Prita, Jangan Putus Asa...

Kompas.com - 09/07/2011, 16:34 WIB
EditorNasru Alam Aziz

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi Hukum DPR RI, Eva Sundari dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, meminta Prita Mulyasari yang dituduh mencemarkan nama baik RS Omni Internasional tetap melakukan upaya hukum terkait kasusnya.

Mahkamah Agung memutuskan Prita bersalah dan divonis enam bulan penjara karena dinilai terbukti melakukan pencemaran nama baik. Hal ini tertuang dalam putusan MA bernomor 822 K/PID.SUS 2010 atas kasus tindak pidana informasi elektronik. Majelis hakim agung yang memutuskan perkara tersebut adalah Zaharuddin Utama, Salman Luthan, dan Imam Harjadi.

"Prita jangan putus asa. Upaya hukum harus dimaksimalkan. Jika perlu, permohonan peninjauan kembalinya dua kali," kata Eva kepada Kompas.com, Sabtu (9/7/2011). Eva berharap, Prita dan kuasa hukumnya menjernihkan perkaranya melalui permohonan peninjauan kembali (PK). Eva berpendapat, putusan kasasi MA terkait pidana kontradiktif dengan putusan kasasi perdata.

Sebelumnya, pada Oktober 2010, MA mengabulkan permohonan kasasi gugatan perdata Prita melawan Rumah Sakit Omni Internasional. Dengan vonis itu, Prita dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi yang diajukan rumah sakit tersebut. "MA mengabulkan permintaan Prita dengan termohon RS Omni Internasional. Putusannya, Nomor 300K/2010," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Nurhadi, Oktober 2010.

"MA memenangkan Prita pada kasasi perdata. Tapi, pada kasasi pidana, MA mengalahkan Prita. Ini tertib logikanya di mana?" kata Eva.

Politisi ini mengatakan, MA seharusnya menggunakan putusan kasasi perdata sebagai referensi dalam memutuskan kasasi pidana. Tak tertutup kemungkinan, kata Eva, ada koordinasi yang tidak bagus antara kompartemen perdata dan pidana di tubuh MA. "Selain itu, MA juga seharusnya mempertimbangkan gerakan koin Prita oleh masyarakat luas," katanya.

Putusan MA janggal

Secara terpisah, Prita menyebutkan adanya kejanggalan dalam putusa MA tersebut. "Ada kejanggalan dalam keputusan MA terhadap kasus yang pernah saya alami," kata Prita, yang ditemui di kediamannya di Jalan Kucica III Nomor 3 RT 02/RW 11 Blok JG 8, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Sabtu (9/7/2011).

Prita menilai putusan itu janggal karena sudah selesai sejak setahun lalu, tetapi kini dilanjutkan kembali. Dalam sidang terbuka di Pengadilan Negeri Tangerang ketika itu, ibu tiga anak ini divonis bebas dari hukuman, tetapi saat sidang tertutup yang dilakukan MA, keputusan tersebut berubah. Apalagi, dalam keputusan tersebut Prita divonis pidana kurungan enam bulan penjara. "Keputusan ini jelas membuat saya terpukul bersama keluarga. Apalagi, anak saya yang ketiga akan berusia satu tahun pada 21 Juli," katanya.

Prita mendapat informasi mengenai dilanjutkannya kasus tentang pencemaran nama baik RS Omni dari kuasa hukumnya, Slamet Yuwono. "Sekitar pukul 14.00, saya mendapat telepon dari Pak Slamet Yuwono yang merupakan kuasa hukum bahwa kasus tersebut dilanjutkan kembali," katanya.

Dari hasil pertemuan dengan kuasa hukum, Prita berencana mengajukan PK dengan harapan tidak menjalani hukuman pidana. Meskipun kuasa hukumnya telah mengingatkan bahwa langkah PK yang akan diajukan tidak akan memengaruhi putusan MA. "Saya sangat berharap agar vonis bagi saya ditinjau atas dasar tugas saya sebagai ibu rumah tangga yang mengasuh anak-anak," katanya.

