Mafia pada Pemilu 2009 Semakin Jelas

Kompas.com - 09/07/2011, 19:01 WIB
EditorNasru Alam Aziz

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Andreas Pareira menegaskan, proses penyelidikan oleh Panitia Kerja Mafia Pemilu 2009 di DPR semakin memperjelas adanya mafia pada Pemilu 2009. Hal ini tercermin dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Panja Pemilu, termasuk pemeriksaan terhadap politisi Partai Demokrat Andi Nurpati, yang juga mantan anggota KPU.

"Masyarakat bisa melihat secara kasat mata bahwa memang ada sesuatu yang terselubung yang selama ini ditutupi," kata Andreas kepada Kompas.com, Sabtu (9/7/2011).

Ia mengemukakan, pemeriksaan oleh Panja mempertegas adanya keterlibatan anggota KPU dan Mahkamah Konstitusi (MK). Ada personel khusus di KPU dan MK yang membangun jalur kerja khusus. Mereka, kata Andreas, bekerja di luar sistem yang baku dengan maksud dan tujuan tertentu. "Kerja mafia ini pasti atas pesanan parpol atau caleg tertentu, serta pihak yang berkepentingan terhadap kursi di DPR," kata Andreas.

Andreas menduga ada perombakan sistemik yang berdampak pada perubahan sistem penetapan caleg. "Akibatnya, sistem penghitungan suara dan pengalokasian kursi menjadi rusak. Tidak ada standar baku. Ini semua dirusak oleh aktor mafia Pemilu," tutur Andreas.

PDIP, kata Andreas, meminta Panja segera mengidentifikasi aktor KPU serta otak di balik manipulasi tersebut. "Di luar kasus penghitungan suara dan penetapan caleg, kemungkinan ada juga mafia dalam tahapan-tahapan pemilu. Ini juga harus dibongkar. Panja harus pintar menyusun strategi. Apabila Panja berhasil membongkarnya, ini akan menjadi catatan prestasi besar untuk DPR RI, khususnya Komisi II," kata Andreas.

Sebelumnya, seperti diwartakan Kompas, Panja telah menemukan titik terang dalam mengungkap kasus surat palsu MK yang hampir meloloskan anggota Partai Hati Nurani Rakyat, Dewi Yasin Limpo, sebagai anggota DPR 2009-2014. Andi Nurpati dinilai berperan signifikan, setidaknya dalam komunikasi antara pihak KPU dan MK yang kemudian memunculkan surat palsu tersebut.

Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) Mafia Pemilu Hakam Naja (PAN) dan Ganjar Pranowo (PDIP) menyebutkan, informasi yang muncul dalam rapat dengar pendapat dengan jajaran Sekretariat Jenderal KPU pada Kamis (7/7/2011) malam menguak peran Andi Nurpati dalam pusaran surat palsu MK tertanggal 14 Agustus 2009 tersebut. Menurut Hakam, dengan logika adanya kelompok yang menyuruh, membuat, dan menggunakan surat palsu, Andi Nurpati terindikasi menggunakan surat tersebut dalam rapat pleno KPU. Bahkan, ada indikasi kuat Andi Nurpati terlibat dalam lalu lintas komunikasi KPU dengan MK yang akhirnya memunculkan surat palsu tersebut.

Keterangan penting diperoleh Panja dari Sugiharto, staf Andi Nurpati. Sugiharto mengaku diperintah Andi Nurpati untuk mengetik surat permintaan penjelasan dari MK pada Agustus 2009. Surat itu ditujukan kepada panitera MK dan bukan Ketua MK serta dikirim via faksimile ke nomor yang juga diberikan oleh Andi Nurpati. "Padahal, informasi seperti itu pernah dibantah Andi Nurpati," ujar Ganjar.

Keterangan penting lain adalah keberadaan surat asli dari MK tertanggal 17 Agustus 2009 yang menjelaskan soal hasil sengketa pemilu di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I. Kepala Biro Hukum KPU (saat itu) WS Santoso dan Wakil Kepala Biro Hukum Sigit Joyowardono baru menerima surat asli tersebut dari Andi Nurpati pada Juli 2010 manakala Andi Nurpati pamit keluar dari KPU untuk menjadi Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat. Surat tersebut bersama sejumlah dokumen lain telah disita Badan Reserse Kriminal Polri untuk kepentingan penyidikan. "Setidaknya, ada indikasi penggelapan surat di situ," kata anggota Panja, Malik Haramain.

