Marzuki: Demokrat Bisa Bersih-bersih

Kompas.com - 30/06/2011, 19:17 WIB
EditorNasru Alam Aziz

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Marzuki Alie enggan berkomentar soal penetapan status tersangka bagi politisi Partai Demokrat M Nazaruddin. Namun demikian, kata dia, jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang memiliki bukti untuk menunjukkan bahwa kehadiran Nazaruddin akan menguak keterlibatan politisi Partai Demokrat lainnya, Marzuki menyambut baik langkah tersebut.

"Kalau ada buktinya bagus sih, sekalian kita bersih-bersih. Kalau ditemukan KPK sebagai fakta hukum, sekalian saja supaya enggak pusing kita. Kan lebih konkrit. Kalau enggak, menyedihkan juga partai ini terobok-obok terus," kata Marzuki, Kamis (30/6/2011) di ruang kerjanya.

Sebagai petinggi Partai Demokrat, Marzuki mengatakan bahwa pendapatnya akan disampaikan kepada internal partai dan bukan kepada publik. Ia pun menjamin Partai Demokrat akan menghormati langkah yang diambil KPK sebagai penegak hukum.

Marzuki juga enggan mengomentari permintaan Ketua KPK Busyro Muqoddas kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memaksimalkan hubungan government-to-government ke negara yang menjadi tempat keberadaan Anggota Komisi VII DPR RI itu saat ini. Hanya saja, kata dia, Presiden harus berhati-hati agar itu tidak disangkakan sebagai tindakan campur tangan atau intervensi. "Saya bingung, kalau Presiden ngomong sedikit dikira intervensi. Padahal kan KPK independen," tutur Marzuki.

Baca juga: Andi Nurpati Bantah Kesaksian Staf MK

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KSP: Munculkan Nama-nama Calon Pemimpin IKN agar Presiden Punya Banyak Pilihan

    KSP: Munculkan Nama-nama Calon Pemimpin IKN agar Presiden Punya Banyak Pilihan

    Nasional
    Kecelakaan Maut di Rapak Balikpapan, Legislator Kaltim Harap Pemerintah Bangun Fly Over di Sana

    Kecelakaan Maut di Rapak Balikpapan, Legislator Kaltim Harap Pemerintah Bangun Fly Over di Sana

    Nasional
    Diperiksa KPK, Dino Patti Djalal Akui yang Kenalkan Formula E ke Pemda DKI

    Diperiksa KPK, Dino Patti Djalal Akui yang Kenalkan Formula E ke Pemda DKI

    Nasional
    Arteria Dahlan Bisa Dapat Diskresi Soal Pelat Khusus Polisi, tapi..

    Arteria Dahlan Bisa Dapat Diskresi Soal Pelat Khusus Polisi, tapi..

    Nasional
    Dirut BPJS Kesehatan Ungkap Rencana NIK Gantikan Nomor Kepesertaan

    Dirut BPJS Kesehatan Ungkap Rencana NIK Gantikan Nomor Kepesertaan

    Nasional
    Politikus PKS Nilai Pemindahan IKN Bukan Solusi, tetapi Masalah Baru

    Politikus PKS Nilai Pemindahan IKN Bukan Solusi, tetapi Masalah Baru

    Nasional
    87 Jemaah Umrah Positif Saat Tiba di Indonesia, Kemenag Duga Tertular Saat Pulang

    87 Jemaah Umrah Positif Saat Tiba di Indonesia, Kemenag Duga Tertular Saat Pulang

    Nasional
    PKB Persilakan Ridwan Kamil Bergabung demi Maju Pilpres 2024

    PKB Persilakan Ridwan Kamil Bergabung demi Maju Pilpres 2024

    Nasional
    Politisi PDI-P: Tugas Tak Mudah, Kepala Otorita IKN Harus Sosok Luar Biasa

    Politisi PDI-P: Tugas Tak Mudah, Kepala Otorita IKN Harus Sosok Luar Biasa

    Nasional
    Nakes Diduga Suntik Vaksin Kosong di Medan, Kemenkes Minta Vaksinator Profesional Jalankan Tugas

    Nakes Diduga Suntik Vaksin Kosong di Medan, Kemenkes Minta Vaksinator Profesional Jalankan Tugas

    Nasional
    KSP: Presiden Masih Punya Waktu Putuskan Siapa yang Pimpin IKN

    KSP: Presiden Masih Punya Waktu Putuskan Siapa yang Pimpin IKN

    Nasional
    KSAU Tekankan Instruktur dan Siswa Penerbang Utamakan Keselamatan

    KSAU Tekankan Instruktur dan Siswa Penerbang Utamakan Keselamatan

    Nasional
    PAN Sebut Ridwan Kamil Masuk Radar untuk Dicalonkan Saat Pilpres 2024

    PAN Sebut Ridwan Kamil Masuk Radar untuk Dicalonkan Saat Pilpres 2024

    Nasional
    Politikus PKS: Yang Dibutuhkan Luar Jawa Bukan Istana, tapi Infrastruktur Layak-Ekonomi Tumbuh

    Politikus PKS: Yang Dibutuhkan Luar Jawa Bukan Istana, tapi Infrastruktur Layak-Ekonomi Tumbuh

    Nasional
    Satgas Minta Pemda Jabodetabek Kompak Cegah Penularan Covid-19

    Satgas Minta Pemda Jabodetabek Kompak Cegah Penularan Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.