Apa Kabar Tim Pemburu Koruptor?

Kompas.com - 22/07/2011, 07:25 WIB
EditorHeru Margianto

Pemerintah Australia juga berpendapat Adrian Kiki tidak layak menjalani masa hukuman karena penjara di Indonesia dipenuhi penyakit. Pemerintah Indonesia dan Australia juga telah menyepakati Mutual Legal Assistance (MLA) antar kedua negara.

Terganjal MLA

Saat ditanya soal kemajuan tim yang dipimpinnya itu, Darmono yang ditemui di Kejaksaan Agung, beberapa waktu lalu mengungkapkan, pemulangan sejumlah terduga koruptor ke Indonesia masih terkendala Mutual Legal Assistance (MLA) dengan sejumlah negara yang belum tersepakati.

"Ya, kan semuanya harus melalu kerjasama dengan negara lain. MLA dengan negara-negara lain belum tuntas semuanya karena sistim hukum negara lain selalu berbeda dengan kita. Dan negara lain itu punya suatu kedaulatan hukum yang tidak bisa disamakan," ungkap Darmono.

TPK, katanya, masih berupaya menyempurnakan persyaratan-persyaratan MLA dengan sejumlah negara yang diduga menjadi tempat pelarian seperti Singapura, China, atau Vietnam. "Semua (negara) hampir ada kendala, termasuk Australia, tinggal ekstradisi Adrian Kiki saja sulitnya setengah mati," tambah Darmono.

Untuk itulah, lanjut Darmono, TPK akan memfokuskan kerjanya pada penyelesaian MLA di sejumlah negara tersbut. Saat ditanya apakah Kejaksaan Agung telah meminta pencabutan paspor terhadap para terduga koruptor yang kabur ke luar negeri itu, Darmono mengatakan bahwa langkah itu masih dalam pertimbangan.

"Kalau dicabut, mereka stateless, tidak memiliki kewarganegaraan. Secara hukum tidak bisa apa-apa, dalam artian, mau ke Indonesia sulit," ucap Darmono.

Sebagian besar kasus terduga koruptor yang melarikan diri ditangani Kejaksaaan Agung. Hanya ada empat terduga koruptor buron ke luar negeri yang kasusnya ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka adalah Direktu PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo yang menjadi tersangka kasus pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan, Nunun, Nazaruddin, dan Hengky Samuel Daud, Direktur PT Istana Sarana yang terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran di Departemen Dalam Negeri tahun 2002.

Hengky berhasil ditangkap di rumahnya di kawasan Pondok Indah setelah tiga tahun menjadi buron. Dia lantas divonis 15 tahun penjara di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Terkait upaya pemulangan Anggoro, Nunun, dan Nazaruddin, Juru Bicara KPK Johan Budi mengungkapkan, tim KPK tetap melakukan pengejaran terhadap mereka. KPK mengajukan penerbitan red notice terhadap ketiganya kepada kepolisian internasional (interpol) melalui Mabes Polri. Hingga kini, kata Johan, belum ada informasi dari interpol terkait lokasi keberadaan para buronan itu.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Nasional
Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Nasional
RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

Nasional
UPDATE: Tambah 227.860 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate Tanpa Antigen 5,46 Persen

UPDATE: Tambah 227.860 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate Tanpa Antigen 5,46 Persen

Nasional
7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Langkat Dibawa ke Gedung Merah Putih

7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Langkat Dibawa ke Gedung Merah Putih

Nasional
Presiden Disebut Bakal Pertimbangkan Suara Publik soal Sosok Kepala Otorita IKN Nusantara

Presiden Disebut Bakal Pertimbangkan Suara Publik soal Sosok Kepala Otorita IKN Nusantara

Nasional
Bareskrim Tetapkan Enam Tersangka Kasus Investasi Bodong Robot Trading Evotrade

Bareskrim Tetapkan Enam Tersangka Kasus Investasi Bodong Robot Trading Evotrade

Nasional
Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Divonis Nihil, Jaksa Agung Perintahkan Banding

Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Divonis Nihil, Jaksa Agung Perintahkan Banding

Nasional
Pemerintah Catat 6.500 Lebih Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Sepanjang 2021

Pemerintah Catat 6.500 Lebih Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Sepanjang 2021

Nasional
UPDATE 19 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 58,54 Persen

UPDATE 19 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 58,54 Persen

Nasional
Pemerintah Didesak Cari Investor untuk Pindahkan Ibu Kota, Jangan Gunakan Dana PEN

Pemerintah Didesak Cari Investor untuk Pindahkan Ibu Kota, Jangan Gunakan Dana PEN

Nasional
Persiapan Pemilu 2024, PAN-PBB Bertemu Bangun Kesepahaman Politik

Persiapan Pemilu 2024, PAN-PBB Bertemu Bangun Kesepahaman Politik

Nasional
UPDATE 19 Januari: 5.814 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 Januari: 5.814 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Masuk Jajaran Kepala Daerah Terkaya, Berikut Rekam Jejak Bupati Langkat yang Kena OTT KPK

Masuk Jajaran Kepala Daerah Terkaya, Berikut Rekam Jejak Bupati Langkat yang Kena OTT KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.