Nazaruddin Mangkir Lagi

Kompas.com - 27/06/2011, 17:55 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin kembali mangkir dari panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (27/6/2011). Ini adalah ketiga kalinya politikus Partai Demokrat itu mangkir panggilan pemeriksaan terkait kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan.

"Tidak ada kabar (dari Nazaruddin)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, melalui pesan singkat, sore ini.

Saat ditanya kemungkinan penjemputan paksa terhadap Nazar, Harsa mengatakan bahwa hal tersebut akan dibahas di level pimpinan KPK. "Saat ini pimpinan masih menunggu laporan dari penyidik. Untuk selanjutnya akan dibahas langkah apa yang akan diambil," ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Haryono Umar mengatakan bahwa pada pemanggilan ketiga kali ini KPK belum menjemput paksa Nazaruddin. Dia beralasan, kali ini Nazar dipanggil sebagai saksi untuk tersangka yang berbeda. Dia akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharam, yang menjadi dalam kasus tersebut.

Sementara pada dua pemanggilan sebelumnya, kapasitas Nazaruddin sebagai saksi untuk Mindo Rosalina Manulang, tersangka lainnya. Adapun Nazaruddin kini mengaku tengah berada di Singapura dengan alasan berobat. KPK belum mengetahui alamat tempat tinggal anggota Komisi VII DPR itu di Singapura.

Ketua KPK Busyro Muqoddas menyampaikan, sulitnya mencari alamat Nazar di Singapura menjadi kendala dalam upaya memanggil Nazar. Sementara itu, kolega Nazaruddin di Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengatakan, Nazaruddin akan pulang ke Indonesia sekitar tiga minggu ke depan.

"Itu janji ke saya ya. Kalau diizinkan (dokter), dia janjinya sama aku gitu," kata Ruhut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ketika Eks Pegawai Tawarkan Bantuan ke KPK untuk Cari Harun Masiku

    Ketika Eks Pegawai Tawarkan Bantuan ke KPK untuk Cari Harun Masiku

    Nasional
    Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

    Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

    Nasional
    KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat Bagi Koruptor

    KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat Bagi Koruptor

    Nasional
    Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

    Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

    Nasional
    PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

    PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Aturan Baru Penulisan Nama di E-KTP | 'Basa-basi Politik' Jokowi ke Ganjar

    [POPULER NASIONAL] Aturan Baru Penulisan Nama di E-KTP | "Basa-basi Politik" Jokowi ke Ganjar

    Nasional
    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 41 Daerah Berstatus Level 1 Termasuk Jabodetabek

    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 41 Daerah Berstatus Level 1 Termasuk Jabodetabek

    Nasional
    Ambisi Cak Imin Jadi Capres, Antara Guyon Politik dan Elektabilitas Minim

    Ambisi Cak Imin Jadi Capres, Antara Guyon Politik dan Elektabilitas Minim

    Nasional
    Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Selama 2 Pekan

    Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Selama 2 Pekan

    Nasional
    Pemerintah Kembali Perpanjang PPKM Jawa-Bali Selama 2 Minggu

    Pemerintah Kembali Perpanjang PPKM Jawa-Bali Selama 2 Minggu

    Nasional
    Pemerintah Didesak Tegas Copot Aparat yang Loyo dalam Berantas Korupsi

    Pemerintah Didesak Tegas Copot Aparat yang Loyo dalam Berantas Korupsi

    Nasional
    Komnas HAM Harap 10 Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Langkat Diproses Transparan

    Komnas HAM Harap 10 Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Langkat Diproses Transparan

    Nasional
    'Ojo Kesusu' dan Jokowi yang Terburu-buru

    "Ojo Kesusu" dan Jokowi yang Terburu-buru

    Nasional
    Berharap 3 'Peluru' dari Pemerintah untuk Buat Koruptor Kapok

    Berharap 3 "Peluru" dari Pemerintah untuk Buat Koruptor Kapok

    Nasional
    Semangat Kebangkitan Bersama

    Semangat Kebangkitan Bersama

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.