Yulianis Dijadikan Presdir Begitu Saja

Kompas.com - 20/07/2011, 20:35 WIB
EditorNasru Alam Aziz

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Yulianis, Ignatius Supriyadi mengungkapkan, nama kliennya pernah dipinjam M Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, untuk menempati jabatan presiden direktur di salah satu perusahaan miliknya yang bernama Executive Money Changer. Yulianis adalah mantan bawahan Nazaruddin yang bertugas menjadi staf keuangan di Group Permai, induk perusahaan yang membawahi sejumlah perusahaan milik anggota Komisi VII DPR itu. Dia mengerjakan tugas pencatatan uang di Group Permai sejak 2009.

"Tiba-tiba dicatat namanya begitu saja," kata Ignatius dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (20/7/2011). Namun, Ignatius tidak menjelaskan lebih lanjut sejak kapan nama Yulianis ditetapkan sebagai presiden direktur perusahaan tersebut.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, perusahaan Executive Money Changer terlibat dalam kasus dugaan penipuan yang menjerat Daniel Sinambela sebagai tersangka. Kasus tersebut berawal pada 2010 saat Yulianis selaku presiden direktur perusahaan tersebut dikenalkan kepada Daniel oleh Nazaruddin. Keduanya lantas menjalin kerja sama usaha. Daniel meminta dicarikan pemodal untuk membiayai proyek batubara PT PLN yang ditanganinya. Sampai pada akhirnya, kerja sama tersebut berujung pada kerugian di perusahaan Yulianis sehingga  Nazaruddin melaporkan Daniel dengan tuduhan penipuan.

Dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games, nama Yulianis turut disebut-sebut. Salah satu tersangka kasus itu, Mindo Rosalina Manulang dalam pemberitaan Koran Tempo mengungkapkan bahwa keterangan Yulianis yang menyebutkan tidak adanya aliran dana yang mengalir kepada Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, sudah direkayasa.

Menurut Rosalina, terdapat aliran dana proyek wisma atlet dan Hambalang yang mengalir ke Anas. Rosalina juga mengungkapkan bahwa istri Anas, Athiyyah Laila sangat dekat dengan Yulianis. Keduanya, kata Rosalina, berkongsi di sebuah perusahaan.

Semua keterangan Rosalina tersebut lantas dibantah Yulianis melalui Ignatius, Rabu (20/7/2011). Menurut Ignatius, berdasarkan catatan keuangan di Group Permai yang dibuat Yulianis, tidak ada aliran dana ke Anas. Dia juga menyatakan bahwa kliennya itu tidak mengenal istri Anas apalagi mendirikan perusahaan bersama Athiyyah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BNPB: 48 Kejadian Bencana Alam Terjadi dalam Sepekan Terakhir

BNPB: 48 Kejadian Bencana Alam Terjadi dalam Sepekan Terakhir

Nasional
Cegah Bahaya Diabetes, Anggota DPR Minta Pemerintah Kontrol Ketat Konsumsi Makanan dan Minuman Manis

Cegah Bahaya Diabetes, Anggota DPR Minta Pemerintah Kontrol Ketat Konsumsi Makanan dan Minuman Manis

Nasional
Main di Film Pendek, Moeldoko Perankan Sosok Petani

Main di Film Pendek, Moeldoko Perankan Sosok Petani

Nasional
KSP: Ironis Pejabat Tak Beri Contoh Menghormati Proses Hukum

KSP: Ironis Pejabat Tak Beri Contoh Menghormati Proses Hukum

Nasional
UPDATE 27 September 2022: Bertambah 1.976, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.425.849

UPDATE 27 September 2022: Bertambah 1.976, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.425.849

Nasional
Amnesty International: Merujuk Rekomendasi Komnas HAM, Kasus Brigadir J adalah Pelanggaran HAM Berat

Amnesty International: Merujuk Rekomendasi Komnas HAM, Kasus Brigadir J adalah Pelanggaran HAM Berat

Nasional
BPOM Tak Awasi Minuman Esteh Indonesia, Sebut Wewenang Dinas Kesehatan

BPOM Tak Awasi Minuman Esteh Indonesia, Sebut Wewenang Dinas Kesehatan

Nasional
Wakil Ketua KPK: Penyidikan terhadap Lukas Tak Akan Setop meski Ada Banyak Tambang Emas

Wakil Ketua KPK: Penyidikan terhadap Lukas Tak Akan Setop meski Ada Banyak Tambang Emas

Nasional
Sekjen PKS Sebut Alasan Digeser dari Ketua MKD DPR Hanya Rotasi Biasa

Sekjen PKS Sebut Alasan Digeser dari Ketua MKD DPR Hanya Rotasi Biasa

Nasional
Amnesty Internasional: Sidang Etik Kasus Brigadir J Harus Dialihkan Ke Persidangan Pidana

Amnesty Internasional: Sidang Etik Kasus Brigadir J Harus Dialihkan Ke Persidangan Pidana

Nasional
Pertemuan Ke-3 Sherpa G20 Diharapkan Sepakati Substansi Draf Leaders’ Declaration

Pertemuan Ke-3 Sherpa G20 Diharapkan Sepakati Substansi Draf Leaders’ Declaration

Nasional
Besok, Komisi III DPR Wawancara Dua Capim KPK Pengganti Lili

Besok, Komisi III DPR Wawancara Dua Capim KPK Pengganti Lili

Nasional
Sidang Etik Brigjen Hendra Belum Ada Kepastian, Polri: Nanti Dipimpin Wairwasum

Sidang Etik Brigjen Hendra Belum Ada Kepastian, Polri: Nanti Dipimpin Wairwasum

Nasional
Soal Kasus Lukas Enembe, Demokrat Minta KPK Hormati Hak Tersangka

Soal Kasus Lukas Enembe, Demokrat Minta KPK Hormati Hak Tersangka

Nasional
LHKPN Adang Daradjatun yang Jadi Ketua MKD DPR, Punya Harta Rp 20 Miliar

LHKPN Adang Daradjatun yang Jadi Ketua MKD DPR, Punya Harta Rp 20 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.