PPP dan Nasib Parpol Islam

Syamsuddin Haris

Dalam rangka persiapan lebih awal menghadapi Pemilu 2014, Partai Persatuan Pembangunan memajukan jadwal muktamarnya pada awal Juli 2011. Masih adakah peluang PPP dan parpol berbasis Islam lainnya untuk merebut dukungan lebih besar dalam pemilu mendatang?

Almarhum Profesor Deliar Noer pernah merumuskan dengan tepat realitas relasi Islam dan politik di negeri ini dengan menyatakan, Islam adalah mayoritas secara sosiologis, tetapi minoritas secara politik. Artinya, meskipun hampir 90 persen rakyat Indonesia merupakan pemeluk Islam, dalam realitas politik hampir selalu dalam posisi minoritas.

Hasil pemilu demokratis pertama pada tahun 1955 menunjukkan, totalitas perolehan suara partai-partai Islam hanya sekitar 43,5 persen. Partai Islam terbesar, Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), hanya meraih sekitar 20,92 persen suara, berada di posisi kedua sesudah Partai Nasional Indonesia (PNI) yang memperoleh 22,32 persen.

Pemilu demokratis kedua yang berlangsung setelah era sistem otoriter Orde Baru pada 1999 kembali mengonfirmasi kebenaran tesis Deliar Noer. Keseluruhan perolehan suara parpol Islam dan parpol berbasis Islam bahkan merosot dari pemilu ke pemilu. PPP sebagai salah satu parpol Islam yang masih bertahan merosot terus perolehan suaranya, dari 10,71 persen (1999), 8,15 persen (2004), dan bahkan hingga 5,32 persen (2009).

Haluan politik tak jelas

Selain perbedaan tanda gambar dan warna dasar partai, masyarakat kita yang Muslim, apalagi yang non-Islam, sebenarnya sulit mengenali apa saja sebenarnya perbedaan antara PPP dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang secara formal berasas Islam, serta dua parpol berbasis Islam lain, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sekilas, perbedaan itu memang tampak dalam kampanye pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada). Perbedaan juga tampak dalam pernyataan politik menjelang dan sesudah berlangsungnya muktamar atau kongres partai.

Namun, selebihnya, ketika partai Islam dan parpol berbasis Islam berinteraksi dalam politik di parlemen dan di dalam pemerintahan, hampir tidak ada dan tak tampak perbedaan haluan politik di antara parpol-parpol tersebut ketika menerima atau menolak suatu kebijakan. Dalam realitas politik, tidak ada kompetisi atas dasar perbedaan haluan politik terkait berbagai rencana kebijakan. Dalam realitas politik, semua partai, termasuk parpol Islam, akhirnya ”berideologi” sama, yakni perjuangan untuk menyelamatkan kepentingan jangka pendek dari setiap parpol.

Islam akhirnya didistorsikan sekadar sebagai ”label” atau kemasan bagi parpol Islam dan parpol berbasis Islam untuk merebut simpati mayoritas sosiologis yang diharapkan bisa diubah menjadi mayoritas politik. Tidak mengherankan jika para pemilih Islam lebih memilih parpol tanpa identitas keagamaan secara formal, atau yang sering diklasifikasikan sebagai parpol ”nasionalis” seperti PNI (pemenang Pemilu 1955), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (1999), Partai Golkar (2004), dan Partai Demokrat (2009).

Saling memangsa