Jimly: Berhentikan Nazaruddin dari DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie berpendapat Partai Demokrat memang tidak bisa melampaui kewenangan penegak hukum dalam membawa pulang politisinya, M Nazaruddin, dari Singapura. Namun demikian, partai bisa memberi pertanggunjawaban moril dengan memberhentikan Nazaruddin sebagai anggota DPR RI.

"Ini bukan masalah partai tapi ini masalah hukum, diproses saja. Partai hanya bisa membantu. Mungkin ada masalah internal partai juga, seperti sudah diberhentikan menjadi bendahara sebelum diperiksa. Jadi partai tak perlu ikut campur. Saya kira diberhentikan saja dari DPR," tutur Jimly dalam Sarasehan Nasional DPD RI, Selasa (28/6/2011) di Jakarta.

Menurut Jimly, pemberhentian Nazaruddin dari DPR masuk akal dengan alasan tidak memenuhi panggilan aparat hukum dan melanggar etika sebagai anggota dewan dan politisi yang memperburuk citra DPR.

Jimly meminta aparat penegak hukum untuk segera menuntaskan kasus Nazaruddin. Dia khawatir jika persoalan ini tidak diselesaikan dengan segera maka akan melebar ke perdebatan politik dan akan mengganggu citra institusi penegak hukum. "Tapi kita juga bisa mengimbau kepada Nazaruddin. Daripada berlama-lama lebih baik sekarang pulanglah secara jantan. Benar salahnya itu belakangan. Jangan bikin malu pemuda bangsa," tandasnya.