Masyhuri Hasan Ditetapkan Tersangka

Kompas.com - 30/06/2011, 13:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Masyhuri Hasan, mantan staf kepaniteraan di Mahkamah Konstitusi (MK), ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri dalam kasus dugaan pemalsuan surat keputusan MK terkait sengketa Pemilu 2009 di wilayah Sulawesi Selatan I.

"(Tersangka) atas nama Masyhuri Hasan dkk (dan kawan-kawan)," kata Kepala Pusat Penerangan Umum Kejaksaan Agung, Noor Rachmad, melalui pesan singkat, Kamis (30/6/2011).

Noor mengatakan, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) diterima kemarin lusa dari penyidik. Dalam SPDP itu, kata dia, Hasan dijerat Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen.

Seperti diberitakan, Hasan diberhentikan dengan hormat oleh MK lantaran dianggap terlibat dalam kasus pemalsuan surat keputusan perkara yang dimohonkan Partai Hanura.

Menurut hasil Tim Investigasi MK, Hasan diketahui mengopi berkas surat jawaban Panitera MK yang dibuat pada 14 Agustus 2009. Berkas surat yang isinya tak sesuai dengan amar putusan MK itu lalu dicetak dan diberi tanggal serta nomor surat dengan tulisan tangan. Ia pun mengambil hasil memindai (scan) tanda tangan Panitera MK Zaenal Arifin Hoesein yang terdapat di dalam komputer MK kemudian membubuhkannya ke surat itu.

Hasan, seperti diungkapkan dalam laporan Tim Investigasi, kemudian menuju kediaman Arsyad Sanusi (saat itu masih menjadi hakim MK). Kepada tim, ia mengaku mendapat telepon dari anak Arsyad, Neshawaty, yang meminta dia datang ke Apartemen Pejabat Negara di Kemayoran. Ia kemudian menyerahkan kopi berkas surat jawaban Panitera MK itu kepada Arsyad. Menurut keterangan Hasan kepada Tim Investigasi, Dewie Yasin Limpo berada di Kemayoran.

Atas perbuatannya itu, MK memberikan sanksi administratif kepada Hasan berupa pemberhentian. Pada bagian lain, Hasan berhasil lolos dalam seleksi calon hakim di Mahkamah Agung untuk PN Jayapura. MA akan memeriksa yang bersangkutan terkait kasus itu.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
    EditorHeru Margianto

    Terkini Lainnya

    Direktur Penyidikan Jadi Plt Deputi Penindakan KPK

    Direktur Penyidikan Jadi Plt Deputi Penindakan KPK

    Nasional
    Kata KPK soal Keluhan Tahanan Terkait Pemborgolan hingga Penyitaan Pemanas Makanan

    Kata KPK soal Keluhan Tahanan Terkait Pemborgolan hingga Penyitaan Pemanas Makanan

    Nasional
    Kata Moeldoko soal Bagi-bagi Jabatan di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

    Kata Moeldoko soal Bagi-bagi Jabatan di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

    Nasional
    Menhan Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen, Ini Kata Polri

    Menhan Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen, Ini Kata Polri

    Nasional
    Budiman Sudjatmiko: Jokowi Harus Bisa Lahirkan Pemimpin yang Lebih Baik dari Dirinya

    Budiman Sudjatmiko: Jokowi Harus Bisa Lahirkan Pemimpin yang Lebih Baik dari Dirinya

    Nasional
    Jaksa KPK Soroti Disposisi Staf Pribadi Menpora dalam Proposal Dana Hibah KONI

    Jaksa KPK Soroti Disposisi Staf Pribadi Menpora dalam Proposal Dana Hibah KONI

    Nasional
    Politisi PDI-P Sebut Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan

    Politisi PDI-P Sebut Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan

    Nasional
    Mantan Deputi Penindakan KPK Brigjen Firli Ditarik Kembali ke Polri

    Mantan Deputi Penindakan KPK Brigjen Firli Ditarik Kembali ke Polri

    Nasional
    Pengacara Sebut Polisi yang Diduga Terlibat Kasus Novel Pernah Halangi OTT KPK

    Pengacara Sebut Polisi yang Diduga Terlibat Kasus Novel Pernah Halangi OTT KPK

    Nasional
    SBY Tengah Siapkan Buku dan Lagu tentang Ani Yudhoyono

    SBY Tengah Siapkan Buku dan Lagu tentang Ani Yudhoyono

    Nasional
    BPN Anggap KPU Terlalu Pede Hanya Hadirkan Satu Ahli di MK

    BPN Anggap KPU Terlalu Pede Hanya Hadirkan Satu Ahli di MK

    Nasional
    Ahli KPU yang Tak Hadir pada Sidang di MK Jelaskan soal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

    Ahli KPU yang Tak Hadir pada Sidang di MK Jelaskan soal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

    Nasional
    Moeldoko Klarifikasi soal Materi Pelatihan TKN 'Kecurangan Bagian dari Demokrasi'

    Moeldoko Klarifikasi soal Materi Pelatihan TKN "Kecurangan Bagian dari Demokrasi"

    Nasional
    KPK Sebut Pemeriksaan Novel Hanya Pengulangan, Tak Ada Hal Baru

    KPK Sebut Pemeriksaan Novel Hanya Pengulangan, Tak Ada Hal Baru

    Nasional
    KPU Pertanyakan Keaslian Amplop yang Dibawa Saksi 02

    KPU Pertanyakan Keaslian Amplop yang Dibawa Saksi 02

    Nasional

    Close Ads X