Kalla Desak Pemerintah Stop Pengiriman TKI

MALANG, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden RIJusuf Kalla menilai sudah tiba saatnya bagi Pemerintah untuk menghentikan pengiriman TKI. Pasalnya, kondisi perekonomian nasional saat ini semakin membaik.

Menurut Kalla, saat pendapatan per kapita di Indonesia masih sebesar 1.000 dollar AS, wajar membiarkan rakyat Indonesia bekerja ke luar negeri. Namun, saat ini pendapatan per kapita telah naik menjadi 3.000 dollar AS.

"Dengan peningkatan perekonomian nasional demikian, sudah saatnya Indonesia menghentikan pengiriman TKI. Hal itu yang harus dipikirkan mengapa pengiriman TKI harus dihentikan," jelasnya.

Hal tersebut disampaikan Kalla kepada wartawan seusai mengisi acara dialog kebangsaan yang digelar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Rabu (22/6/2011).

"Masalah TKI sebenarnya sudah lama. Bukan hanya muncul saat ini. Sudah waktunya, Pemerintah Indonesia segera menghentikan pengiriman TKI ke seluruh negara yang selama ini dituju para TKI," tegasnya.

Kalau kasus TKI setiap tahun terus muncul, martabat bangsa akan terus dilecehkan, dan tak akan bermartabat. "Begitu juga pemimpinnya. Seorang pemimpin akan memiliki martabat kalau pemimpinnya mampu bersikap adil," katanya.

Kata Kalla, Pemerintah harus segera menangani dan menuntaskan kasus Ruyati. "Bersikaplah adil dalam menyikapi apa pun yang menimpa rakyat. Jangan sampai kasus TKI itu terus terjadi dan menimpa rakyat Indonesia yang jadi TKI," katanya.

Menurut Kalla, andai kata Pemerintah serius menggarap lapangan pekerjaan, tak mungkin rakyat Indonesia banyak menjadi TKI. "Itu solusi terbaik yang harus dilakukan Pemerintah. Mari ciptakan lapangan pekerjaan agar rakyat Indonesia tak jadi TKI," jelasnya.

Ditanya soal apakah Mennakertrans Muhaimin Iskandar harus dituntut mundur? Kalla enggan menjawabnya. "Yang penting Pemerintah segera menghentikan pengiriman TKI, soal kekerasan terhadap TKI akan selesai," katanya.