Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Atas Gendang Siapa Nazar "Menari"?

Kompas.com - 06/07/2011, 18:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan menduga adanya pihak lain yang sengaja mengendalikan M Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, untuk menghancurkan partainya. Pihak lain tersebut, katanya, cemburu pada kejayaan Partai Demokrat dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Dewan Pembina Partai Demokrat sehingga berupaya menggoyang kredibilitas Presiden dan partainya.

"Apakah Nazaruddin bisa sedemikian tega? Dia menari terus, menari terus dihentakan rantak gendangnya orang lain di sana," kata Ramadhan saat mendatangi Gedung KPK Jakarta, Rabu (6/7/2011).

Hal tersebut dikemukakan Ramadhan menanggapi tudingan-tudingan terhadap sejumlah kader Partai Demokrat yang disampaikan Nazaruddin melalui kuasa hukumnya, OC Kaligis, dan melalui Blackberry Messenger. Nazaruddin adalah tersangka dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan.

"Tentu orang lain itu mempunyai agenda, ya, yang tentu saja buruk untuk partai kami," ucap Ramadhan.

Saat ditanya, siapakah pihak di belakang Nazaruddin tersebut, Ramadhan enggan merincinya. Dia hanya menyebutkan bahwa pihak itu berasal dari eksternal Partai Demokrat. Ketika disinggung soal Mr A yang pernah diungkapkan Ramadhan sebagai pihak yang bermain di pusaran kasus Nazaruddin itu, anggota Komisi I DPR itu enggan berkomentar.

"Saya tidak usah masuk ke spesifikasi yang itu dulu. Tetapi yang jelas, Nazar sedang menari di atas genderang orang lain," ujarnya.

Ramadhan juga mengatakan, semua tudingan yang dilancarkan Nazaruddin merupakan fitnah yang tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya. Partainya merasa sangat terganggu dengan tudingan-tudingan anggota Komisi VII DPR itu. Terlebih, kata Ramadhan, Nazaruddin menuding Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menerima sejumlah uang terkait kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet.

"Serangan-serangan Nazaruddin sangat mengganggu kami di Partai Demokrat karena itu trial by SMS, trial by BBM, di mana kami susah melakukan klarifikasi," ucapnya.

"Makanya, kami inginkan supaya Nazaruddin bisa ditemukan kepolisian, dibawa ke Tanah Air, dan silakan dibeberkan di sana," kata Ramadhan.

Selama dalam pelarian, Nazaruddin memunculkan tudingan-tudingan terhadap sejumlah nama kader Partai Demokrat dan nama rekannya sesama anggota DPR. Nazaruddin menyebut nama anggota DPR Angelina Sondak, Wayan Koster, dan Mirwan Amir terlibat dalam kasus suap terkait pembangunan proyek senilai Rp 191 miliar itu. Dia juga menyebut bahwa Anas Urbaningrum serta Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng yang juga fungsionaris Partai Demokrat menerima uang terkait kasus wisma atlet. Menurut Nazaruddin yang disampaikan melalui kuasa hukumnya, OC Kaligis, Anas dan Andi menerima uang masing-masing Rp 2 miliar dan Rp 4 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Nasional
Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Nasional
Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com