Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Kami Sudah "Mentok"!

Kompas.com - 05/07/2011, 16:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Jafar Hafsah mengatakan, informasi yang berbau tudingan dari politisinya, M Nazaruddin, terhadap sejumlah petinggi Demokrat lainnya tak perlu dikonfirmasi secara langsung oleh Partai Demokrat. Menurut Jafar, Demokrat juga tidak memiliki komunikasi lagi dengan Nazaruddin sejak ditetapkan sebagai tersangka.

"Enggak perlulah. Enggak bisa juga kami hubungi dia," katanya di Gedung DPR, Selasa (5/7/2011).

Menurut dia, komunikasi Fraksi Demokrat dengan Nazaruddin sudah tidak ada lagi. Sebelumnya, Jafar mengatakan, komunikasi fraksi hanya terjalin melalui anggota Komisi VII DPR, Sutan Bhatoegana, yang juga sempat ikut menemui Nazaruddin di Singapura. Dengan demikian, menurut Jafar, usaha partai sudah mentok untuk memulangkan Nazaruddin. Pasalnya, tidak ada lagi komunikasi partai dengan mantan bendahara umum partai tersebut.

"Sekarang tidak ada lagi. Kalau dulu melalui Sutan. Kalau ada dari BBM (BlackBerry Messanger), ya enggak mungkin," tambahnya.

Jafar mengatakan, fraksi sampai saat ini mengharapkan keseriusan aparat penegak hukum untuk membawa Nazaruddin pulang ke Indonesia sesuai dengan instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kami harap mereka bisa jalankan fungsi sesuai dengan kewenangannya," katanya.

Dalam pesan BBM-nya kepada sejumlah wartawan, Nazaruddin mengungkapkan bahwa uang yang diduga suap proyek wisma atlet juga mengucur ke sejumlah elite Demokrat. Nama yang sempat disebutnya adalah Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga politisi Demokrat Andi Alfian Mallarangeng, dan anggota Komisi X asal Fraksi Demokrat, Angelina Sondakh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

    Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

    Nasional
    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Nasional
    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Nasional
    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Nasional
    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    Nasional
    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Nasional
    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

    Nasional
    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Nasional
    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com