:56 WIB
EditorNasru Alam Aziz

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi membentuk Komite Etik dalam menindaklanjuti tudingan yang dilancarkan M Nazaruddin, tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games, terhadap sejumlah pejabat KPK.

Ketua KPK Busyro Muqoddas mengungkapkan, Komite Etik berwenang memeriksa sejumlah nama pejabat KPK yang disebut-sebut Nazaruddin. "Rapim (rapat pimpinan) memutuskan, dalam menyikapi pemberitaan, kami mengambil keputusan untuk membentuk Komite Etik dengan tujuan dan kewenangan memeriksa dan meminta keterangan kepada unsur pimpinan dan unsur lain yang disebut pemberitaan publik," kata Busyro, Selasa (26/7/2011).

Nazaruddin menuding sejumlah pejabat KPK merekayasa kasusnya. Mereka yang dituding adalah Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah, Wakil Ketua KPK M Jasin, dan Deputi Penindakan Ade Rahardja. Belakangan, nama Juru Bicara KPK Johan Budi juga turut disebut. Menurut Nazaruddin, Johan turut menemani Ade saat bertemu dengan Nazaruddin pada tahun lalu.

Menurut Busyro, Komite Etik yang bekerja memeriksa para pejabat KPK akan beranggotakan unsur pimpinan KPK, unsur penasihat KPK, dan unsur masyarakat. Unsur pimpinan yang akan tergabung dalam Komite Etik adalah mereka yang namanya tidak disebut-sebut Nazaruddin, yakni Busyro, Wakil Ketua KPK Bibit Samad Riyanto, dan Wakil Ketua KPK Haryono Umar.

"Unsur penasihat, keduanya (Abdullah dan Said) masuk. Dan unsur masyarakat, Marjono Rekso Diputro, Guru Besar Emiritus Universitas Indonesia, sudah bersedia. Prof Dr Rosul, mantan pimpinan KPK, juga sudah setuju," papar Busyro.

Komite Etik itu, menurut Busryo, akan dipimpin Abdullah Hehamahua. Selain itu, pimpinan akan menugaskan Deputi Pengawasan Internal KPK untuk memeriksa staf KPK yang disebut-sebut oleh Nazaruddin. Mereka adalah Ade dan Johan. "Tidak tertutup kemungkinan yang lain nanti. Dengan demikian, rapim memutuskan dua hal tersebut. Diharapkan SK untuk itu nanti segera terbit dan tim dan komite ini bisa bekerja efektif," papar mantan Ketua Komisi Yudisial ini.

Komite Etik tersebut, kata Busyro, akan bekeja sesegera mungkin mengumpulkan keterangan. "Komite Etik dan Deputi PI (pengawasan internal) kami beri kewenangan seperlunya untuk memperoleh informasi dari mana saja," ujar Busyro.

Meskipun demikian, Busyro belum dapat memastikan mengenai sanksi yang akan dikenakan kepada pejabat KPK jika terbukti melanggar kode etik berdasarkan hasil pemeriksaan Komite Etik. "Itu belum sampai ke sana, tergantung dari hasilnya dulu," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Arteria Disarankan Minta Maaf, PDI-P Diminta untuk Tegur Arteria

    Arteria Disarankan Minta Maaf, PDI-P Diminta untuk Tegur Arteria

    Nasional
    Jadi Tersangka Suap, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin Ditahan

    Jadi Tersangka Suap, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin Ditahan

    Nasional
    Ribut Kritik Kajati Berbahasa Sunda, Siapa Arteria Dahlan?

    Ribut Kritik Kajati Berbahasa Sunda, Siapa Arteria Dahlan?

    Nasional
    Klaim Bakal Kawal RUU TPKS hingga Disahkan, Menteri PPPA: Itu Komitmen Kami

    Klaim Bakal Kawal RUU TPKS hingga Disahkan, Menteri PPPA: Itu Komitmen Kami

    Nasional
    Deretan Kontroversi Arteria Dahlan: Minta Kajati Berbahasa Sunda Dicopot hingga Dipanggil 'Yang Terhormat'

    Deretan Kontroversi Arteria Dahlan: Minta Kajati Berbahasa Sunda Dicopot hingga Dipanggil "Yang Terhormat"

    Nasional
    Menlu Retno ke Pejabat Internasional: 2022 Tahun Pemulihan dari Covid-19

    Menlu Retno ke Pejabat Internasional: 2022 Tahun Pemulihan dari Covid-19

    Nasional
    Menlu Retno Dorong Investasi Global untuk Pemerataan Akses Vaksinasi

    Menlu Retno Dorong Investasi Global untuk Pemerataan Akses Vaksinasi

    Nasional
    Bupati Langkat yang Kena OTT Kader Golkar, KPK: Apesnya Saja

    Bupati Langkat yang Kena OTT Kader Golkar, KPK: Apesnya Saja

    Nasional
    Bupati Langkat Sempat Kabur Saat OTT, KPK Klarifikasi Soal Indikasi Informasi Bocor

    Bupati Langkat Sempat Kabur Saat OTT, KPK Klarifikasi Soal Indikasi Informasi Bocor

    Nasional
    Jadi Tersangka, Bupati Langkat Terlibat Kasus Suap Proyek Lelang di 2 Dinas

    Jadi Tersangka, Bupati Langkat Terlibat Kasus Suap Proyek Lelang di 2 Dinas

    Nasional
    Kronologi OTT Bupati Langkat, Sempat Kabur sebelum Menyerahkan Diri

    Kronologi OTT Bupati Langkat, Sempat Kabur sebelum Menyerahkan Diri

    Nasional
    KPK Tetapkan 5 Tersangka Lain dalam Kasus Korupsi di Langkat, Termasuk Saudara Bupati

    KPK Tetapkan 5 Tersangka Lain dalam Kasus Korupsi di Langkat, Termasuk Saudara Bupati

    Nasional
    KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka, Barang Bukti Rp 786 Juta

    KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka, Barang Bukti Rp 786 Juta

    Nasional
    Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

    Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

    Nasional
    Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

    Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.