Patrialis: Pemerintah Ajukan Banding

Kompas.com - 14/07/2011, 12:52 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar menyatakan pemerintah saat ini tengah mempertimbangkan untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memenangkan gugatan terkait segera disahkannya Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Gugatan itu merupakan gugatan warga negara (citizen lawsuit) Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) yang menuntut segera disahkannya RUU BPJS. Tergugat dalam perkara ini adalah Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPR, Menko Kesra, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menakertrans, dan Menteri Pertahanan.

"Saya kira sebaiknya memang kita mengajukan banding karena kita ingin menyampaikan sesuatu yang menurut Pemerintah berbeda dengan putusan hakim. Itu boleh," ujar Patrialis di Gedung DPR RI, Kamis (14/7/2011).

Patrialis tidak mengungkapkan keberatan-keberatan apa saja yang dimasukan dalam memori banding pemerintah nantinya. Namun, lanjutnya, saat ini Pemerintah memiliki waktu dua minggu untuk melakukan banding.

"Nanti kita masukkan dalam memori banding kita tapi saya tidak etis ingin mengomentari putusan hakim karena itu adalah putusan suatu lembaga resmi kekuasaan yang merdeka, Keberatan-keberatan kita bukan disampaikan di pers tapi dalam memori banding ya," kata Patrialis.

Seperti diketahui, pada Rabu (13/7/2011) kemarin, PN Jakarta Pusat mengabulkan sebagian gugatan warga negara (citizen lawsuit) Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) yang menuntut segera disahkannya RUU BPJS. KAJS yang terdiri dari 67 elemen itu mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat pada 10 Juni 2011.

Hasil putusan sidang itu, Majelis memerintahkan, agar RUU BPJS yang kini tengah dibahas di DPR RI segera disahkan. Selain itu, majelis juga meminta agar para tergugat, yakni DPR dan pemerintah segera membentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sebagaimana diperintahkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN.

Selain itu, juga diperintahkan agar dilakukan penyesuaian terhadap BPJS. Penyesuaian yang dimaksud adalah terhadap PT Jamsostek, PT Askes, PT Asabri dan PT Taspen untuk dikelola oleh badan hukum wali amanat dan dinikmati oleh seluruh penduduk Indonesia.

Kendati demikian, majelis hakim menolak tuntutan penggugat yang meminta ganti rugi senilai Rp 1 sebagai simbol. Para penggugat ini juga harus membayar biaya perkara senilai Rp 2,38 juta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Korupsi Pengadaan Pesawat Airbus Garuda, Anggota DPR 2009-2014 Jadi Tersangka

Korupsi Pengadaan Pesawat Airbus Garuda, Anggota DPR 2009-2014 Jadi Tersangka

Nasional
KPK Kembali Usut Pengadaan Pesawat Garuda, Tindak Lanjut Kerja Sama dengan Inggris-Perancis

KPK Kembali Usut Pengadaan Pesawat Garuda, Tindak Lanjut Kerja Sama dengan Inggris-Perancis

Nasional
Hari Ini, Polri Limpahkan Barang Bukti Kasus Kematian Brigadir J ke Kejaksaan

Hari Ini, Polri Limpahkan Barang Bukti Kasus Kematian Brigadir J ke Kejaksaan

Nasional
Pengamat Sebut Video 'Prank' Baim Wong dan Paula Rusak Wibawa Polri

Pengamat Sebut Video "Prank" Baim Wong dan Paula Rusak Wibawa Polri

Nasional
KPK Usut Pengadaan Pesawat Airbus Garuda, Anggota DPR Periode 2009-2014 Diduga Terima Rp 100 Miliar

KPK Usut Pengadaan Pesawat Airbus Garuda, Anggota DPR Periode 2009-2014 Diduga Terima Rp 100 Miliar

Nasional
Jelang Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo, Kuasa Hukum: Kami Harap Segera Masuk Persidangan

Jelang Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo, Kuasa Hukum: Kami Harap Segera Masuk Persidangan

Nasional
Tragedi Kanjuruhan, Penegakan Hukum, dan Pendidikan Humaniora

Tragedi Kanjuruhan, Penegakan Hukum, dan Pendidikan Humaniora

Nasional
Perhatian untuk Korban Tragedi Kanjuruhan: dari Jokowi hingga Arema FC

Perhatian untuk Korban Tragedi Kanjuruhan: dari Jokowi hingga Arema FC

Nasional
Tragedi Kanjuruhan: Kapolres dan 9 Personel Brimob Dicopot hingga Kasus Kerusuhannya Naik ke Penyidikan

Tragedi Kanjuruhan: Kapolres dan 9 Personel Brimob Dicopot hingga Kasus Kerusuhannya Naik ke Penyidikan

Nasional
Deklarasikan Anies Capres di Tengah Duka Tragedi Kanjuruhan, Ini Kata Nasdem

Deklarasikan Anies Capres di Tengah Duka Tragedi Kanjuruhan, Ini Kata Nasdem

Nasional
Capaian Vaksin 'Booster' Baru 27 Persen Jadi Alasan Pemerintah Perpanjang PPKM Lagi

Capaian Vaksin "Booster" Baru 27 Persen Jadi Alasan Pemerintah Perpanjang PPKM Lagi

Nasional
Kala Anies Langsung Sambut Tawaran Paloh untuk Jadi Capres 2024 ....

Kala Anies Langsung Sambut Tawaran Paloh untuk Jadi Capres 2024 ....

Nasional
Pemerintah Perpanjang PPKM Level 1 di Seluruh Indonesia sampai 7 November

Pemerintah Perpanjang PPKM Level 1 di Seluruh Indonesia sampai 7 November

Nasional
Ketika KPK Tepis Tudingan Penanganan Kasus Formula E Terpengaruh Politisasi ...

Ketika KPK Tepis Tudingan Penanganan Kasus Formula E Terpengaruh Politisasi ...

Nasional
Lukas Enembe Minta Berobat ke Singapura, KPK: Indonesia Tak Kurang Dokter yang Ahli

Lukas Enembe Minta Berobat ke Singapura, KPK: Indonesia Tak Kurang Dokter yang Ahli

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.