Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ade Rahardja Siap Diperiksa KPK

Kompas.com - 25/07/2011, 18:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi Ade Rahardja mengaku siap diperiksa tim internal KPK terkait tudingan yang dilancarkan M Nazaruddin, tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games, terhadapnya. Nazaruddin menuding Ade bersekongkol dengan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah untuk merekayasa kasus yang menjeratnya. Hal tersebut disampaikan Ade seusai menjalani seleksi calon pimpinan KPK di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Senin (25/7/2011).

"Siap, soalnya semua juga harus siap," kata Ade.

KPK menindaklanjuti tudingan-tudingan Nazaruddin dengan membentuk tim internal yang bertugas menguji kebenaran informasi yang disampaikan Nazaruddin terkait dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games.

Seperti diberitakan sebelumnya, melalui media massa Nazaruddin menuding keterlibatan orang dalam KPK. Dia menyebut Ade dan Chandra sepakat dengan Anas untuk tidak mengusut dugaan keterlibatan kader Partai Demokrat seperti Anas, Angelina Sondakh, dan Mirwan Amir dalam kasus tersebut. Sebagai gantinya, kata Nazaruddin, Ade dan Chandra akan dipermudah dalam melewati seleksi calon pimpinan KPK 2011-2015 di DPR. Menanggapi tudingan tersebut, Ade membantahnya.

"Tidak ada kesepakatan itu. Ancaman Nazar kan bukan sekarang saja munculnya," ujar Ade.

"Nazar ini kan tersangka ya, tersangka kan punya kecenderungan membela diri walau dia berkata bohong," tambah Ade.

Kendati demikian, menurut Ade, tudingan-tudingan Nazaruddin tersebut tidak akan mengganggu jalannya penyidikan kasus wisma atlet di KPK. "Lancar-lancar saja. Tidak mengganggu konsentrasi. Biarin saja dia mau menyatakan apa," katanya.

Senada dengan Ade, Chandra juga mengatakan bahwa pihaknya tidak akan terpengaruh oleh serangan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu.

"Kami jalan terus," tegasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Johan Budi mengungkapkan, pihaknya membentuk tim internal untuk menguji kebenaran informasi yang disampaikan Nazaruddin, termasuk soal keterlibatan anggota Dewan lainnya dan sejumlah kader Partai Demokrat. Namun, Johan belum dapat memastikan kapan tim itu mulai bekerja.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Nasional
Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Ketum Projo Nilai 'Amicus Curiae' Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Ketum Projo Nilai "Amicus Curiae" Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Nasional
Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Nasional
Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Nasional
Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Nasional
Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com