Jimly: Berhentikan Nazaruddin dari DPR

Kompas.com - 28/06/2011, 15:21 WIB
EditorNasru Alam Aziz

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie berpendapat Partai Demokrat memang tidak bisa melampaui kewenangan penegak hukum dalam membawa pulang politisinya, M Nazaruddin, dari Singapura. Namun demikian, partai bisa memberi pertanggunjawaban moril dengan memberhentikan Nazaruddin sebagai anggota DPR RI.

"Ini bukan masalah partai tapi ini masalah hukum, diproses saja. Partai hanya bisa membantu. Mungkin ada masalah internal partai juga, seperti sudah diberhentikan menjadi bendahara sebelum diperiksa. Jadi partai tak perlu ikut campur. Saya kira diberhentikan saja dari DPR," tutur Jimly dalam Sarasehan Nasional DPD RI, Selasa (28/6/2011) di Jakarta.

Menurut Jimly, pemberhentian Nazaruddin dari DPR masuk akal dengan alasan tidak memenuhi panggilan aparat hukum dan melanggar etika sebagai anggota dewan dan politisi yang memperburuk citra DPR.

Jimly meminta aparat penegak hukum untuk segera menuntaskan kasus Nazaruddin. Dia khawatir jika persoalan ini tidak diselesaikan dengan segera maka akan melebar ke perdebatan politik dan akan mengganggu citra institusi penegak hukum. "Tapi kita juga bisa mengimbau kepada Nazaruddin. Daripada berlama-lama lebih baik sekarang pulanglah secara jantan. Benar salahnya itu belakangan. Jangan bikin malu pemuda bangsa," tandasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    PPKM Diperpanjang Sepekan, 52 Daerah di Jawa-Bali Berstatus Level 1

    PPKM Diperpanjang Sepekan, 52 Daerah di Jawa-Bali Berstatus Level 1

    Nasional
    Kasus Covid-19 Terus Naik,  Pemerintah Klaim Pandemi Masih Terkendali

    Kasus Covid-19 Terus Naik, Pemerintah Klaim Pandemi Masih Terkendali

    Nasional
    Terkuaknya Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat yang Terjaring OTT KPK

    Terkuaknya Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat yang Terjaring OTT KPK

    Nasional
    Deretan Pengawal Jokowi yang Dapat Promosi TNI

    Deretan Pengawal Jokowi yang Dapat Promosi TNI

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Agus Subiyanto dan Nyoman Cantiasa Jabat Letjen | Dugaan Penjara Perbudakan Para Pekerja Sawit oleh Bupati Langkat

    [POPULER NASIONAL] Agus Subiyanto dan Nyoman Cantiasa Jabat Letjen | Dugaan Penjara Perbudakan Para Pekerja Sawit oleh Bupati Langkat

    Nasional
    PPKM Diperpanjang, Jabodetabek Berstatus Level 2 Selama Sepekan Mendatang

    PPKM Diperpanjang, Jabodetabek Berstatus Level 2 Selama Sepekan Mendatang

    Nasional
    Selain Dugaan Korupsi, Bupati Langkat Bisa Terjerat Pidana Lain Terkait Adanya Kerangkeng Manusia di Rumahnya

    Selain Dugaan Korupsi, Bupati Langkat Bisa Terjerat Pidana Lain Terkait Adanya Kerangkeng Manusia di Rumahnya

    Nasional
    Kala Risma, Ridwan Kamil hingga Ahok Buka Suara soal Kepala Otorita IKN Incaran Jokowi

    Kala Risma, Ridwan Kamil hingga Ahok Buka Suara soal Kepala Otorita IKN Incaran Jokowi

    Nasional
    Migrant Care: Pekerja Sawit Tak Pernah Terima Gaji, Kerja 10 Jam Sehari lalu Masuk Kerangkeng Bupati Langkat

    Migrant Care: Pekerja Sawit Tak Pernah Terima Gaji, Kerja 10 Jam Sehari lalu Masuk Kerangkeng Bupati Langkat

    Nasional
    PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Dipanggil, Ketua PBNU: Kami Cuma Minta Klarifikasi

    PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Dipanggil, Ketua PBNU: Kami Cuma Minta Klarifikasi

    Nasional
    Jokowi Bakal Tandatangani Kesepakatan Ruang Kendali Udara Natuna dengan PM Singapura

    Jokowi Bakal Tandatangani Kesepakatan Ruang Kendali Udara Natuna dengan PM Singapura

    Nasional
    Edy Mulyadi Minta Maaf dan Klarifikasi Pernyataanya yang Menyinggung Warga Kalimantan

    Edy Mulyadi Minta Maaf dan Klarifikasi Pernyataanya yang Menyinggung Warga Kalimantan

    Nasional
    Dewan Pakar PKS Dilantik, Ini Susunan Lengkapnya

    Dewan Pakar PKS Dilantik, Ini Susunan Lengkapnya

    Nasional
    Antisipasi Omicron di Desa, Gus Halim Minta Relawan dan Elemen Desa Berkoordinasi

    Antisipasi Omicron di Desa, Gus Halim Minta Relawan dan Elemen Desa Berkoordinasi

    Nasional
    Besok Jokowi Bertemu PM Singapura untuk Pimpin Pertemuan Bilateral hingga Teken Nota Kesepahaman

    Besok Jokowi Bertemu PM Singapura untuk Pimpin Pertemuan Bilateral hingga Teken Nota Kesepahaman

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.