Apa Kabar Tim Pemburu Koruptor?

Kompas.com - 22/07/2011, 07:25 WIB
EditorHeru Margianto

KOMPAS.com – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah membentuk Tim Pemburu Koruptor (TPK). Tugasnya, mengejar para koruptor Indonesia yang lari ke luar negeri. Apa kabar tim ini?

Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edi mengingatkan pemerintah agar tidak melupakan upaya pengejaran terhadap terduga korupsi lainnya yang kini buron ke luar negeri. Belakangan, aparat penegak hukum negeri ini sedang dipusingkan mengejar Nunun Nurbaeti dan Muhammad Nazaruddin.

Nunun, itsri mantan Wakil Kepala Polri Adang Darajatun, terjerat kasus dugaan suap cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004 yang dimenangkan Miranda Gultom. Sedangkan Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan.

"Orang-orang sebelum NN (Nunun Nurbaeti) dan MN (Muhammad Nazaruddin) yang merugikan negara dalam jumlah besar itu banyak jumlahnya. NN dan MN kan karena terkait politik makanya menjadi perhatian," kata Tjatur.

Menurut Tjatur, kinerja para penegak hukum dalam mengupayakan pemulangan terduga korupsi selain Nunun dan Nazaruddin tampak mengendur. Tim Pemburu Koruptor yang dipimpin Wakil Jaksa Agung Darmono seolah tidak bertaring. "Tim Pemburu Koruptor saat ini tidak lagi kedengaran," katanya.

Oleh karena itulah, kata Tjatur, Komisi III DPR akan menjadwalkan pemanggilan Jaksa Agung Basrief Arief beserta wakilnya Darmono yang juga menjadi ketua Tim Pemburu Koruptor, untuk menanyakan perkembangan kinerja TPK.

"DPR akan meminta ekspose dari Pak Basrief, Pak Darmono, yang dulu-dulu itu kemana? Karena boleh jadi mereka (para terduga korupsi yang buron) sudah kembali ke Indonesia. Ini juga harus menjadi perhatian," ungkap Tjatur.

Seperti diketahui, hampir semua dari 42 terduga korupsi yang lari ke luar negeri kasusnya ditangani oleh Kejaksaan Agung. Untuk dapat memulangkan mereka, kata Tjatur, hal pertama yang harus ditempuh pemerintah adalah meningkatkan nilai tawar Indonesia dalam hubungan internasional.

Pemerintah harus membangun hubungan diplomasi yang menunjukkan kewibawaan Indonesia sehingga negara lain bersedia menindaklanjuti kesepakatan-kesepakatan yang dijalin dengan Indonesia. "Pemerintah negara lain mau menindaklanjuti permintaan kita kalau kita punya kewibawaan," ujarnya.

Selain itu, katanya, penegak hukum Indonesia harus mampu menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan penegak hukum negara lain. "Karena banyak teman, banyak bantuan, menjalin pertemanan bukan hanya yang sifatnya resmi tapi juga yang informal," kata Tjatur. Pemulangan para terduga koruptor yang lari ke luar negeri itu, menurutnya, sebenarnya mudah. Hanya dibutuhkan keseriusan dari pemerintah dan aparat penegak hukum.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Heru Hidayat Lolos dari Hukuman Mati, Jaksa: Ini Berbeda Dengan yang Kami Minta

Heru Hidayat Lolos dari Hukuman Mati, Jaksa: Ini Berbeda Dengan yang Kami Minta

Nasional
Sidang Unlawful Killing, Saksi Ahli: Tak Wajib Polisi Borgol Anggota Laskar FPI

Sidang Unlawful Killing, Saksi Ahli: Tak Wajib Polisi Borgol Anggota Laskar FPI

Nasional
Terdakwa Kasus Asabri, Heru Hidayat, Dijatuhi Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Rp 12,6 Triliun

Terdakwa Kasus Asabri, Heru Hidayat, Dijatuhi Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Rp 12,6 Triliun

Nasional
Sidang Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi Ahli: Ada Doktrin Lebih Baik Penjahat Mati daripada Petugas

Sidang Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi Ahli: Ada Doktrin Lebih Baik Penjahat Mati daripada Petugas

Nasional
Majelis Hakim Tak Sependapat dengan Jaksa soal Tuntutan Hukuman Mati terhadap Heru Hidayat

Majelis Hakim Tak Sependapat dengan Jaksa soal Tuntutan Hukuman Mati terhadap Heru Hidayat

Nasional
Update 18 Januari: Sebaran 1.362 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tertinggi

Update 18 Januari: Sebaran 1.362 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tertinggi

Nasional
UPDATE 18 Januari: Ada 5.132 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 18 Januari: Ada 5.132 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
Pemerintah Siapkan Karantina 'Bubble' untuk Moto GP dan KTT G20

Pemerintah Siapkan Karantina "Bubble" untuk Moto GP dan KTT G20

Nasional
UPDATE: 278.927 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 4,50 Persen

UPDATE: 278.927 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 4,50 Persen

Nasional
Divonis Nihil, Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Lolos dari Tuntutan Hukuman Mati

Divonis Nihil, Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Lolos dari Tuntutan Hukuman Mati

Nasional
Warga Terdampak Erupsi Semeru Ditargetkan Tempati Hunian Sementara Dua Bulan Lagi

Warga Terdampak Erupsi Semeru Ditargetkan Tempati Hunian Sementara Dua Bulan Lagi

Nasional
Ribut Pernyataan Arteria Dahlan soal Copot Kajati Berbahasa Sunda, Ini Awalnya...

Ribut Pernyataan Arteria Dahlan soal Copot Kajati Berbahasa Sunda, Ini Awalnya...

Nasional
UPDATE 18 Januari: 564 Orang Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

UPDATE 18 Januari: 564 Orang Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

Nasional
Menkes: Vaksinasi Booster Heterolog Hasilkan Antibodi yang Lebih Kaya

Menkes: Vaksinasi Booster Heterolog Hasilkan Antibodi yang Lebih Kaya

Nasional
Kapolri Ingin Jajarannya Punya Kemampuan sebagai Auditor, Minta BPK Buat Pelatihan

Kapolri Ingin Jajarannya Punya Kemampuan sebagai Auditor, Minta BPK Buat Pelatihan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.