Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Arahkan Panji Gumilang ke Kasus NII

Kompas.com - 29/06/2011, 13:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Bareskrim Polri didesak mengembangkan pemeriksaan terhadap Panji Gumilang ke dugaan keterlibatan dalam jaringan Negara Islam Indonesia, bukan hanya terkait dugaan pemalsuan dokumen kepengurusan Yayasan Pesantren Indonesia.

"Penyidik mestinya kembangkan pemeriksaan ke makar," kata Imam Supriyanto, yang melaporkan Panji, ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (29/6/2011). Imam dimintai tanggapan mengenai pemeriksaan Panji kemarin yang hanya seputar kasus pemalsuan.

Imam adalah orang yang melaporkan Panji setelah namanya dicoret dalam struktur pengurus Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) yang menaungi Pondok Pesantren Al Zaytun di Indramayu, Jawa Barat. Imam dan Panji adalah pendiri YPI.

Imam mengatakan, dirinya sudah menjelaskan berbagai hal mengenai posisi Panji sebagai pemimpin Negara Islam Indonesia (NII) saat diperiksa penyidik. Selain itu, ia juga sudah memberikan berbagai barang bukti keterlibatan Panji dalam NII.

"Saya sudah sama-sama dengan dia (Panji) di NII sejak tahun 1988. Perjalanan saya dengan Panji sudah saya ceritakan ke penyidik," kata pria yang mengaku mantan Menteri Peningkatan Produksi NII itu. "Saya sudah berikan dokumen-dokumen, pidato pertanggungjawaban Panji di hadapan majelis syuro, catatan hasil sidang dewan syuro tentang pengangkatan imam, kabinet, anggota legislatif, dan lain-lain," tutur Imam.

Selain itu, tambah dia, terungkapnya jaringan NII wilayah Jawa Tengah memperlihatkan NII masih aktif serta memperkuat keterlibatan Panji. Pasalnya, kata dia, penyidik memiliki bukti tanda terima dari Gubernur NII Jateng ke Menteri Keuangan NII sebelum diterima Panji.

Ketika dimintai tanggapan pengakuan Panji yang tak mengerti soal NII, Imam menjawab, "Maling mana mau ngaku."

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Boy Rafli Amar mengatakan, belum ada agenda pemeriksaan lanjutan terhadap Panji. "Masih menunggu jadwal dari penyidik," kata dia.

Ali Tanjung, pengacara Panji, mengatakan, pihaknya siap memenuhi jika ada pemeriksaan lanjutan. "Sebagai warga negara yang baik, kami siap kalau dipanggil kembali," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com