Malik menyebutkan, dengan keterangan penting tersebut, patah sudah argumentasi Andi Nurpati bahwa ia tidak tahu-menahu mengenai keberadaan surat dari MK. Bahkan, sejak awal sebenarnya Andi Nurpati terlibat aktif berkomunikasi dengan pihak MK terkait putusan sengketa hasil pemilu di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I. Dia juga mengetahui keberadaan surat MK yang asli, menyuruh stafnya untuk menyimpan, dan kemudian menyerahkannya kepada staf Setjen KPU saat dia hendak keluar dari KPU.

Kasus dugaan pemalsuan surat MK, termasuk kasus-kasus lain, menjadi ujian dan tantangan bagi Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang baru Inspektur Jenderal Sutarman. Penanganan dan penyelesaian kasus-kasus tersebut dapat menunjukkan kepolisian profesional, independen, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politis. Hal tersebut terungkap dalam diskusi bertema "Lanskap Institusi Polri di Iklim Pancaroba Politik" di Jakarta, Kamis (7/7/2011).

Tampil sebagai pembicara dalam diskusi itu, antara lain, adalah Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi, pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar, dan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Naik 'Private Jet' ke Sumbar, Nasdem: Kita Enggak Maksud Mewah-mewahan...

Anies Naik "Private Jet" ke Sumbar, Nasdem: Kita Enggak Maksud Mewah-mewahan...

Nasional
Menpora Upayakan Cabor Pencak Silat Masuk dalam Olimpiade

Menpora Upayakan Cabor Pencak Silat Masuk dalam Olimpiade

Nasional
Sosialisasikan Penggunaan Motor Listrik, Menteri ESDM Pimpin Konvoi 200 Motor Listrik di Bandung

Sosialisasikan Penggunaan Motor Listrik, Menteri ESDM Pimpin Konvoi 200 Motor Listrik di Bandung

Nasional
Kompetisi Liga 1 Kembali Bergulir, Menpora: Dibutuhkan Timnas

Kompetisi Liga 1 Kembali Bergulir, Menpora: Dibutuhkan Timnas

Nasional
Eks KSAU Agus Supriatna Tak Hadir Lagi pada Sidang Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

Eks KSAU Agus Supriatna Tak Hadir Lagi pada Sidang Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Kuat Ma'ruf Kejar Yosua Bawa Pisau, Hakim ke Ricky Rizal: Apakah Anggota Satlantas Tak Punya Naluri?

Kuat Ma'ruf Kejar Yosua Bawa Pisau, Hakim ke Ricky Rizal: Apakah Anggota Satlantas Tak Punya Naluri?

Nasional
Perjanjian Ekstradisi Singapura-RI Bakal Disahkan Jadi UU, Kapan FIR? Ini Kata Menkumham

Perjanjian Ekstradisi Singapura-RI Bakal Disahkan Jadi UU, Kapan FIR? Ini Kata Menkumham

Nasional
Liga 1 Dilanjutkan, Mahfud Pastikan Rekomendasi TGIPF soal Tragedi Kanjuruhan Dijalankan

Liga 1 Dilanjutkan, Mahfud Pastikan Rekomendasi TGIPF soal Tragedi Kanjuruhan Dijalankan

Nasional
Soal Status Hukum Ismail Bolong, Kapolri: Secara Teknis Akan Dijelaskan Saat Dia Kita Bawa

Soal Status Hukum Ismail Bolong, Kapolri: Secara Teknis Akan Dijelaskan Saat Dia Kita Bawa

Nasional
Ketua Jokowi Mania soal Relawan Terbelah: Tadinya 'Volunteer' Sekarang Avonturir

Ketua Jokowi Mania soal Relawan Terbelah: Tadinya "Volunteer" Sekarang Avonturir

Nasional
KPU Undi Nomor Urut Semua Parpol pada 14 Desember jika Perppu Pemilu Belum Diundangkan

KPU Undi Nomor Urut Semua Parpol pada 14 Desember jika Perppu Pemilu Belum Diundangkan

Nasional
Pemerintah Umumkan Liga 1 Dilanjutkan Tanpa Penonton

Pemerintah Umumkan Liga 1 Dilanjutkan Tanpa Penonton

Nasional
Wapres: Tinggalkan Pola Kerja Lama yang Mengakar di Birokrasi Kita

Wapres: Tinggalkan Pola Kerja Lama yang Mengakar di Birokrasi Kita

Nasional
RKUHP Disahkan Besok, Menkumham: Malu Kita Pakai Hukum Belanda

RKUHP Disahkan Besok, Menkumham: Malu Kita Pakai Hukum Belanda

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Pemilu Akan Terbit Usai UU Papua Barat Daya Resmi secara De Facto

Mendagri Sebut Perppu Pemilu Akan Terbit Usai UU Papua Barat Daya Resmi secara De Facto

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.