Golkar dan PDI-P Dukung Ratu Atut

Kompas.com - 08/07/2011, 02:58 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memutuskan mengusung Ratu Atut Chosiyah. Sementara Partai Keadilan Sejahtera menyiapkan Jazuli Juwaini sebagai bakal calon gubernur Banten periode 2011-2016.

Pemilihan gubernur Banten akan dilakukan pada 22 Oktober 2011. Namun, pendaftaran pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten yang diusung dari partai politik atau gabungan partai politik sudah akan ditutup pada 14 Juli 2011.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa, Kamis (7/7) di Jakarta, menuturkan, partainya masih menyeleksi nama yang akan diusung pada pemilihan gubernur Banten. Keputusan akhirnya ditentukan majelis tinggi partai yang diketuai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ”Sebelum batas akhir pendaftaran, pasti sudah mengumumkan pasangan calon yang didukung,” papar Saan.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menuturkan, partainya telah memutuskan mendukung gubernur Banten saat ini, yakni Ratu Atut Chosiyah, untuk maju mengikuti Pemilihan Gubernur Banten 2011.

Saat ini, Partai Golkar sedang menunggu Atut menyerahkan tiga nama bakal calon wakil gubernur sebagai pendampingnya. Salah satu dari mereka akan dipilih mendampingi Atut.

Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kunmolo juga menegaskan, partainya telah resmi mendukung Atut menjadi bakal calon gubernur dan Rano Karno sebagai pendampingnya.

Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta mengatakan, partainya sudah menyiapkan Jazuli. ”Sudah resmi, PKS akan mengajukan Jazuli. Sekarang tinggal melakukan persiapan yang dibutuhkan untuk pendaftaran,” ujarnya.

Nama lain yang juga disebut akan maju dalam pemilihan gubernur Banten adalah Wali Kota Tangerang Wahidin Halim dan Bupati Lebak HM Jayabaya.(NWO/MAM)



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X