Alasan Serikat Buruh Menolak RUU BPJS

Kompas.com - 13/07/2011, 15:49 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Serikat pekerja dan para buruh makin gencar menolak disahkannya RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS). Banyak yang heran karena pada awalnya, RUU ini bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar warga negara, terutama para buruh dan masyarakat kalangan bawah. Namun, penolakan terjadi karena draf RUU justru dinilai memuat pelanggaran mendasar terhadap hak-hak dasar warga negara.

Ada sejumlah alasan yang digulirkan oleh gabungan serikat pekerja dan lembaga swadaya masyarakat terkait penolakan RUU BPJS saat ini. Mereka menilai, UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) sebagai induk dan RUU BPJS dinilai telah memanipulasi jaminan sosial menjadi asuransi wajib.

"Filosofi jaminan sosial dicampuradukkan dengan prinsip-prinsip asuransi karena masyarakat diminta melakukan iuran seperti sistem premi," kata Lukman Hakim dari Front Nasional Perjuangan Buruh (FNPB) dalam keterangan pers bersama di RM Dapur Selera, Rabu (13/7/2011).

Ia mengatakan, UU ini tidak bertujuan untuk menyelenggarakan jaminan sosial tapi melakukan mobilisasi dana masyarakat untuk program stabilitas sektor keuangan global melalui trust fund. Selanjutnya, Lukman juga mengelaborasi adanya kepentingan modal asing yang besar yang mendalangi lahirnya RUU BPJS. Lukman dan rekan-rekan menunjuk pada Asian Development Bank yang rela mengucurkan dana 250 juta dollar Amerika.

Kemudian, RUU BPJS dinilai tidak sesuai dengan semangat jaminan sosial karena mengubah kewajiban negara membiayai jaminan sosial menjadi kewajiban rakyat membayar premi jaminan sosial. Akibatnya, rakyat akan semakin miskin.

"UU ini memaksa buruh, PNS, TNI dan kelompok masyarakat miskin untuk mensubsidi silang kelompok yang paling miskin. Semestinya, negara yang harus mensubsidi," tambahnya.

Kelima, Lukman juga mengatakan, badan wali amanah yang diberikan hak mengelola dana jaminan sosial terlihat seperti badan hukum privat yang juga berlaku di perguruan-perguruan tinggi negeri dalam bentuk Badan Hukum Milik Negara. Bentuk ini memungkinkan komersialisasi pendidikan nasional.

Selain itu, lanjutnya, peleburan BUMN jaminan sosial menjadi BPJS tunggal dinilai sama dengan privatisasi BUMN yang akan menimbulkan kerancuan. Oleh karena itu, menurut Lukman, jaminan sosial dikelola secara otonom. Otonomi jaminan sosial ini pun akan menghilangkan tanggung jawab dan kontrol negara terhadap risiko-risiko yang dihadapi rakyat akibat kebijakan yang keliru. Kemudian, pemberlakuannya akan membuka peluang penggunaan dana masyarakat untuk kepentingan bisnis tanpa pembatasan yang jelas.

"Intinya, UU ini bertentangan dengan Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945 dan merupakan suatu bentuk subversi terhadap negara dan pelanggaran terhadap hak-hak dasar rakyat," tandasnya.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

    Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

    Nasional
    Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

    Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

    Nasional
    KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

    KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

    Nasional
    Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

    Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

    Nasional
    Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

    Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

    Nasional
    Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

    Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

    Nasional
    Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

    Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

    Nasional
    Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

    Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

    Nasional
    Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

    Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

    Nasional
    Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

    Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

    Nasional
    Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

    Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

    Nasional
    Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

    Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

    Nasional
    KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

    KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

    Nasional
    Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

    Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

    Nasional
    Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

    Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X