Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nazaruddin Jadi Gunjingan Mahasiswa

Kompas.com - 25/07/2011, 18:32 WIB

BANDUNG, KOMPAS.com — Sepak terjang mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin di media massa menjadi pembicaraan mahasiswa yang mengikuti Rapat Kerja Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia di Bandung, Jawa Barat, Senin (25/7/2011). Mereka umumnya geram dengan tingkat laku buronan itu.

Menurut beberapa mahasiswa yang ditemui Kompas, Nazaruddin memang menyebabkan tamparan keras bagi pemerintah yang sebelumnya berkoar-koar bakal memberantas korupsi. Namun, aksinya yang sulit dibekuk aparat penegak hukum hingga wawancara jarak jauhnya membuat para mahasiswa sangsi dengan kompetensi pemerintah.

"Sungguh aneh ketika Nazarudin lebih memilih untuk berbicara kepada media daripada menyerahkan diri kepada aparat berwajib. Padahal sudah ada semacam lembaga perlindungan saksi," kata Presiden BEM Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Ali Mahfud.

Beberapa mahasiswa lain juga membicarakan kasus-kasus korupsi, seperti BLBI dan  Bank Century, yang seolah menguap tanpa kepastian.

Peneliti hukum dari Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, mengungkapkan, langkah yang diambil Nazaruddin menggambarkan belum rampungnya konsolidasi Partai Demokrat dan konsolidasi penegak hukum.

Donal mengingatkan, kasus ini menjadi salah satu catatan dari banyak kasus penuntasan korupsi yang belum usai. Pada tahun pertama kepemimpinan periode kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hampir 76 persen dari pernyataan soal pemberantasan korupsi tidak terbukti. Selama tahun 2011, ada tiga instruksi presiden yang spesifik mengenai pemberantasan korupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Nasional
3 Cara Isi Saldo JakCard

3 Cara Isi Saldo JakCard

Nasional
Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Nasional
Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan 'Amici Curiae', Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan "Amici Curiae", Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

Nasional
Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

Nasional
Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Nasional
Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com