Kalla Desak Pemerintah Stop Pengiriman TKI

Kompas.com - 22/06/2011, 14:01 WIB
EditorGlori K. Wadrianto

MALANG, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden RIJusuf Kalla menilai sudah tiba saatnya bagi Pemerintah untuk menghentikan pengiriman TKI. Pasalnya, kondisi perekonomian nasional saat ini semakin membaik.

Menurut Kalla, saat pendapatan per kapita di Indonesia masih sebesar 1.000 dollar AS, wajar membiarkan rakyat Indonesia bekerja ke luar negeri. Namun, saat ini pendapatan per kapita telah naik menjadi 3.000 dollar AS.

"Dengan peningkatan perekonomian nasional demikian, sudah saatnya Indonesia menghentikan pengiriman TKI. Hal itu yang harus dipikirkan mengapa pengiriman TKI harus dihentikan," jelasnya.

Hal tersebut disampaikan Kalla kepada wartawan seusai mengisi acara dialog kebangsaan yang digelar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Rabu (22/6/2011).

"Masalah TKI sebenarnya sudah lama. Bukan hanya muncul saat ini. Sudah waktunya, Pemerintah Indonesia segera menghentikan pengiriman TKI ke seluruh negara yang selama ini dituju para TKI," tegasnya.

Kalau kasus TKI setiap tahun terus muncul, martabat bangsa akan terus dilecehkan, dan tak akan bermartabat. "Begitu juga pemimpinnya. Seorang pemimpin akan memiliki martabat kalau pemimpinnya mampu bersikap adil," katanya.

Kata Kalla, Pemerintah harus segera menangani dan menuntaskan kasus Ruyati. "Bersikaplah adil dalam menyikapi apa pun yang menimpa rakyat. Jangan sampai kasus TKI itu terus terjadi dan menimpa rakyat Indonesia yang jadi TKI," katanya.

Menurut Kalla, andai kata Pemerintah serius menggarap lapangan pekerjaan, tak mungkin rakyat Indonesia banyak menjadi TKI. "Itu solusi terbaik yang harus dilakukan Pemerintah. Mari ciptakan lapangan pekerjaan agar rakyat Indonesia tak jadi TKI," jelasnya.

Ditanya soal apakah Mennakertrans Muhaimin Iskandar harus dituntut mundur? Kalla enggan menjawabnya. "Yang penting Pemerintah segera menghentikan pengiriman TKI, soal kekerasan terhadap TKI akan selesai," katanya.

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

    Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

    Nasional
    Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

    Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

    Nasional
    Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

    Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

    Nasional
    PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

    PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

    Nasional
    Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

    Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

    Nasional
    Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

    Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

    Nasional
    Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

    Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

    Nasional
    Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

    Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

    Nasional
    Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

    Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

    Nasional
    BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

    BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

    Nasional
    Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

    Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

    Nasional
    Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

    Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

    Nasional
    Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

    Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

    Nasional
    Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

    Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

    Nasional
    Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

    Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X