Hingga saat ini, Prita belum melihat salinan surat dari MA dan belum mengetahui kapan vonis pidana tersebut akan dilaksanakan, termasuk kuasa hukumnya. "Belum ada informasi tentang putusan itu, saya mengetahui dari kuasa hukum dan media," ungkapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks KSAU Agus Supriatna Tak Hadir Lagi pada Sidang Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

Eks KSAU Agus Supriatna Tak Hadir Lagi pada Sidang Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Kuat Ma'ruf Kejar Yosua Bawa Pisau, Hakim ke Ricky Rizal: Apakah Anggota Satlantas Tak Punya Naluri?

Kuat Ma'ruf Kejar Yosua Bawa Pisau, Hakim ke Ricky Rizal: Apakah Anggota Satlantas Tak Punya Naluri?

Nasional
Perjanjian Ekstradisi Singapura-RI Bakal Disahkan Jadi UU, Kapan FIR? Ini Kata Menkumham

Perjanjian Ekstradisi Singapura-RI Bakal Disahkan Jadi UU, Kapan FIR? Ini Kata Menkumham

Nasional
Liga 1 Dilanjutkan, Mahfud Pastikan Rekomendasi TGIPF soal Tragedi Kanjuruhan Dijalankan

Liga 1 Dilanjutkan, Mahfud Pastikan Rekomendasi TGIPF soal Tragedi Kanjuruhan Dijalankan

Nasional
Soal Status Hukum Ismail Bolong, Kapolri: Secara Teknis Akan Dijelaskan Saat Dia Kita Bawa

Soal Status Hukum Ismail Bolong, Kapolri: Secara Teknis Akan Dijelaskan Saat Dia Kita Bawa

Nasional
Ketua Jokowi Mania soal Relawan Terbelah: Tadinya 'Volunteer' Sekarang Avonturir

Ketua Jokowi Mania soal Relawan Terbelah: Tadinya "Volunteer" Sekarang Avonturir

Nasional
KPU Undi Nomor Urut Semua Parpol pada 14 Desember jika Perppu Pemilu Belum Diundangkan

KPU Undi Nomor Urut Semua Parpol pada 14 Desember jika Perppu Pemilu Belum Diundangkan

Nasional
Pemerintah Umumkan Liga 1 Dilanjutkan Tanpa Penonton

Pemerintah Umumkan Liga 1 Dilanjutkan Tanpa Penonton

Nasional
Wapres: Tinggalkan Pola Kerja Lama yang Mengakar di Birokrasi Kita

Wapres: Tinggalkan Pola Kerja Lama yang Mengakar di Birokrasi Kita

Nasional
RKUHP Disahkan Besok, Menkumham: Malu Kita Pakai Hukum Belanda

RKUHP Disahkan Besok, Menkumham: Malu Kita Pakai Hukum Belanda

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Pemilu Akan Terbit Usai UU Papua Barat Daya Resmi secara De Facto

Mendagri Sebut Perppu Pemilu Akan Terbit Usai UU Papua Barat Daya Resmi secara De Facto

Nasional
Komnas Perempuan Dorong Kasus Oknum Paspampres Perkosa Prajurit Wanita Diadili Hindari Impunitas

Komnas Perempuan Dorong Kasus Oknum Paspampres Perkosa Prajurit Wanita Diadili Hindari Impunitas

Nasional
Ricky Rizal Kelola Uang Rp 600 Juta Milik Ferdy Sambo di Rekeningnya

Ricky Rizal Kelola Uang Rp 600 Juta Milik Ferdy Sambo di Rekeningnya

Nasional
KPU Klaim Verifikasi Faktual Anggota Parpol di Cianjur Lancar

KPU Klaim Verifikasi Faktual Anggota Parpol di Cianjur Lancar

Nasional
Ricky Rizal Mengaku Tak Dengar Ferdy Sambo Teriak 'Woy, Tembak'

Ricky Rizal Mengaku Tak Dengar Ferdy Sambo Teriak "Woy, Tembak"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.