Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sulit Ungkap Mafia Anggaran Tanpa Nazar

Kompas.com - 27/06/2011, 14:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang menegaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi harus segera memeriksa politikus Partai Demokrat, M Nazaruddin, jika memang berkomitmen menguak praktik mafia anggaran di tingkat legislatif dan eksekutif, baik di pusat maupun di daerah. Sebastian menilai sosok Nazaruddin adalah pintu masuk utama untuk menangani praktik ilegal tersebut.

Menurutnya, KPK tidak cukup menangkap para mafia dengan barang bukti ratusan juta saja. Mereka hanya pemain lapangan. Di belakang mereka, ada aktor dengan transaksi ilegal lebih besar.

"Karena itu, pentingnya Nazaruddin ditangkap sebagai pintu masuk penanganan mafia anggaran. Tapi, jika KPK tidak bisa menangkap Nazaruddin, maka hanya orang-orang yang melakukan korupsi Rp 100 juta-200 juta saja yang tertangkap. Kita tak akan tangkap mafia anggaran. Sulit terungkap," katanya dalam diskusi terbatas "Mengatasi Mafia Anggaran" di Gedung DPD, Jakarta, Senin (27/6/2011).

Sebastian juga menilai praktik mafia anggaran tak terlepas dari kekuasaan besar di DPR. Ada pos-pos di DPR yang memang mengurusi prosedur pembahasan plafon anggaran dengan pemerintah, mulai dari menentukan besaran dengan kementerian tertentu hingga perusahaan mana yang mengerjakannya.

"Praktik mafia anggaran melekat kuat dengan kekuasaan yang dimiliki DPR. Sayangnya, dalam pembahasan diminta harus selalu terbuka. Ada ruang yang sengaja ditutup dan informasi yang sengaja dijual. Kepala daerah dimainkan oleh orang pusat, entah itu anggota DPR atau calo jalanan yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu," lanjutnya.

Sementara itu, Abdullah Dahlan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menegaskan, KPK harus menyadari dimensi korupsi politik sebagai model korupsi yang dilakukan dengan cara-cara khusus. "Bukan hanya pada praktik korupsi, tetapi praktik penyimpangan yang dilakukan DPR harus jadi ruang lingkup KPK dan PPATK harus mengawasi aliran dana di rekening-rekening partai-partai politik," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

    Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

    Nasional
    Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

    Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

    Nasional
    KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

    KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

    Nasional
    17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

    17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

    Nasional
    Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

    Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

    Nasional
    PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

    PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

    Nasional
    DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

    DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

    Nasional
    Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

    Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

    Nasional
    PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

    PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

    Nasional
    Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

    Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

    Nasional
    Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

    Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

    Nasional
    Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

    Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

    Nasional
    Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

    Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

    Nasional
    DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

    DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

    Nasional
    Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

    Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com