Pemerintah Dilema Soal BBM

Jakarta, Kompas - Pemerintah mengalami dilema dalam menetapkan kebijakan bahan bakar minyak saat ini. Tanpa pengendalian konsumsi BBM bersubsidi atau kenaikan harga BBM, anggaran subsidi BBM pada akhir tahun 2011 diperkirakan akan melonjak dari target awal Rp 95,9 triliun menjadi Rp 120,8 triliun.

”Kami belum memperhitungkan kemungkinan adanya kenaikan harga BBM,” ujar Menteri Keuangan Agus Darmawan Wintarto Martowardojo di Jakarta, Senin (4/7), dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR. Rapat tersebut mengagendakan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN Tahun 2011.

Ketua Badan Anggaran DPR Melchias Markus Mekeng mengingatkan semua anggota Badan Anggaran tentang pentingnya keputusan mereka terkait BBM ini. Jika laporan Menteri Keuangan tersebut diterima secara langsung, itu artinya DPR mengizinkan total tambahan anggaran subsidi hingga membengkak menjadi Rp 244,5 triliun.

”Ini sudah krusial. Jika dibandingkan dengan anggaran belanja modal yang meningkat dari Rp 95 triliun (tahun 2010) menjadi Rp 137 triliun (tahun 2011), subsidi Rp 244,5 triliun sudah melampaui belanja modal. Sekarang pilihannya adalah apakah kita akan membiarkan uang itu terbakar terus untuk subsidi dan menekan pembangunan atau menaikkan harga BBM?” tutur Mekeng.

Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, Senin, di Istana Negara, Jakarta, menegaskan, kebijakan pemerintah yang hingga kini belum menaikkan harga BBM untuk mengurangi beban subsidi BBM lebih karena mempertimbangkan kepentingan rakyat miskin. Pemerintah menepis adanya kekhawatiran terjadi gejolak sosial politik di balik kebijakan tersebut.

”Kebijakan pemerintah lebih berorientasi pada yang terbaik bagi rakyat miskin yang tidak mampu. Kebijakan diambil tetap mempertimbangkan yang terbaik, jangan sampai mengorbankan rakyat tidak mampu atau mereka yang betul-betul membutuhkan kebijakan pemerintah,” katanya.

Faktor kenaikan

Lebih jauh Menteri Keuangan mengatakan, perhitungan subsidi BBM di level Rp 120,8 triliun tersebut semata-mata memperhitungkan kenaikan harga jual minyak mentah dan konsumsi BBM bersubsidi yang melampaui pagunya. Tingginya harga minyak mentah tergambarkan pada kenaikan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia crude price/ICP).

Pemerintah memperkirakan ICP hingga akhir tahun 2011 sekitar 95 dollar AS per barrel, jauh di atas target APBN 2011, yakni 80 dollar AS per barrel. Kementerian Keuangan memperhitungkan, setiap kenaikan ICP 1 dollar AS per barrel akan menaikkan anggaran subsidi BBM senilai Rp 2,62 triliun.

Adapun volume BBM bersubsidi yang diperkirakan akan meloncat dari perkiraan semula adalah premium dan biopremium serta solar dan biosolar. Volume konsumsi premium dan biopremium diperkirakan membengkak dari rencana semula 23,1 juta kiloliter menjadi 24,5 juta kiloliter, sedangkan solar dan biosolar melonjak dari 13 juta kiloliter menjadi 14,1 juta kiloliter.