Sulit Ungkap Mafia Anggaran Tanpa Nazar

Kompas.com - 27/06/2011, 14:46 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang menegaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi harus segera memeriksa politikus Partai Demokrat, M Nazaruddin, jika memang berkomitmen menguak praktik mafia anggaran di tingkat legislatif dan eksekutif, baik di pusat maupun di daerah. Sebastian menilai sosok Nazaruddin adalah pintu masuk utama untuk menangani praktik ilegal tersebut.

Menurutnya, KPK tidak cukup menangkap para mafia dengan barang bukti ratusan juta saja. Mereka hanya pemain lapangan. Di belakang mereka, ada aktor dengan transaksi ilegal lebih besar.

"Karena itu, pentingnya Nazaruddin ditangkap sebagai pintu masuk penanganan mafia anggaran. Tapi, jika KPK tidak bisa menangkap Nazaruddin, maka hanya orang-orang yang melakukan korupsi Rp 100 juta-200 juta saja yang tertangkap. Kita tak akan tangkap mafia anggaran. Sulit terungkap," katanya dalam diskusi terbatas "Mengatasi Mafia Anggaran" di Gedung DPD, Jakarta, Senin (27/6/2011).

Sebastian juga menilai praktik mafia anggaran tak terlepas dari kekuasaan besar di DPR. Ada pos-pos di DPR yang memang mengurusi prosedur pembahasan plafon anggaran dengan pemerintah, mulai dari menentukan besaran dengan kementerian tertentu hingga perusahaan mana yang mengerjakannya.

"Praktik mafia anggaran melekat kuat dengan kekuasaan yang dimiliki DPR. Sayangnya, dalam pembahasan diminta harus selalu terbuka. Ada ruang yang sengaja ditutup dan informasi yang sengaja dijual. Kepala daerah dimainkan oleh orang pusat, entah itu anggota DPR atau calo jalanan yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu," lanjutnya.

Sementara itu, Abdullah Dahlan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menegaskan, KPK harus menyadari dimensi korupsi politik sebagai model korupsi yang dilakukan dengan cara-cara khusus. "Bukan hanya pada praktik korupsi, tetapi praktik penyimpangan yang dilakukan DPR harus jadi ruang lingkup KPK dan PPATK harus mengawasi aliran dana di rekening-rekening partai-partai politik," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Mahfud Ingatkan Ahli Hukum Tata Negara Tak Terjebak Pandangan Politik yang Memihak

    Mahfud Ingatkan Ahli Hukum Tata Negara Tak Terjebak Pandangan Politik yang Memihak

    Nasional
    Cerita Ridwan Kamil Kelola Media Sosial, Seimbangkan Serius dan Receh

    Cerita Ridwan Kamil Kelola Media Sosial, Seimbangkan Serius dan Receh

    Nasional
    Cak Imin Respons Isu Dirinya Mau Disingkirkan dari PKB

    Cak Imin Respons Isu Dirinya Mau Disingkirkan dari PKB

    Nasional
    Moeldoko: Pemerintah Finalisasi Draf Kebijakan Non-yudisial untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

    Moeldoko: Pemerintah Finalisasi Draf Kebijakan Non-yudisial untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

    Nasional
    KPK Gelar Rekonstruksi Kasus Dugaan Suap Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto

    KPK Gelar Rekonstruksi Kasus Dugaan Suap Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto

    Nasional
    KPK Tangkap Pejabat Pemkot Ambon yang Diduga Musnahkan Barang Bukti

    KPK Tangkap Pejabat Pemkot Ambon yang Diduga Musnahkan Barang Bukti

    Nasional
    KPK Geledah Ruang Kerja Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, Sita Dokumen Keuangan

    KPK Geledah Ruang Kerja Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, Sita Dokumen Keuangan

    Nasional
    Hadiri Program Politik Cerdas Berintegritas KPK, PKS: Cocok, Kita Sejalan

    Hadiri Program Politik Cerdas Berintegritas KPK, PKS: Cocok, Kita Sejalan

    Nasional
    UPDATE 18 Mei: Bertambah 17, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.498

    UPDATE 18 Mei: Bertambah 17, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.498

    Nasional
    Kantor Alfamidi di Ambon Digeledah, KPK Amankan Bukti Dokumen dan Alat Elektronik Terkait Wali Kota Ambon

    Kantor Alfamidi di Ambon Digeledah, KPK Amankan Bukti Dokumen dan Alat Elektronik Terkait Wali Kota Ambon

    Nasional
    Anggota DPR Minta Kebijakan Lepas Masker Disosialisasikan Lebih Masif dan Vaksinasi Tetap Digencarkan

    Anggota DPR Minta Kebijakan Lepas Masker Disosialisasikan Lebih Masif dan Vaksinasi Tetap Digencarkan

    Nasional
    Kemenkes: 6 Meninggal Diduga Terinfeksi Hepatitis, Waspada Gejala Awal

    Kemenkes: 6 Meninggal Diduga Terinfeksi Hepatitis, Waspada Gejala Awal

    Nasional
    UPDATE 18 Mei: Kasus Covid-19 Sembuh Tambah 364, Totalnya Jadi 5.891.190

    UPDATE 18 Mei: Kasus Covid-19 Sembuh Tambah 364, Totalnya Jadi 5.891.190

    Nasional
    UPDATE 18 Mei: Ada 3.844 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 18 Mei: Ada 3.844 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Pembahasan RUU PDP Ditargetkan Rampung Paling Lambat Awal Juli 2022

    Pembahasan RUU PDP Ditargetkan Rampung Paling Lambat Awal Juli 2022

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.