Kasus Nazaruddin Diserahkan ke Negara

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat menyerahkan kasus mantan Bendahara Umum Muhammad Nazaruddin kepada negara, khususnya lembaga penegak hukum. Nazaruddin bukan lagi urusan Partai Demokrat karena sudah resmi dikeluarkan dari keanggotaan partai.

”Kalau persoalan Nazaruddin, sudah berbeda; ia sudah dipecat. Jadi, itu menjadi kewenangan penegak hukum,” kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua, Senin (25/7/2011).

Sekretaris Dewan Kehormatan Amir Syamsuddin secara terpisah mengatakan, Nazaruddin bukan lagi kader Partai Demokrat. Kartu keanggotaan mantan bendahara umum tersebut sudah dicabut sejak 4 Juli lalu sehingga permasalahan hukum yang menyangkut Nazaruddin bukan lagi urusan Partai Demokrat.

Kedua politikus itu membantah, Partai Demokrat sengaja lepas tangan atas kasus Nazaruddin. Menurut mereka, penanganan masalah hukum merupakan kewenangan penegak hukum. Oleh karena itu, masalah Nazaruddin—yang kini menjadi tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan—menjadi wewenang penegak hukum.

Selengkapnya baca di KOMPAS