Jumhur Tegaskan Tak Bisa Intervensi Arab

Kompas.com - 21/06/2011, 19:31 WIB
EditorBenny N Joewono

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat, mengatakan pemerintah akan terus membantu 23 tenaga kerja Indonesia yang saat ini masih terancam hukuman mati di Arab Saudi, dengan terus melakukan pendampingan hukum.

Namun, Jumhur kembali menegaskan, pemerintah tidak bisa mengintervensi aturan hukum di Arab Saudi. "Kita akan terus dampingi. Tapi sekali lagi, kita tidak bisa mengintervensi aturan hukum di sana mengenai hukuman pidana pembunuhan. Bahkan, Raja Arab sekalipun tidak bisa melakukannya, dalam arti kalau keluarga korban di sana itu tidak memaafkan," ujar Jumhur usai mengikuti sebuah diskusi bertajuk 'Perlindungan TKI Satu Keharusan, Ruyati Kasus Terakhir' di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Selasa (21/6/2011).

Ditambahkan, dalam melihat berbagai kasus yang dilakukan oleh TKI tersebut, pemerintah harus berkerja secara case by case. Dia mencontohkan, jika ada seorang TKI yang melakukan pembunuhan secara berencana, pemerintah akan sulit untuk melepaskan TKI tersebut dari jeratan hukum pidana di Arab Saudi.

"Contoh lainnya, lihat saja kasus Darsem, dia kan membunuh, karena mempertahankan diri karena ingin diperkosa, dan setelah itu, keluarga korban pun akhirnya memaafkannya, makanya dia hanya dikenakan denda," katanya saat ditanya, apakah pernyataannya itu artinya pemerintah lepas tanggung jawab.

Menurutnya, dalam setiap pengadilan di negara mana pun itu harus dilaksanakan secara adil. "Tidak, kita tidak boleh pukul rata, case by case itu penting. Karena yang pasti pengadilan harus fair, tidak boleh diskriminatif, itulah fungsinya konsuleran. Dan dalam kasus 23 TKI itu, pemerintah akan berusaha terus yang terbaik," tukasnya.

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Mahfud MD Akan ke Malaysia, Bahas Penculikan WNI oleh Abu Sayyaf

    Mahfud MD Akan ke Malaysia, Bahas Penculikan WNI oleh Abu Sayyaf

    Nasional
    Cerita Menhan Malaysia Naik Pesawat Buatan RI ke Jakarta, Penerbangan Jadi Lebih Lama

    Cerita Menhan Malaysia Naik Pesawat Buatan RI ke Jakarta, Penerbangan Jadi Lebih Lama

    Nasional
    Ketua MPR Minta BPK Audit Menyeluruh Jiwasraya, Asabri, hingga BPJS

    Ketua MPR Minta BPK Audit Menyeluruh Jiwasraya, Asabri, hingga BPJS

    Nasional
    Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

    Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

    Nasional
    Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

    Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

    Nasional
    Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

    Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

    Nasional
    PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

    PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

    Nasional
    Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

    Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

    Nasional
    Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

    Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

    Nasional
    Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

    Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

    Nasional
    Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

    Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

    Nasional
    Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

    Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

    Nasional
    BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

    BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

    Nasional
    Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

    Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

    Nasional
    Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

    Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X