SBY: "Ngeri" kalau Tambah 33 Provinsi Baru

Kompas.com - 23/06/2011, 16:48 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, saat ini pemerintah menerima usulan tambahan daerah otonom baru sebanyak 178 pemerintah kabupaten/kota. Sebanyak 33 di antaranya mengusulkan untuk menjadi provinsi baru. Atas usulan ini, Presiden, ketika bertemu dengan pimpinan DPR di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/6/2011), mendiskusikan mengenai penataan pemekaran daerah. Presiden menginginkan penambahan atau pengurangan daerah otonom segaris dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan efektivitas pembangunan di seluruh wilayah di Indonesia.

"Saya pun ngeri kalau Indonesia bertambah 33 provinsi baru. Berapa puluh atau ratus triliun yang akan digunakan untuk membangun gedung-gedung baru, (membeli) mobil baru, (membangun) infrastruktur baru. Berapa ratus triliun dana yang dibutuhkan untuk menghidupi daerah itu 5-10 tahun mendatang," kata Presiden pada jumpa pers bersama Ketua DPR Marzuki Ali di Istana Negara.

Turut hadir pada pertemuan tersebut Wakil Presiden Boediono, pimpinan DPR, seperti Pramono Anung, Taufik Kurniawan, Anis Matta, beberapa anggota Kabinet Indonesia Bersatu II seperti Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, dan lainnya.

Presiden meminta semua pihak untuk tidak terlalu mudah  meminta pemekaran wilayah. Maka itu, Presiden mengatakan, ada urgensi untuk menyusun grand design mengenai tata cara kebijakan penambahan/pengurangan daerah otonomi maupun penggabungan daerah.

"Jangan sampai daerah yang menjamur ini bermotifkan politik kekuasaan, yaitu siapa ingin menjadi apa. Tujuan otonomi adalah mendekatkan pelayanan kepada rakyat," katanya.

Pemerintah, sambungnya, tak akan gegabah terkait permohonan usulan tambahan daerah otonom. Dikatakan kepala negara, dirinya tak ingin meninggalkan bom waktu di masa mendatang akibat menjamurnya daerah otonom baru. Selain membahas hal-hal yang terkait pemekaran daerah, Presiden dan pimpinan DPR juga mengenai program legislasi nasional dan moratorium TKI ke luar negeri.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Siauw Giok Tjhan, Penggemar Cerita Detektif yang Ajak Pemuda Tionghoa Dukung Kemerdekaan RI

Siauw Giok Tjhan, Penggemar Cerita Detektif yang Ajak Pemuda Tionghoa Dukung Kemerdekaan RI

Nasional
Liem Koen Hian, Partisipasi Tokoh Tionghoa di Awal Pemerintahan RI

Liem Koen Hian, Partisipasi Tokoh Tionghoa di Awal Pemerintahan RI

Nasional
Mahfud MD Tolak Tawaran Bantuan Dubes AS untuk Atasi Persoalan Natuna

Mahfud MD Tolak Tawaran Bantuan Dubes AS untuk Atasi Persoalan Natuna

Nasional
Bamsoet Nilai Banjir Jakarta Bawa Hikmah, Minimal Saling Kenal Tetangga

Bamsoet Nilai Banjir Jakarta Bawa Hikmah, Minimal Saling Kenal Tetangga

Nasional
Bamsoet Minta Golkar Hati-hati Usung Calon pada Pilkada 2020

Bamsoet Minta Golkar Hati-hati Usung Calon pada Pilkada 2020

Nasional
Jokowi Ingatkan Yasonna, Ketua MPR: Itu Berlaku untuk Semua Pejabat

Jokowi Ingatkan Yasonna, Ketua MPR: Itu Berlaku untuk Semua Pejabat

Nasional
Golkar Sebut Penyederhanaan Partai di Parlemen Penting Dilakukan

Golkar Sebut Penyederhanaan Partai di Parlemen Penting Dilakukan

Nasional
Masjid Agung Demak dan Pengaruh Tionghoa...

Masjid Agung Demak dan Pengaruh Tionghoa...

Nasional
Mahfud MD Akan ke Malaysia, Bahas Penculikan WNI oleh Abu Sayyaf

Mahfud MD Akan ke Malaysia, Bahas Penculikan WNI oleh Abu Sayyaf

Nasional
Cerita Menhan Malaysia Naik Pesawat Buatan RI ke Jakarta, Penerbangan Jadi Lebih Lama

Cerita Menhan Malaysia Naik Pesawat Buatan RI ke Jakarta, Penerbangan Jadi Lebih Lama

Nasional
Ketua MPR Minta BPK Audit Menyeluruh Jiwasraya, Asabri, hingga BPJS

Ketua MPR Minta BPK Audit Menyeluruh Jiwasraya, Asabri, hingga BPJS

Nasional
Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

Nasional
Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

Nasional
Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

Nasional
PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X